Anggota DPRD Makassar Rezki Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Jum'at, 07 Mei 2021 - 20:24 WIB
loading...
Suasana sosialisasi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel W Three, Jumat (7/5). Foto: SINDOnews/Ashari Prawira Negara
A
A
A
MAKASSAR - Anggota DPRD Kota Makassar , Rezki menekankan pentingnya pemberian bantuan hukum, utamanya bagi masyarakat kurang mampu. Ini ia sampaikan dalam sosialisasi Perda (Sosper) No 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel WThree, Jumat (7/5).
Ratusan warga dari berbagai kalangan di Dapil I meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini dan Ujung Pandang hadir dalam sosialisasi tersebut. Mereka dibina dan diberikan pemahaman tentang pentingnnya bantuan hukum.
Baca juga:Anggota DPRD Makassar Rezki Dorong Pemerintah Tingkatkan Realisasi Pajak
Rezki mengatakan, masyarakat kurang mampu kerap kali kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. "Kita tidak ingin hal ini terjadi, seluruh kalangan berhak memperoleh bantuan hukum, untuk mewujudkan keadilan," tutur legislator Demokrat tersebut.
Dia mengatakan, kehadiran perda tersebut menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga harus memahami betul ketentuan ini.
"Lewat forum ini diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum, utamanya bagi masyarakat kurang mampu," jelas dia.
Sementara itu pemateri yang juga merupakan mantan Kabag Hukum Pemkot Makassar , Umar mengakui Perda No 7 Tahun 2015 belum begitu banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga dia mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Rezki.
Baca juga:Warga Keluhkan Bansos dan Penonaktifan RT/RW di Reses Anggota DPRD Rezki
"Kita apresiasi Bu Rezki karena menginisiasi sosialisasi perda, karena ini hak masyarakat, perda bagi masyarakat miskin. Hanya masyarakat miskin yang berhak memperoleh ini," tuturnya.
Kata dia, untuk memudahkan akses, semestinya pemerintah bisa menyediakan posko bantuan hukum di tiap kecamatan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung datang.
Sementara dalam sesi tanya jawab, beberapa penanya sempat mengeluhkan adanya ketidakadilan yang mereka peroleh, mulai dari persoalan pekerjaan hingga rumah tangga.
"Saya pernah diberhentikan oleh JNT ekspress belum lama ini dan tidak ada apa-apa sepeser pun dia berikan ke saya, sementara saya sudah 6 tahun mengabdi di situ, malah saya yang disuruh bayar ada semacam utang, ijazah dan surat-surat saya ditahan sebelum saya bayar itu. Mohon bantuannya karena banyakmi yang korban," ujar Ilyas.
Baca juga:Gelar Reses, RTQ Sambangi Enam Lokasi dan Serap Aspirasi Warga
Sementara penanya lain yang tidak disebutkan namanya juga sempat menanyakan bantuan hukum untuk kasus perselingkuhan yang dialami sanaknya.
"Ini kita kesulitan, ada kasus perselingkuhan kenalan saya itu dia kesulitan mengurus perceraiannya, malah kayak dihalang-halangi," jelasnya.
Ratusan warga dari berbagai kalangan di Dapil I meliputi Kecamatan Makassar, Rappocini dan Ujung Pandang hadir dalam sosialisasi tersebut. Mereka dibina dan diberikan pemahaman tentang pentingnnya bantuan hukum.
Baca juga:Anggota DPRD Makassar Rezki Dorong Pemerintah Tingkatkan Realisasi Pajak
Rezki mengatakan, masyarakat kurang mampu kerap kali kesulitan dalam mengakses bantuan hukum. "Kita tidak ingin hal ini terjadi, seluruh kalangan berhak memperoleh bantuan hukum, untuk mewujudkan keadilan," tutur legislator Demokrat tersebut.
Dia mengatakan, kehadiran perda tersebut menjadi ketentuan yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, sehingga masyarakat juga harus memahami betul ketentuan ini.
"Lewat forum ini diharapkan masyarakat bisa lebih memahami bahwa pemerintah wajib memberikan bantuan hukum, utamanya bagi masyarakat kurang mampu," jelas dia.
Sementara itu pemateri yang juga merupakan mantan Kabag Hukum Pemkot Makassar , Umar mengakui Perda No 7 Tahun 2015 belum begitu banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga dia mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Rezki.
Baca juga:Warga Keluhkan Bansos dan Penonaktifan RT/RW di Reses Anggota DPRD Rezki
"Kita apresiasi Bu Rezki karena menginisiasi sosialisasi perda, karena ini hak masyarakat, perda bagi masyarakat miskin. Hanya masyarakat miskin yang berhak memperoleh ini," tuturnya.
Kata dia, untuk memudahkan akses, semestinya pemerintah bisa menyediakan posko bantuan hukum di tiap kecamatan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dapat langsung datang.
Sementara dalam sesi tanya jawab, beberapa penanya sempat mengeluhkan adanya ketidakadilan yang mereka peroleh, mulai dari persoalan pekerjaan hingga rumah tangga.
"Saya pernah diberhentikan oleh JNT ekspress belum lama ini dan tidak ada apa-apa sepeser pun dia berikan ke saya, sementara saya sudah 6 tahun mengabdi di situ, malah saya yang disuruh bayar ada semacam utang, ijazah dan surat-surat saya ditahan sebelum saya bayar itu. Mohon bantuannya karena banyakmi yang korban," ujar Ilyas.
Baca juga:Gelar Reses, RTQ Sambangi Enam Lokasi dan Serap Aspirasi Warga
Sementara penanya lain yang tidak disebutkan namanya juga sempat menanyakan bantuan hukum untuk kasus perselingkuhan yang dialami sanaknya.
"Ini kita kesulitan, ada kasus perselingkuhan kenalan saya itu dia kesulitan mengurus perceraiannya, malah kayak dihalang-halangi," jelasnya.
(luq)
Lihat Juga :
