1.502 Pelanggar Ditindak, Petugas PSBB Setor Rp22 Juta ke Pemkot Bogor
Rabu, 27 Mei 2020 - 09:39 WIB
loading...
Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor menindak 1.502 pelanggar dan menyetorkan uang denda Rp22 juta ke kas daerah selama PSBB. SINDOnews/Haryudi
A
A
A
BOGOR - Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Bogor menindak 1.502 pelanggar dan menyetorkan uang denda Rp22 juta ke kas daerah selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah mengaku sebanyak 1.502 pelanggar dan uang tunai yang disetorkan itu hasil penindakan sejak PSBB diberlakukan 15 April 2020.(Baca juga; Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Sampai 4 Juni 2020 )
"Total dari kami selama PSBB tahap I,II dan III ada 1.502 pelanggar, diantaranya 819 pelanggar tidak menggunakan masker, berboncengan beda alamat 56 orang," kata Agustian Syah, Rabu (27/5/2020).
Agus merinci, dari data pemantauan selama PSBB tahap I ada 22 pelanggar tidak menggunakan masker, 28 tempat usaha melanggar jam operasional, dan 31 lokasi kerumunan yang dibubarkan.
Sedangkan PSBB tahap II ada 360 pelanggar tidak menggunakan masker, 257 tempat usaha melanggar jam operasional, 24 lokasi kerumunan yang dibubarkan dan 6 tempat usaha yang disegel.(Baca juga; Pemprov Jawa Barat Antisipasi Gelombang Kedua COVID-19 )
Kemudian, PSBB tahap III ada 437 pelanggar tidak menggunakan masker, 213 tempat usaha melanggar jam operasional, 74 lokasi kerumunan yang dibubarkan, 56 orang berboncengan berbeda alamat, dan 5 tempat usaha yang disegel dan membayar sanksi denda ke Kas Daerah sebesar Rp 22 juta.
"Kami menerapkan sanksi administrasi di PSBB tahap III dengan total denda Rp 22 juta terdiri dari toko baju dan toko sepatu. Penerapan denda ini berlaku sesuai Perwali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Juknis pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19," jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, PSBB tahap I warga lebih patuh. PSBB tahap II disiplin warga mulai menurun dan tahap III lebih banyak lagi yang tidak disiplin. "Tapi kami tetap terapkan sanksi yang tegas," katanya.
Mengenai sanksi hingga pencabutan izin usaha bagi toko hingga saat ini kata Agus belum ada. Sebab, setelah disegel tokonya pelanggar langsung membayar dendanya ke kas daerah.
"Kalau memang masih buka setelah di segel dan di denda rekomendasinya kita akan cabut izinnya. Tapi sampai saat ini Alhamdulillah belum ada," katanya.
Kasatpol PP Kota Bogor, Agustian Syah mengaku sebanyak 1.502 pelanggar dan uang tunai yang disetorkan itu hasil penindakan sejak PSBB diberlakukan 15 April 2020.(Baca juga; Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Sampai 4 Juni 2020 )
"Total dari kami selama PSBB tahap I,II dan III ada 1.502 pelanggar, diantaranya 819 pelanggar tidak menggunakan masker, berboncengan beda alamat 56 orang," kata Agustian Syah, Rabu (27/5/2020).
Agus merinci, dari data pemantauan selama PSBB tahap I ada 22 pelanggar tidak menggunakan masker, 28 tempat usaha melanggar jam operasional, dan 31 lokasi kerumunan yang dibubarkan.
Sedangkan PSBB tahap II ada 360 pelanggar tidak menggunakan masker, 257 tempat usaha melanggar jam operasional, 24 lokasi kerumunan yang dibubarkan dan 6 tempat usaha yang disegel.(Baca juga; Pemprov Jawa Barat Antisipasi Gelombang Kedua COVID-19 )
Kemudian, PSBB tahap III ada 437 pelanggar tidak menggunakan masker, 213 tempat usaha melanggar jam operasional, 74 lokasi kerumunan yang dibubarkan, 56 orang berboncengan berbeda alamat, dan 5 tempat usaha yang disegel dan membayar sanksi denda ke Kas Daerah sebesar Rp 22 juta.
"Kami menerapkan sanksi administrasi di PSBB tahap III dengan total denda Rp 22 juta terdiri dari toko baju dan toko sepatu. Penerapan denda ini berlaku sesuai Perwali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Juknis pelaksanaan penerapan sanksi pelanggaran PSBB dalam penanganan Covid-19," jelasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, PSBB tahap I warga lebih patuh. PSBB tahap II disiplin warga mulai menurun dan tahap III lebih banyak lagi yang tidak disiplin. "Tapi kami tetap terapkan sanksi yang tegas," katanya.
Mengenai sanksi hingga pencabutan izin usaha bagi toko hingga saat ini kata Agus belum ada. Sebab, setelah disegel tokonya pelanggar langsung membayar dendanya ke kas daerah.
"Kalau memang masih buka setelah di segel dan di denda rekomendasinya kita akan cabut izinnya. Tapi sampai saat ini Alhamdulillah belum ada," katanya.
(wib)
Lihat Juga :
