Hadir di 25 Provinsi, Garpu Siap Jadi Pendamping UMKM
Minggu, 19 September 2021 - 05:18 WIB
loading...
Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) yang saat ini hadir di 25 provinsi di Indonesia siap menjadi pendamping para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Foto ist
A
A
A
JAKARTA - Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (Garpu) yang saat ini hadir di 25 provinsi di Indonesia siap menjadi pendamping para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Ketua Umum Garpu, Jufri Lumintang mengatakan bahwa Garpu sangat diterima oleh pedagang dan UMKM di seluruh wilayah Indonesia.
"Sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ke depan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah," ujar Jufri pada acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Garpu di Jakarta, Sabtu (18/9/2021). Baca juga: Dilelang Ridwan Kamil, Harga Produk UMKM Lompat dari Rp5 Juta Jadi Rp100 Juta
Jufri berharap, kehadiran Garpu sebagai pendamping bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. “Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholders yang ada sehingga bisa memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Jufri.
Jufri mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan PPKM darurat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berbuah manis, yaitu menurunnya angka sebaran infeksi COVID-19. Keberhasilan penerapan PPKM darurat tersebut, menurut Jufri, berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku UMKM yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.
“Kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi," katanya.
Selama penerapan PPKM darurat, sebagaimana data dan observasi Garpu terhadap para pelaku UMKM, kondisinya lebih memprihatinkan. Banyak pelaku UMKM yang menutup usaha karena omsetnya turun drastis 50-70 persen. Dengan kondisi itu, para pelaku sulit bertahan. Baca juga: Arti Warna Hijau, Oranye dan Merah di Fitur Safe Entrance Aplikasi PeduliLindungi
“Beruntung dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka COVID-19. Kami apresiasi Pak Jokowi dan Gugus Tugas CCOVID-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM,” sambung pengusaha ini.
Dikatakan Jufri, untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM ke depan, ada dua cara yang harus dilakukan. Pertama, dari pendekatan pandemi, Jufri meminta presiden dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan. Masuknya virus varian delta pada Juli lalu, menurut Jufri, disebabkan buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebarannya dari India tak terbendung.
“Makanya ke depan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang mengingat sekarang ini evolusi COVID-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain. Jangan sampai lagi bagus-bagusnya peningkatan operasional UMKM, nanti PPKM lagi. Bisa kacau lagi nanti kondisi pelaku usahanya,” tuturnya.
Syarat kedua, menurut Jufri, yakni adanya keberlangsungan penanganan khusus terhadap pelaku UMKM dalam meningkatkan ritme operasionalnya. "Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan pemerintah terhadap pelaku UMKM antara lain relaksasi KUR sejak, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM," tutupnya.
"Sudah ada pembentukan kepengurusan DPW di 25 provinsi dari Sabang sampai Merauke. Ke depan kami segera akan melantik pengurus di tingkat daerah," ujar Jufri pada acara deklarasi dan pelantikan pengurus DPP Garpu di Jakarta, Sabtu (18/9/2021). Baca juga: Dilelang Ridwan Kamil, Harga Produk UMKM Lompat dari Rp5 Juta Jadi Rp100 Juta
Jufri berharap, kehadiran Garpu sebagai pendamping bagi pelaku UMKM di Indonesia bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. “Komitmen kami adalah bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah dan seluruh stakeholders yang ada sehingga bisa memicu peningkatan aktifitas pelaku UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Jufri.
Jufri mengatakan, dirinya mengapresiasi kebijakan PPKM darurat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berbuah manis, yaitu menurunnya angka sebaran infeksi COVID-19. Keberhasilan penerapan PPKM darurat tersebut, menurut Jufri, berdampak pada peningkatan aktifitas ekonomi warga, khususnya para pelaku UMKM yang sejak awal pandemi pada Maret 2020 mengalami tekanan yang luar biasa.
“Kalau kita liat data BPS sepanjang Juli-Oktober 2020 kemarin, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Dari data itu, 42 persen pelaku UMKM hanya mampu bertahan selama 3 bulan akibat menurunnya daya beli masyarakat selama pandemi," katanya.
Selama penerapan PPKM darurat, sebagaimana data dan observasi Garpu terhadap para pelaku UMKM, kondisinya lebih memprihatinkan. Banyak pelaku UMKM yang menutup usaha karena omsetnya turun drastis 50-70 persen. Dengan kondisi itu, para pelaku sulit bertahan. Baca juga: Arti Warna Hijau, Oranye dan Merah di Fitur Safe Entrance Aplikasi PeduliLindungi
“Beruntung dampak pengetatan PPKM berbanding lurus dengan penurunan angka COVID-19. Kami apresiasi Pak Jokowi dan Gugus Tugas CCOVID-19. Kami berharap aktifitas pelaku UMKM bisa dioptimalkan lagi untuk merestorasikan dan meningkatkan performa kegiatan pelaku UMKM,” sambung pengusaha ini.
Dikatakan Jufri, untuk membangkitkan performa dan intensitas aktifitas UMKM ke depan, ada dua cara yang harus dilakukan. Pertama, dari pendekatan pandemi, Jufri meminta presiden dan kementerian terkait untuk melakukan pengetatan di berbagai akses masuk internasional, baik dari bandara dan pelabuhan. Masuknya virus varian delta pada Juli lalu, menurut Jufri, disebabkan buruknya pengetatan screening pendatang asing sehingga penyebarannya dari India tak terbendung.
“Makanya ke depan ini harus lebih ketat. Entah itu mekanisme pemeriksaan medisnya, atau durasi isolasi pendatang diperpanjang mengingat sekarang ini evolusi COVID-19 memunculkan varian-varian virus yang baru dan lain-lain. Jangan sampai lagi bagus-bagusnya peningkatan operasional UMKM, nanti PPKM lagi. Bisa kacau lagi nanti kondisi pelaku usahanya,” tuturnya.
Syarat kedua, menurut Jufri, yakni adanya keberlangsungan penanganan khusus terhadap pelaku UMKM dalam meningkatkan ritme operasionalnya. "Beberapa program penanganan khusus yang diluncurkan pemerintah terhadap pelaku UMKM antara lain relaksasi KUR sejak, pengembangan pasar digital melalui program UMKM Go Online, bantuan presiden produktif untuk 12,8 juta usaha mikro merupakan program-program yang perlu dilanjutkan untuk menunjang peningkatan performa UMKM," tutupnya.
(don)
Lihat Juga :
