Terjerat Kredit Macet, Pengusaha Minta Pemerintah Tangguhkan Status SLIK
Jum'at, 11 Juni 2021 - 10:48 WIB
loading...
Foto ilustrasi SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Bandung meminta pemerintah menangguhkan status Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau BI checking, agar pelaku usaha mikro kecil dan menengah ( UMKM ) bisa mengakses program pembiayaan pemerintah.
Menurut Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa, salah satu persoalan recovery UMKM pada pandemi ini adalah kesulitan mengakses permodalan. Terutama program pembiayaan yang disiapkan pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR). Tahun ini, pemerintah mengalokasikan KUR senilai Rp250 triliun. Baca juga: G ubernur Khofifah Minta Dinas Koperasi Tingkatkan Kinerja K-UMKM
"Akibat pandemi tahun kemarin, banyak pelaku usaha mengalami status kredit macet di BI checking seperti do leasing atau finteck. Nah, akibatnya sampai sekarang mereka tidak bisa mengakses program pembiayaan yang digulirkan pemerintah," kata Iwa.
Padahal, kata dia, para pelaku usaha seperti UMKM saat ini sangat membutuhkan suntikan modal. Mereka baru akan kembali memulihkan usahanya. Sementara mereka terbentur modal usaha.
"Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan ini. Misalnya dengan menangguhkan dulu status BI cheking bagi pelaku usaha yang akan meminjam uang untuk modal usaha," imbuh Iwa.
Semantara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM Teguh Anantawikrama mengaku, pihaknya terus berusaha menggenjot UMKM agar kembali survive. Misalnya menjalin kerjasama dengan BUMN. Nantinya, BUMN akan memaksimalkan potensi UMKM di bawah Kadin untuk menjadi suplier barang atau jasa.
"Karena sebenarnya anjuran pemerintah agar BUMN memanfaatkan UMKM sudah ada. Nah ini tinggal kami kawal dan dorong. Seperti halnya dengan Pertamina, di mana mereka akan bekerja sama dengan Kadin untuk pengembangan Pertashop," kata Teguh.
Selain dengan Pertamina, model kerja sama seperti ini bisa juga dikembangkan dengan PLN atau Angkasa Pura. Nantinya, UMKM bisa mengambil peran sebagai supplier atau penyedia jasa tertentu. Karena sebenarnya, secara kualitas UMKM juga telah memiliki kemampuan cukup bagus.
"Ini yang harus didorong dan kita kawal. Karena memang mereka butuh jumper agar bisa tetap eksis. Apalagi banyak UMKM baru saja menghadapi terpaan pandemi," beber dia. Baca juga: Gerakan Bangga Buatan Lokal Dinilai Picu Kebangkitan UMKM Indonesia
Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, selain menggelar upgrading, pihaknya juga terus berupaya agar UMKM di Jabar bisa recovery pascaditerpa pandemi. Walaupun, sampai sekarang mereka pada pelaku usaha masih terdampak.
Namun, momen ini mestinya bisa dimanfaatkan pelaku UMKM kembali bangkit dengan membidik pangsa pasar yang lebih luas. "Salurannya bisa melalui digitalisasi. Dengan begitu, mereka bisa mengakses pangsa pasar ke semua daerah, tidak hanya di Jawa Barat," katanya.
Saat ini, diakuinya, pihaknya terus meningkatkan database UMKM di Jabat agar lebih terdata. Semenatara ini, dari database yang ada, baru sekitar 20 sampai 30 persen yang telah mengakses digital. Targetnya makin banyak pelaku usaha mengakses saluran online.
Menurut Ketua Kadin Kota Bandung Iwa Gartiwa, salah satu persoalan recovery UMKM pada pandemi ini adalah kesulitan mengakses permodalan. Terutama program pembiayaan yang disiapkan pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR). Tahun ini, pemerintah mengalokasikan KUR senilai Rp250 triliun. Baca juga: G ubernur Khofifah Minta Dinas Koperasi Tingkatkan Kinerja K-UMKM
"Akibat pandemi tahun kemarin, banyak pelaku usaha mengalami status kredit macet di BI checking seperti do leasing atau finteck. Nah, akibatnya sampai sekarang mereka tidak bisa mengakses program pembiayaan yang digulirkan pemerintah," kata Iwa.
Padahal, kata dia, para pelaku usaha seperti UMKM saat ini sangat membutuhkan suntikan modal. Mereka baru akan kembali memulihkan usahanya. Sementara mereka terbentur modal usaha.
"Kami berharap pemerintah bisa memperhatikan ini. Misalnya dengan menangguhkan dulu status BI cheking bagi pelaku usaha yang akan meminjam uang untuk modal usaha," imbuh Iwa.
Semantara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang UMKM Teguh Anantawikrama mengaku, pihaknya terus berusaha menggenjot UMKM agar kembali survive. Misalnya menjalin kerjasama dengan BUMN. Nantinya, BUMN akan memaksimalkan potensi UMKM di bawah Kadin untuk menjadi suplier barang atau jasa.
"Karena sebenarnya anjuran pemerintah agar BUMN memanfaatkan UMKM sudah ada. Nah ini tinggal kami kawal dan dorong. Seperti halnya dengan Pertamina, di mana mereka akan bekerja sama dengan Kadin untuk pengembangan Pertashop," kata Teguh.
Selain dengan Pertamina, model kerja sama seperti ini bisa juga dikembangkan dengan PLN atau Angkasa Pura. Nantinya, UMKM bisa mengambil peran sebagai supplier atau penyedia jasa tertentu. Karena sebenarnya, secara kualitas UMKM juga telah memiliki kemampuan cukup bagus.
"Ini yang harus didorong dan kita kawal. Karena memang mereka butuh jumper agar bisa tetap eksis. Apalagi banyak UMKM baru saja menghadapi terpaan pandemi," beber dia. Baca juga: Gerakan Bangga Buatan Lokal Dinilai Picu Kebangkitan UMKM Indonesia
Sementara itu, Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, selain menggelar upgrading, pihaknya juga terus berupaya agar UMKM di Jabar bisa recovery pascaditerpa pandemi. Walaupun, sampai sekarang mereka pada pelaku usaha masih terdampak.
Namun, momen ini mestinya bisa dimanfaatkan pelaku UMKM kembali bangkit dengan membidik pangsa pasar yang lebih luas. "Salurannya bisa melalui digitalisasi. Dengan begitu, mereka bisa mengakses pangsa pasar ke semua daerah, tidak hanya di Jawa Barat," katanya.
Saat ini, diakuinya, pihaknya terus meningkatkan database UMKM di Jabat agar lebih terdata. Semenatara ini, dari database yang ada, baru sekitar 20 sampai 30 persen yang telah mengakses digital. Targetnya makin banyak pelaku usaha mengakses saluran online.
(don)
Lihat Juga :
