Hak Angket Masuk dalam Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulsel
Sabtu, 31 Juli 2021 - 12:18 WIB
loading...
Hak angket masuk dalam rencana kerja (Renja) DPRD Sulsel tahun anggaran 2021-2022. Selain itu, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat juga dimasukkan dalam Renja. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Hak angket masuk dalam rencana kerja (Renja) DPRD Sulsel tahun anggaran 2021-2022. Selain itu, hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat juga dimasukkan dalam Renja.
“Tetap masuk untuk mengantisipasi. Termasuk persidangan BK (Badan Kehormatan) dalam penanganan kasus, semua ada kita siapkan. Sekali pun kita tidak berharap itu dipakai ya,” kata Ketua Komisi A DPRD Sulsel , Selle KS Dalle.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Kartini Said Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
Selle mengatakan, tiga hak anggota dewan tersebut sejatinya memang harus masuk dalam Renja DPRD setiap tahunnya. Hanya saja selama ini tidak dimasukkan, karena luput dari para anggota.
“Tanpa kita bermaksud untuk menggunakan. Tapi hanya untuk mengantisipasi kedepan. Karena selama ini kita luput untuk memasukkannya ke dalam Renja,” ujar Selle.
Politisi Demokrat Sulsel ini bilang, karena Hak Angket sudah masuk dalam Renja, maka harus disiapkan porsi anggarannya. Sekalipun diharapkan anggaran tersebut bisa menjadi silpa.
“Nanti setelah KUA-PPAS baru kita baha di RKA (rencana kerja anggaran). Tapi karena kegiatannya sudah masuk, ya harus ada porsi anggarannya,” jelas Selle.
Usulan hak angket awalnya didorong oleh anggota DPRD Sulsel , Rudy Pieter Goni (RPG) dalam rapat Tim Perumus Renja DPRD Sulsel belum lama ini. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ia meminta agar hak angket bisa masuk dalam Renja sehingga punya porsi anggaran.
“Saya mengusulkan, sebaiknya ada porsi anggaran untuk hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Saya kira ini harus menjadi perhatian,” sebut Rudy.
Baca Juga: Legislator DPRD Makassar Tekankan Pentingnya Bantuan Sosial dan Vaksinasi
“Meski pun kita berharap, tidak untuk digunakan. Namun tetap harus ada schedule dan pembiayaannya. Sekali lagi, kita berharap tidak digunakan, tapi harus disediakan,” tambah Sekretaris DPD PDIP Sulsel ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin memberi tanggapan positif atas masuknya hak angket dalam Renja. Dia menyebutkan bahwa semua hak anggota dewan memang sejatinya dimasukkan.
“Iya, memang setiap tahun harus dimasukkan. Karena memang itu merupakan hak DPRD yang melekat. Tidak boleh tidak," ujarnya.
Wawan sapaanya mengungkapkan, DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anggota dewan termasuk angket. Khususnya anggaran yang akan diberikan dalam RKA mendatang.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Makassar Minta Program Satgas Detektor Dikaji Ulang
"Memang harus ada anggarannya. Meski pun kita berharap tidak akan digunakan. Cuma memang harus dipersiapkan. Tapi kita berharap itu menjadi silpa," jelasnya.
“Tetap masuk untuk mengantisipasi. Termasuk persidangan BK (Badan Kehormatan) dalam penanganan kasus, semua ada kita siapkan. Sekali pun kita tidak berharap itu dipakai ya,” kata Ketua Komisi A DPRD Sulsel , Selle KS Dalle.
Baca Juga: Anggota DPRD Makassar Kartini Said Ajak Masyarakat Ikut Vaksin Covid-19
Selle mengatakan, tiga hak anggota dewan tersebut sejatinya memang harus masuk dalam Renja DPRD setiap tahunnya. Hanya saja selama ini tidak dimasukkan, karena luput dari para anggota.
“Tanpa kita bermaksud untuk menggunakan. Tapi hanya untuk mengantisipasi kedepan. Karena selama ini kita luput untuk memasukkannya ke dalam Renja,” ujar Selle.
Politisi Demokrat Sulsel ini bilang, karena Hak Angket sudah masuk dalam Renja, maka harus disiapkan porsi anggarannya. Sekalipun diharapkan anggaran tersebut bisa menjadi silpa.
“Nanti setelah KUA-PPAS baru kita baha di RKA (rencana kerja anggaran). Tapi karena kegiatannya sudah masuk, ya harus ada porsi anggarannya,” jelas Selle.
Usulan hak angket awalnya didorong oleh anggota DPRD Sulsel , Rudy Pieter Goni (RPG) dalam rapat Tim Perumus Renja DPRD Sulsel belum lama ini. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, ia meminta agar hak angket bisa masuk dalam Renja sehingga punya porsi anggaran.
“Saya mengusulkan, sebaiknya ada porsi anggaran untuk hak angket, interpelasi dan hak menyatakan pendapat. Saya kira ini harus menjadi perhatian,” sebut Rudy.
Baca Juga: Legislator DPRD Makassar Tekankan Pentingnya Bantuan Sosial dan Vaksinasi
“Meski pun kita berharap, tidak untuk digunakan. Namun tetap harus ada schedule dan pembiayaannya. Sekali lagi, kita berharap tidak digunakan, tapi harus disediakan,” tambah Sekretaris DPD PDIP Sulsel ini.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Darmawangsyah Muin memberi tanggapan positif atas masuknya hak angket dalam Renja. Dia menyebutkan bahwa semua hak anggota dewan memang sejatinya dimasukkan.
“Iya, memang setiap tahun harus dimasukkan. Karena memang itu merupakan hak DPRD yang melekat. Tidak boleh tidak," ujarnya.
Wawan sapaanya mengungkapkan, DPRD akan memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anggota dewan termasuk angket. Khususnya anggaran yang akan diberikan dalam RKA mendatang.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Makassar Minta Program Satgas Detektor Dikaji Ulang
"Memang harus ada anggarannya. Meski pun kita berharap tidak akan digunakan. Cuma memang harus dipersiapkan. Tapi kita berharap itu menjadi silpa," jelasnya.
(agn)
Lihat Juga :
