Buang Sampah di TPA Antang Perlu Dikenakan Retribusi

Senin, 21 Juni 2021 - 11:15 WIB
loading...
Buang Sampah di TPA...
Regulasi terkait retribusi pengelolaan persampahan mendesak untuk diterbitkan. Foto: Maman Sukirman
A A A
MAKASSAR - Regulasi terkait retribusi pengelolaan persampahan mendesak untuk diterbitkan. Pengelolaannya dinilai masih amburadul. Salah satunya karena penanganannya yang tak jarang masih dikelola oknum pihak ketiga.

Oknum tersebut melayani pemungutan sampah restoran hingga hotel, lalu membuangnya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang , tanpa ada setoran retribusi yang masuk ke pemerintah. Kondisi itu dianggap semakin menambah pelik TPA Antang, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala yang sudah melebihi kapasitas.

Hal ini dibenarkan Wali Kota Makassar , Moh Ramdhan Pomanto. Menurut dia, semestinya siapapun yang menggunakan TPA sebagai pembuangan, wajib memberikan kontribusi ke daerah dalam bentuk retribusi.

"Jadi pengusaha sampah ternyata mereka yang angkut sampah kemungkinan dari restoran, hotel. Mestinya tidak boleh sembarang buang di TPA," ungkapnya. Bahkan, dikatakan ada sampah dari luar Makassar, namun justru dibuang di TPA Antang.

Baca Juga: Alokasi Anggaran Penambahan Lahan TPA Antang Capai Rp12,52 Miliar

"Kan ini dari Gowa buang, dari rumah sakit rumah sakit buang, kan tidak bisa sembarang itu di TPA, karena itu fasilitas pemerintah. Kan beberapa kali itu ditemukan patologi seperti potongan kaki orang, kan banyak itu dari rumah sakit kan, limbah B3 itu," papar Danny.

Dia melanjutkan, hal ini akan dibenahi. Sampah yang masuk perlu diperiksa. Selain itu seluruh pihak harus dikenakan retribusi jika ingin membuang sampahnya di sana. "Tidak boleh orang luar buang, karena mau dikontrol sampahnya. Itumi yang tidak ada mekanismenya. Itu yang mau diperbaiki, mau diatur," ujarnya.

Sementara anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar Mario David mengatakan, pihaknya bakal menggodok regulasi persampahan tersebut tahun ini. Aturannya bakal dirumuskan dalam Ranperda Retribusi Jasa Umum, Khusus dan Usaha.

"Payung hukum harus diperkuat. Saat ini kan hanya perwali, itu harus didukung dengan Perda. Kami akan selesaikan Perda retribusi jasa umum, jasa usaha dan jasa tertentu," tuturnya.

Baca Juga: Lelang Investasi Proyek PLTSa Ditarget Desember 2021
(agn)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
TPA Antang Over Kapasitas,...
TPA Antang Over Kapasitas, Timbunan Sampah Capai 50 Meter
Rencana Pembebasan Lahan...
Rencana Pembebasan Lahan TPA Antang
DPRD Makassar Sayangkan...
DPRD Makassar Sayangkan Lambannya Pembebasan TPA Antang
Rekomendasi
4.480 Calon Mahasiswa...
4.480 Calon Mahasiswa Diterima di UM UGM CBT 2026, Kedokteran Paling Ketat
SIG Resmikan Fasilitas...
SIG Resmikan Fasilitas Ekspor Tuban, Bidik 450.000 Ton Semen ke AS
Tegang Sejak Pagi! 32...
Tegang Sejak Pagi! 32 Tim Terbaik Liga Bintang Juara Bersaing Menuju Jakarta
Berita Terkini
Begal dan Curanmor,...
Begal dan Curanmor, Kasus Besar yang Diungkap Polda Riau dalam Semalam
Stafsus Menag Tinjau...
Stafsus Menag Tinjau GKJ Nusukan Solo, Jamin Kebebasan Beribadah
Unjuk Rasa Mahasiswa...
Unjuk Rasa Mahasiswa Bubar, Polisi Mulai Buka Jalan Jenderal Sudirman Arah Bundaran HI
Perumda Dharma Jaya...
Perumda Dharma Jaya Edukasi Ketahanan Pangan ke Siswa SMPN 51 Jakarta
Situ Rompong Tangsel...
Situ Rompong Tangsel Menyusut Tinggal 1,7 Hektare, Warga Duga Ada Maladminsitrasi
Roy Suryo Titip Pesan...
Roy Suryo Titip Pesan ke Massa Aksi Demo: Jangan Disusupi, Aparat Harus Humanis
Infografis
7 Negara dengan Produksi...
7 Negara dengan Produksi Tank Tempur Terbanyak di Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved