Wakil Wali Kota Mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan
Kamis, 16 September 2021 - 09:00 WIB
loading...
Wakil Wali Kota Palu Reny A. Lamadjido mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PKPDN) 2021 Gelombang III dan IV hari ketiga secara virtual, pada Rabu, (15/9/2021).
A
A
A
KOTA PALU - Wakil Wali Kota Palu Reny A. Lamadjido mengikuti Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (PKPDN) 2021 Gelombang III dan IV hari ketiga pada Rabu, (15/9/2021) secara virtual dari ruang kerjanya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 183 para Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Non Petahana hasil Pilkada Serentak pada 2020 sebagai upaya mewujudkan pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan daerahnya.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, saat pembukaan kegiatan berpesan kepada kepala daerah beserta wakilnya agar rukun dan bersinergi dengan stakeholder Forkopimda dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya, bahkan tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa. ”Ini membuat organisasi pemerintah daerah tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal,” katanya. CM
Kegiatan tersebut diikuti oleh 183 para Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Non Petahana hasil Pilkada Serentak pada 2020 sebagai upaya mewujudkan pemimpin yang baik, yakni mensejahterakan masyarakatnya, meningkatkan pelayanan publik, dan memajukan daerahnya.
Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, saat pembukaan kegiatan berpesan kepada kepala daerah beserta wakilnya agar rukun dan bersinergi dengan stakeholder Forkopimda dalam memimpin pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Ia mengungkapkan, pihaknya masih menemukan banyak kasus konflik kepala daerah dan wakilnya, bahkan tak jarang kepala daerah dan wakilnya secara terbuka saling menyerang lewat pernyataan negatif di media massa. ”Ini membuat organisasi pemerintah daerah tidak sehat dan dipenuhi problem baik internal maupun eksternal,” katanya. CM
(srf)
Lihat Juga :
