PB HMI Siap Berkolaborasi Bersama BNPT Perangi Isu Radikalisme
Rabu, 28 Juli 2021 - 20:50 WIB
loading...
Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda Pengurus Besar HMI Akmal Fahmi. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Eksistensi radikalisme memiliki banyak pintu masuk baik secara luring maupun daring, baik dari kalangan orang tua hingga anak muda yang masih produktif, keduanya rentan terpapar virus radikalisme.
Untuk itu, masyarakat diimbau tetap mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI ) Akmal Fahmi.
Dia mengatakan, selama pandemi Covid-19 radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama, tentunya hal tersebut menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan negara apalagi di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Hal tersebut sangat mudah dilakukan bahkan sangat efektif untuk mendoktrin generasi muda dalam mendukung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Baca juga: Yenny Wahid Berharap BNPT Garda Terdepan Ciptakan Ketenangan di Masyarakat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan bahwa para teroris juga menggunakan internet dalam melakukan pendanaan untuk mendukung aksi terorisme. Selama pandemi berlangsung, terjadi kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan.
Karena itu, Akmal menuturkan untuk mengantisipasi lonjakan paham radikalisme dan intoleran tentu rakyat Indonesia harus mampu menguatkan kembali ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
Dia juga menekankan bahwa mahasiswa dan pemuda harus memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan dalam bernegara begitu pun para pemuka agama karena persoalan radikalisme bukan tantangan yang ringan.
“Jadi, meskipun BNPT sudah pernah merilis bahwa angka radikalisme pada tahun 2021 menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, tetapi kita tidak boleh lengah, semua pihak harus tetap mewaspadainya,” tegas Akmal.
“Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi konflik yang mengatasnamakan agama,” sambungnya.
Baca juga: Masih PPKM Nekat Gelar Aksi, Belasan Aktivis HMI Dapat Ganjaran Ini dari Polisi
Menurut dia, agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia bukan sebagai alat adu domba. BNPT sebagai lembaga yang konsentrasi pada persoalan pencegahan dan penanganan radikalisme dan intoleran harus mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan kaum milenial dalam menekan penyebaran paham radikalisme.
Sehingga, BNPT bisa berkolaborasi dengan PB HMI melalui program duta siber yang dirancang oleh timnya dengan melibatkan beberapa bidang terkait untuk menangkal paham radikalisme dan intoleran yang merebak di berbagai media sosial. “Kami PB HMI tentunya sangat siap melakukan gerakan kolaborasi bersama BNPT dalam menangani kasus ini di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Akmal.
Untuk itu, masyarakat diimbau tetap mewaspadai penyebaran paham anti Pancasila tersebut. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI ) Akmal Fahmi.
Dia mengatakan, selama pandemi Covid-19 radikalisme masih dianggap sebagai musuh bersama, tentunya hal tersebut menjadi ancaman bagi ketertiban dan keamanan negara apalagi di tengah pesatnya kemajuan teknologi. Hal tersebut sangat mudah dilakukan bahkan sangat efektif untuk mendoktrin generasi muda dalam mendukung ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Baca juga: Yenny Wahid Berharap BNPT Garda Terdepan Ciptakan Ketenangan di Masyarakat
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan bahwa para teroris juga menggunakan internet dalam melakukan pendanaan untuk mendukung aksi terorisme. Selama pandemi berlangsung, terjadi kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan.
Karena itu, Akmal menuturkan untuk mengantisipasi lonjakan paham radikalisme dan intoleran tentu rakyat Indonesia harus mampu menguatkan kembali ideologi Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara.
Dia juga menekankan bahwa mahasiswa dan pemuda harus memperkuat ideologi Pancasila sebagai landasan dalam bernegara begitu pun para pemuka agama karena persoalan radikalisme bukan tantangan yang ringan.
“Jadi, meskipun BNPT sudah pernah merilis bahwa angka radikalisme pada tahun 2021 menurun dibandingkan dua tahun sebelumnya, tetapi kita tidak boleh lengah, semua pihak harus tetap mewaspadainya,” tegas Akmal.
“Jangan sampai Indonesia mengikuti negara-negara seperti Timur Tengah yang selalu berkonflik antara satu dengan yang lainnya. Apalagi konflik yang mengatasnamakan agama,” sambungnya.
Baca juga: Masih PPKM Nekat Gelar Aksi, Belasan Aktivis HMI Dapat Ganjaran Ini dari Polisi
Menurut dia, agama sudah semestinya digunakan untuk mendamaikan dan mencerahkan umat manusia bukan sebagai alat adu domba. BNPT sebagai lembaga yang konsentrasi pada persoalan pencegahan dan penanganan radikalisme dan intoleran harus mampu berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat dan kaum milenial dalam menekan penyebaran paham radikalisme.
Sehingga, BNPT bisa berkolaborasi dengan PB HMI melalui program duta siber yang dirancang oleh timnya dengan melibatkan beberapa bidang terkait untuk menangkal paham radikalisme dan intoleran yang merebak di berbagai media sosial. “Kami PB HMI tentunya sangat siap melakukan gerakan kolaborasi bersama BNPT dalam menangani kasus ini di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Akmal.
(jon)
Lihat Juga :
