Wali Kota Bogor Bima Arya Merapat ke Istana Kepresidenan Temui Moeldoko
Sabtu, 11 September 2021 - 04:30 WIB
loading...
Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/9/2021). Foto: MNC Portal/Ist
A
A
A
BOGOR - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menemui Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko , di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (10/9/2021). Bima yang datang mengenakan batik berwarna coklat hitam, didampingi Deputi V KSP Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Asasi Manusia, Jaleswari Pramodhawardani.
Bima menyampaikan terdapat beberapa hal yang mereka bicarakan dalam pertemuan sekitar 70 menit tersebut. Salah satunya terkait berbagai isu strategis yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Baca juga: ICW Siapkan Kuasa Hukum Dampingi 2 Peneliti yang Dilaporkan Moeldoko
"Saya dan Pak Moeldoko berkoordinasi terkait dengan beberapa program strategis Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden secara intensif sejak periode pertama saya menjabat. Kami mengkoordinasikan program strategis Kota Bogor agar mendapat dukungan pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi publik, sampai pembangunan ekonomi," ujar Bima.
Dalam pertemuan itu, Bima juga mengaku membahas penuntasan beberapa persoalan sosial yang terjadi di Kota Bogor. Salah satunya terkait tuntasnya masalah pembangunan rumah ibadah bagi Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, setelah melalui proses mediasi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari warga dan tokoh masyarakat lokal, pimpinan agama di Kota Bogor sampai tokoh nasional.
Baca juga: Setelah 15 Tahun, Pemkot Bogor Akhirnya Terbitkan IMB Gereja Kristen Indonesia Yasmin
"Kami mendiskusikan model resolusi konflik melalui mediasi yang bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di wilayah lainnya di Tanah Air. Tapi, saya tekankan kepada Pak Moeldoko bahwa model penyelesaian konflik tidak mesti sama. Semua memiliki faktor keunikan tersendiri," ungkap Bima.
"Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain," tambahnya.
Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Moeldoko sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.
"Alhamdulillah, kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada," ucap Jaleswari.
Menurut dia, Kota Bogor layak dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. "Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa," pungkasnya.
Bima menyampaikan terdapat beberapa hal yang mereka bicarakan dalam pertemuan sekitar 70 menit tersebut. Salah satunya terkait berbagai isu strategis yang memerlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Baca juga: ICW Siapkan Kuasa Hukum Dampingi 2 Peneliti yang Dilaporkan Moeldoko
"Saya dan Pak Moeldoko berkoordinasi terkait dengan beberapa program strategis Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor melakukan komunikasi dengan Kantor Staf Presiden secara intensif sejak periode pertama saya menjabat. Kami mengkoordinasikan program strategis Kota Bogor agar mendapat dukungan pemerintah pusat, mulai dari infrastruktur, transportasi publik, sampai pembangunan ekonomi," ujar Bima.
Dalam pertemuan itu, Bima juga mengaku membahas penuntasan beberapa persoalan sosial yang terjadi di Kota Bogor. Salah satunya terkait tuntasnya masalah pembangunan rumah ibadah bagi Jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, setelah melalui proses mediasi yang melibatkan banyak pihak. Mulai dari warga dan tokoh masyarakat lokal, pimpinan agama di Kota Bogor sampai tokoh nasional.
Baca juga: Setelah 15 Tahun, Pemkot Bogor Akhirnya Terbitkan IMB Gereja Kristen Indonesia Yasmin
"Kami mendiskusikan model resolusi konflik melalui mediasi yang bisa menjadi model bagi penyelesaian konflik di wilayah lainnya di Tanah Air. Tapi, saya tekankan kepada Pak Moeldoko bahwa model penyelesaian konflik tidak mesti sama. Semua memiliki faktor keunikan tersendiri," ungkap Bima.
"Tapi paling tidak proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah bisa sangat menentukan. KSP Moeldoko sampaikan apresiasi dan sepakat untuk mengangkat model mediasi ini sebagai referensi bagi penyelesaian konflik di wilayah lain," tambahnya.
Sementara itu, Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani mengatakan bahwa Moeldoko sangat mengapresiasi dengan jalan panjang penyelesaian polemik GKI Yasmin.
"Alhamdulillah, kasusnya sudah selesai dan saya rasa ini perlu diapresiasi mengingat proses ini merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, melibatkan stakeholder yang ada," ucap Jaleswari.
Menurut dia, Kota Bogor layak dijadikan kota ramah HAM mengingat proses penyelesaian konflik yang relatif berlangsung damai dan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan pihak GKI tapi juga masyarakat sekitar. "Ini merupakan kolaborasi yang luar biasa," pungkasnya.
(thm)
Lihat Juga :
