Wali Kota Ali Ibrahim Terapkan 7s McKinsey, Tidore Kepulauan Raih 7 Kali WTP

JAKARTA - Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara dan tiga Politeknik STIA LAN Bandung, Jakarta dan Makassar menggelar webinar kolaborasi merdeka belajar kampus merdeka (MBKM), Minggu (19/9/2021) .

Dalam Webinar mengusung tema “Menyingkapi Angan Good Governance, Praktik Pembelajaran dari Korporasi dan Pemerintah dengan Pendekatan 7s McKinsey".

Wali Kota Tidore Kepulauan Capt Ali Ibrahim menjadi satu-satunya kepala daerah yang menjadi pembicara di acara tersebut.

Ali Ibrahim yang juga mahasiswa S3 FIA UI mendapat kesempatan membahas praktik terbaik tata kelola pemerintahan atau Good Public Governance dengan pendekatan konsep 7s McKinsey di Kota Tidore Kepulauan.

Dalam pemaparannya, Ali Ibrahim mengatakan bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan pemerintah saat ini sudah terlihat mengarah pada konsep korporasi dengan pendekatan 7s McKinsey.

Dikatakan, good governance yang diarahkan pada praktik pemerintahan menuju konsep korporasi bukan tidak mustahil akan terwujud sejalan dengan makin baiknya reformasi birokrasi.

Ali Ibrahim yang juga ketua Apeksi Komwil VI memaparkan, dalam memimpin daerah selama 2 periode ini, tidak mudah menerapkan prinsip good governance. Tetapi beberapa konsep 7s McKinsey telah dilaksanakan di daerah, seperti bagaimana membangun sistem, staf dan style.

“Soal sistem misalnya, pemda telah mendorong SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dalam pengelolaan admnistrasi pemerintah daerah,” kata Ali Ibrahim dalam siaran persnya, Senin (20/9/2021).

Ali menambahkan bahwa sebelum diluncurkan SIPD dari Kemendagri, pihaknya telah mengintegrasikan sistem perencanaan dan keuangan dalam aplikasi keuangan daerah.

Pada sistem tersebut, lanjutnya, dibuat konsep lock system dengan pola pengendalian anggaran yang sangat ketat. Sistem pencairan keuangan secara otomatis terkunci bila anggaran yang sudah dicairkan belum tertanggung jawab.

“Selain itu pada pengelolaan barang jasa, kami juga sudah menerapkan e-procurement secara transparan guna menghindari intervensi dan kebocoran anggaran,” jelasnya.

Selain sistem, ada konsep style yang menurutnya adalah bahwa pemerintahan yang melayani dan itu sudah menjadi brand di pemerintahannya.

“Meski tanpa uang, tanpa honor, PNS kami telah terbiasa dengan budaya melayani dan budaya menciptakan prestasi, tidak heran kalau kami sudah 7 kali WTP berturut-turut,” jelasnya. Baca: Tangkal Gangguan dari Luar, Petugas Lapas Jatim Dibekali Kemampuan Tanggap Darurat.

Ali Ibrahim juga menyoroti unsur staf dalam konsep 7s McKinsey bahwa pengembangan kompetensi aparatur terus didorong melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu dirinya dan wakil wali kota terus meningkatkan kinerja dan motivasi aparatur dengan pemberian tambahan penghasilan PNS pada 2021 dialokasikan sebesar Rp60 miliar. Baca Juga: Lawan Perampok, Pemilik Toko Emas di Bandung Tewas Dihantam Benda Tumpul.

"Selain itu, dalam pengambilan keputusan, pemerintah daerah juga wajib meminta masukan dan pendapat dari sejumlah staf aparatur yang menjadi garda depan dalam birokrasi yang melayani," pungkasnya.