Taufik: Hak Interpelasi Tidak Ada Dalam Agenda Undangan Rapat Bamus

JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebutkan tidak ada agenda pembahasan hak interpelasi dalam undangan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang dilaksanakan Senin (27/9/2021).

Baca juga: Tujuh Fraksi Tolak Interpelasi, Prasetio Edi Dinilai Tabrak Tatib DPRD DKI

Dalam surat undangan rapat yang ditanda tangani Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dengan Nomor 736/-071.78, hanya ada 7 agenda bamus. Adapun surat undangan itu ditujukan kepada pimpinan dan anggota Bamus DPRD DKI Jakarta serta Gubernur DKI Jakarta.

Berikut 7 Agenda Bamus, sesuai surat undangan rapat:
1. Penetapan Jadwal Pembahasan KUPA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
2. Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
3. Penetapan Jadwal Bimbingan ke-III DPRD Provinsi DKI Jakarta Bulan Oktober Tahun 2021.
4. Penetapan Jadwal Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Bulan Oktober Tahun 2021.
5. Penetapan Jadwal Pembahasan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022.
6. Penetapan Jadwal Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah Bulan Oktober Tahun 2021.
7. Penetapan Jadwal Pembahasan Raperda Tentang Utilitas.

Surat undangan tersebut ditembuskan kepada empat pihak, yakni:
1. Plt Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kabag dan Setwan
3. Ka Subbag Banggar, Banmus dan BK
4. Kasubag Rumah Tangga, Protokol dan Perjalanan Dinas