Musa Rajekshah Minta Pansus Covid-19 DPRD Awasi Kerja GTPP Sumut

MEDAN - Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merespons positif terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Sumut.

Pansus ini dapat membantu GTPP Covid-19 Sumut dalam penanganan pandemi Covid-19 di Sumut.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah yang juga Ketua Pengawasan GTPP Covid-19 Sumut saat menghadiri rapat pembahasan evaluasi penanganan Covid-19 yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Sumut, Selasa (26/5), didampingi Kepala BPBD Sumut sekaligus Ketua Pengendali Operasi GTPP Covid-19 Sumut Riadil Akhir Lubis dan pejabat lainnya.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Pansus Akbar Himawan Buchari, Wakil Ketua Ahmad Hadian serta seluruh anggota Pansus Covid-19 DPRD Sumut. (BACA JUGA: Penanganan Covid 19 di Simalungun Dinilai Sudah Dilakukan Terpadu)

"Apa yang sudah kita kerjakan pastinya masih ada hal yang masih perlu disempurnakan dan dalam forum ini kami minta bantuan untuk kita perbaiki. Kami juga berterima kasih pada anggota dewan yang sudah membentuk pansus ini," ucap Wagub Musa Rajekshah.

Musa Rajekshah menyatakan, Pemprov Sumut sangat senang dengan terbentuknya Pansus Covid-19 DPRD Sumut ini yang diharapkan adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan dewan pada kinerja GTPP Covid-19 Sumut.

"Kita sangat senang DPRD Sumut dapat mengawasi GTPP Covid-19 Sumut dalam pelakasanaan penanganan wabah ini. Selanjutnya diharapkan keterlibatan anggota dewan untuk membantu menuntaskan wabah ini," katanya.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari dalam rapat tersebut menekankan ada 3 aspek yang akan dibahas, yakni aspek kesehatan, sosial dan ekonomi yang sudah dilakukan oleh GTPP Covid-19 Sumut.

Menurut Akbar Himawan dalam rapat internal yang telah dilakukan anggota pansus sebelumnya, telah dirumuskan yang menjadi fokus utama dari kinerja GTPP Covid-19 Sumut dalam penuntasan wabah ini yakni meminta GTPP Covid-19 Sumut untuk selanjutnya melakukan satu opsi saja dalam penyaluran bansos Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian uang tunai pada masyarakat.

Kemudian dalam hal penyaluran JPS, Pansus Covid-19 DPRD Sumut harus dilibatkan dan meminta GTPP Covid-19 Sumut memberikan jadwal secara terbuka tentang penyalurannya. "Kami juga berharap GTPP Covid-19 Sumut agar memvalidasi data agar masyarakat dapat menerima kembali bantuan Pemprov," katanya. (BACA JUGA: Ombudsman Sumut Pertanyakan Lambatnya Hasil Tes Swab Anak PDP Dikeluarkan)

Selain itu, Pansus Covid-19 DPRD Sumut menekankan pada GTPP Covid-19 Sumut untuk kembali menghidupkan dunia usaha di Sumut.