Sepi Wisatawan Dampak Pandemi, Ratusan PKL di Puncak Dapat Sembako
Selasa, 10 Agustus 2021 - 00:49 WIB
loading...
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan ada 900 paket sembako yang dibagikan. Foto: Humas Pemkab Bogor
A
A
A
BOGOR - Ratusan paket sembako dibagikan kepada para pelaku wisata dan pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19) di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Senin (9/8/2021).
Baca juga: Airlangga Sebut Tren Kasus Corona Menurun, Level 3 di Luar Jawa Boleh Belajar Tatap Muka
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, ada 900 paket sembako yang dibagikan agar sedikit meringankan beban para PKL dan pelaku wisata di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19.
"Karena mereka terdampak, tempat wisata ditutup otomatis tidak ada yang datang. Ini bentuk keprihatinan, bentuk perhatian kita," kata Ade Yasin.
Baca juga: Update Corona 9 Agustus 2021: 3.686.740 Positif, 3.129.661 Sembuh, 108.571 Meninggal
Ia mengaku tak berdaya jika harus melakukan pelonggaran terutama di kawasan Puncak. Karena, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terpusat secara nasional.
"Kita tergantung keputusan pusat, karena semua berdasarkan instruksi dari pusat. Keinginan kita ada pelonggaran sedikit, tapi bila situasinya tidak memungkinkan bagaimana caranya agar kita tetap usaha berjalan tapi dengan aturan yang ada," tuturnya.
Baca juga: Airlangga Sebut Tren Kasus Corona Menurun, Level 3 di Luar Jawa Boleh Belajar Tatap Muka
Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, ada 900 paket sembako yang dibagikan agar sedikit meringankan beban para PKL dan pelaku wisata di tengah pembatasan aktivitas selama pandemi Covid-19.
"Karena mereka terdampak, tempat wisata ditutup otomatis tidak ada yang datang. Ini bentuk keprihatinan, bentuk perhatian kita," kata Ade Yasin.
Baca juga: Update Corona 9 Agustus 2021: 3.686.740 Positif, 3.129.661 Sembuh, 108.571 Meninggal
Ia mengaku tak berdaya jika harus melakukan pelonggaran terutama di kawasan Puncak. Karena, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terpusat secara nasional.
"Kita tergantung keputusan pusat, karena semua berdasarkan instruksi dari pusat. Keinginan kita ada pelonggaran sedikit, tapi bila situasinya tidak memungkinkan bagaimana caranya agar kita tetap usaha berjalan tapi dengan aturan yang ada," tuturnya.
Lihat Juga :