Anies dan Risma Saling Serang Soal Data Bansos, DPR: Koordinasi, Jangan Saling Sindir
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Di tengah desakan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) ke masyarakat, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma justru saling serang terkait data pemerima dana bansos.
Menanggapi ini, anggota DPR asal DKI Jakarta Ahmad Sahroni menyarankan agar hal seperti data bansos ini sebaiknya dikoordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan saling lempar pernyataan ataupun saling sindir melalui media.
Baca juga: Joe Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam 10 Tahun Lagi, Anak Buah Anies Diminta Action
“Ya mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tapi kalau pun ada ya koordinasi secepatnya. Jangan sindir menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini, apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain ya kurang tepat,” ujar Sahroni, Rabu (4/8/2021).
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif, maka baiknya persoalan tersebut bisa selesai melalui komunikasi yang baik, tidak tepat jika diselesaikan di ruang publik seperti media.
Dengan saling serang di media, kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini, rakyat justru menjadi bingung karena keduanya adalah pemimpin eksekutif. “Posisi mereka sama-sama eksekutif kok. Jadi kurang tepat bila berbicaranya atau menanggapi surat melalui media. Kalau legislatif kritik eksekutif di media ya baru itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang kan rakyat malah jadi bingung,” ungkapnya.
Baca juga: Reaksi Risma Tanggapi Kasus Prank Sumbangan Rp2 Triliun
Diketahui, kisruh ini dimulai dengan surat dari Anies kepada Risma yang meminta klarifikasi data ganda penerima bansos Covid-19. Menanggapi permintaan ini, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI lah yang lambat dalam perbaikan data penerimaan bansos. Hal itu disampaikan Risma dalam jumpa pers di kantor Kemensos, Selasa (3/8/2021).
Menanggapi ini, anggota DPR asal DKI Jakarta Ahmad Sahroni menyarankan agar hal seperti data bansos ini sebaiknya dikoordinasikan dengan ringkas dan tenang, bukan dengan saling lempar pernyataan ataupun saling sindir melalui media.
Baca juga: Joe Biden Sebut Jakarta Akan Tenggelam 10 Tahun Lagi, Anak Buah Anies Diminta Action
“Ya mungkin Pemprov DKI juga memang ada kekeliruan dalam validasi data, tapi kalau pun ada ya koordinasi secepatnya. Jangan sindir menyindir di media. Kondisi pandemi yang menyulitkan ini tak perlu ditambahi drama-drama seperti ini, apalagi kalau tujuannya untuk menaikkan pamor atau menyerang pejabat lain ya kurang tepat,” ujar Sahroni, Rabu (4/8/2021).
Menurut dia, jika ada perbedaan pandangan sesama eksekutif, maka baiknya persoalan tersebut bisa selesai melalui komunikasi yang baik, tidak tepat jika diselesaikan di ruang publik seperti media.
Dengan saling serang di media, kata Wakil Ketua Komisi III DPR ini, rakyat justru menjadi bingung karena keduanya adalah pemimpin eksekutif. “Posisi mereka sama-sama eksekutif kok. Jadi kurang tepat bila berbicaranya atau menanggapi surat melalui media. Kalau legislatif kritik eksekutif di media ya baru itu wajar, memang sudah seharusnya. Ini kalau sama-sama eksekutif kemudian saling serang kan rakyat malah jadi bingung,” ungkapnya.
Baca juga: Reaksi Risma Tanggapi Kasus Prank Sumbangan Rp2 Triliun
Diketahui, kisruh ini dimulai dengan surat dari Anies kepada Risma yang meminta klarifikasi data ganda penerima bansos Covid-19. Menanggapi permintaan ini, Risma menjawab bahwa Pemprov DKI lah yang lambat dalam perbaikan data penerimaan bansos. Hal itu disampaikan Risma dalam jumpa pers di kantor Kemensos, Selasa (3/8/2021).
(jon)
Lihat Juga :
