Wacana Presiden Tiga Periode Dinilai Bakal Membentuk Polarisasi Baru
Rabu, 23 Juni 2021 - 14:37 WIB
loading...
Wacana presiden 3 periode dinilai akan membentu polarisasi baru di tengah masyarakat. Foto: Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Wacana jabatan presiden tiga periode yang saat ini terus mencul ke publik, dinilai akan membentuk polarisasi baru di tengah-tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta Andi Harianto Sinulingga. Ia mengkritik pola pikir Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang mengatakan bahwa aspirasi mengusung Jokowi menjabat tiga periode tidak melanggar konstitusi.
Baca Juga: Jadi Tameng Gerakan Presiden 3 Periode, Penanganan Covid-19 Dipertanyakan
"Kalau mengikuti cara berpikir Qodari bahwa aspirasinya agar Jokowi menjabat tiga periode tidak melanggar konstitusi karena masuk lewat Pasal 37 UUD tentang perubahan UUD, maka orang yang punya aspirasi khilafah juga harus dikasih tempat yang sama untuk bisa kampanye mempengaruhi publik secara terbuka dan tidak boleh dihalang-halangi dengan alasan bertentangan dengan konstitusi negara. Itu kalau kita mau konsisen berpikir," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (23/6/2021).
Maka itu, Andi menilai argumentasi mengenai Jokowi tiga periode dengan alasan mereduksi polarisasi itu sangat spekulatif. "Dan justru akan membentuk polarisasi baru, yaitu akan banyak orang mengelompokkan diri pada barisan yang tidak setuju masa jabatan presiden lebih dari dua periode," tutur Andi.
Hal ini disampaikan Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta Andi Harianto Sinulingga. Ia mengkritik pola pikir Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari yang mengatakan bahwa aspirasi mengusung Jokowi menjabat tiga periode tidak melanggar konstitusi.
Baca Juga: Jadi Tameng Gerakan Presiden 3 Periode, Penanganan Covid-19 Dipertanyakan
"Kalau mengikuti cara berpikir Qodari bahwa aspirasinya agar Jokowi menjabat tiga periode tidak melanggar konstitusi karena masuk lewat Pasal 37 UUD tentang perubahan UUD, maka orang yang punya aspirasi khilafah juga harus dikasih tempat yang sama untuk bisa kampanye mempengaruhi publik secara terbuka dan tidak boleh dihalang-halangi dengan alasan bertentangan dengan konstitusi negara. Itu kalau kita mau konsisen berpikir," ujar Andi dalam keterangan tertulisnya kepada SINDOnews, Rabu (23/6/2021).
Maka itu, Andi menilai argumentasi mengenai Jokowi tiga periode dengan alasan mereduksi polarisasi itu sangat spekulatif. "Dan justru akan membentuk polarisasi baru, yaitu akan banyak orang mengelompokkan diri pada barisan yang tidak setuju masa jabatan presiden lebih dari dua periode," tutur Andi.
Lihat Juga :
