Pemda Gandeng TP PKK Atasi Masalah Stunting melalui Rembuk Stunting

TIAKUR - Salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menurunkan prevalensi stunting yakni melalui rembuk stunting. Rembuk stunting merupakan salah satu dari delapan aksi percepatan pencegahan dan penurunan stunting. Hal ini merupakan langkah penting pemerintah daerah untuk memastikan rencana pelaksanaan intervensi yang dilakukan secara bersama-sama antara OPD penanggung jawab dengan sektor/lembaga non pemerintah lainnya.

Rembuk stunting yang dilaksanakan pada Senin (23/8/2021) di Ruang Rapat Kantor Bupati, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Agustinus L. Kilikily dan diikuti seluruh pemangku kepentingan.



Dalam sambutannya Wabup Agustinus mengatakan, permasalahan stunting telah menjadi agenda nasional maupun provinsi, dan sesuai dengan program penanganan stunting di Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku telah menetapkan Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lokus stunting. Karena MBD merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat prevalensi stunting yang cukup tinggi. Di mana pada 2019 tercatat tingkat prevalensi balita stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya mencapai 27 persen.

Oleh karena itu, Wakil Bupati mengharapkan agar tingkat prevalensi tersebut perlu segera diatasi baik melalui koordinasi antar sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat umum dan stakeholder lainnya sehingga dapat bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting khususnya di Maluku Barat Daya.

"Melalui intervensi yang dilakukan, maka berdasarkan target nasional dalam penanganan stunting pada 2024 turun menjadi 14 persen, maka diharapkan tingkat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Maluku Barat Daya juga dapat ditekan hingga 20 persen,"katanya.

Selain itu, Wakil Bupati meminta kepada Ina Parenting Kabupaten Maluku Barat Daya dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Maluku Barat Daya untuk dapat membantu menggerakkan PKK baik di tingkat kabupaten hingga desa dalam upaya pencegahan stunting di kabupaten ini.

Ketua TP PKK Kab MBD Relly yang juga selaku Ina Parenting menyampaikan sambutannya, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi dalam waktu lama sehingga anak tumbuh lebih pendek usianya, namun yang menjadi kekuatiran utama bukan terletak pada ukuran tinggi badan anak, akan tetapi efek yang ditimbulkan dari kasus stunting karena gizi buruk. Oleh karenanya program penanggulangan stunting memerlukan keterlibatan semua pihak maupun stakeholder terkait.

Lebih lanjut, untuk mewujudkan kabupaten ini bebas stunting maka perlu adanya sinkronisasi program antara Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dalam hal ini OPD terkait dengan program PKK yang bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting.

Sebagai Ina Parenting, Relly menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya atas pencanangan dan launching mitra parenting yang digelar bertepatan dengan HUT Kab MBD yang ke-13. Pencanangan tersebut turut melibatkan seluruh OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai orang tua asuh pada anak-anak penderita stunting di Kabupaten MBD.

"PKK merupakan mitra strategis bagi bapak dan ibu yang ada di OPD, untuk itu marilah kita saling menunjang dan bersinergi dalam Program Potong Pele Stunting di Maluku Barat Daya yang bermuara pada peningkatan kesehatan masyarakat untuk Maluku Barat Daya yang lebih sejahtera" ucap Relly.

Di akhir kegiatan dilakukan penandatangan Berita Acara Rembuk Stunting oleh Ina Parenting Kab. MBD, Pimpinan OPD terkait dan seluruh Kepala Puskesmas di MBD. CM