BP Jamsostek Akan Tanggung Biaya Medis Pekerja Rentan yang Alami Kecelakaan
Sabtu, 11 September 2021 - 10:44 WIB
loading...
Para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD berhak mendapatkan perlindungan program Jamsostek. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ( BP Jamsostek ) Kantor Cabang Bandung Suci akan menanggung biaya pengobatan bagi pekerja rentan dan non ASN yang mengalami kecelakaan hingga cacat.
Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Erni Purnamawati mengatakan, perlindungan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja non ASN dan pekerja rentan sangat diperlukan. Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Program Jamsostek untuk Non-ASN dan Pekerja Rentan
"Kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja bisa mengincar siapa saja. Apalagi kecelakaan di jalan raya, hal ini tidak dapat dihindari. Jika hal ini terjadi, maka BP Jamsostek siap menanggung biaya kecelakaan lalu lintas setiap tenaga kerja," tegas Erni dalam keterangan resminya, Jumat malam (10/9/2021).
Erni pun memaparkan aturan teknis terkait perlindungan Jamsostek yang diberikan hingga cara mendapatkannya. Menurut dia, perlindungan dimulai ketika peserta berangkat dari rumah, selama di lokasi kerja, hingga perjalanan kembali lagi kerumah.
"Pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengganggu fungsi kerja tubuh secara optimal atau bahkan menyebabkannya kehilangan organ tubuh, seluruh biaya rehabilitasi medis yang dikeluarkan dalam proses pemulihan akan ditanggung oleh BP Jamsostek melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa perlindungan Jamsostek ini merupakan bentuk dukungan penuh negara dan BP Jamsostek bagi pekerja. Terutama para pekerja non-ASN dan pekerja rentan , agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada proses pemulihan tanpa harus khawatir akan biaya yang dikeluarkan.
"Jika terjadi kecelakaan kerja, maka segera datangi IGD Rumah sakit PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja). Tunjukan kartu peserta atau KTP (kartu tanda penduduk), maka tindakan penyembuhan segera dilakukan tanpa dikenakan biaya," katanya.
Diketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud. Baca juga: Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek," tegas Ma’ruf Amin saat memberikan sambutannya pada acara Penganugerahan Paritrana Award 2020 secara daring, Kamis (9/9/2021).
Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jamsostek dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.
Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non ASN, pegawai penyelenggara Pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengingatkan bahwa perlindungan Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja, sehingga pekerja bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan.
Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BP Jamsostek. "BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BP Jamsostek," katanya.
Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Erni Purnamawati mengatakan, perlindungan bagi seluruh pekerja, terutama pekerja non ASN dan pekerja rentan sangat diperlukan. Baca juga: Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Program Jamsostek untuk Non-ASN dan Pekerja Rentan
"Kecelakaan yang terjadi di lingkungan kerja bisa mengincar siapa saja. Apalagi kecelakaan di jalan raya, hal ini tidak dapat dihindari. Jika hal ini terjadi, maka BP Jamsostek siap menanggung biaya kecelakaan lalu lintas setiap tenaga kerja," tegas Erni dalam keterangan resminya, Jumat malam (10/9/2021).
Erni pun memaparkan aturan teknis terkait perlindungan Jamsostek yang diberikan hingga cara mendapatkannya. Menurut dia, perlindungan dimulai ketika peserta berangkat dari rumah, selama di lokasi kerja, hingga perjalanan kembali lagi kerumah.
"Pekerja yang mengalami kecelakaan lalu lintas hingga mengganggu fungsi kerja tubuh secara optimal atau bahkan menyebabkannya kehilangan organ tubuh, seluruh biaya rehabilitasi medis yang dikeluarkan dalam proses pemulihan akan ditanggung oleh BP Jamsostek melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)," paparnya.
Dia juga mengatakan bahwa perlindungan Jamsostek ini merupakan bentuk dukungan penuh negara dan BP Jamsostek bagi pekerja. Terutama para pekerja non-ASN dan pekerja rentan , agar mereka dapat fokus sepenuhnya pada proses pemulihan tanpa harus khawatir akan biaya yang dikeluarkan.
"Jika terjadi kecelakaan kerja, maka segera datangi IGD Rumah sakit PLKK (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja). Tunjukan kartu peserta atau KTP (kartu tanda penduduk), maka tindakan penyembuhan segera dilakukan tanpa dikenakan biaya," katanya.
Diketahui, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud. Baca juga: Lindungi Pekerja Rentan dan Pegawai Non-ASN, Apeksi Dukung BPJS Ketenagakerjaan
"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 27 tahun 2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek," tegas Ma’ruf Amin saat memberikan sambutannya pada acara Penganugerahan Paritrana Award 2020 secara daring, Kamis (9/9/2021).
Ma'ruf Amin menegaskan bahwa Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Program Jamsostek dan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.
Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non ASN, pegawai penyelenggara Pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah mengingatkan bahwa perlindungan Jamsostek sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja, sehingga pekerja bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan.
Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BP Jamsostek. "BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BP Jamsostek," katanya.
(don)
Lihat Juga :
