Abdul Hayat Pimpin Rapat Rutin Pemprov Sulsel, Bahas Mudik hingga LHKPN
Senin, 19 April 2021 - 13:53 WIB
loading...
A
A
A
Baca juga: Bantuan Kemanusiaan Bencana Alam dari Sulsel Senilai Rp1 Miliar Tiba di NTT
Jika ini sudah dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan data kependudukan, maka layanan akan tepat sasaran. Hingga saat ini misalnya, kemelut penanggulangan kemiskinan karena data yang tidak tepat.
"Akhirnya ujung-ujungnya harus menjadi mitra strategis Dukcapil. Jadi menentukan bantuan itu ketika KTP sudah ada di tangan apa betul, ia penerima bantuan, karena banyak salah sasaran. Sehingga Dukcapil oleh Mensos dan Menko PMK menjadi perhatian untuk sinergitas dengan lembaga ini," paparnya.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sulsel , Muhammad Firda menyebutkan, agar penyerapan anggaran dapat dicapai, maka OPD dapat memperhatikan progres pengadaan barang dan jasa.
Guna mendukung hal ini juga diperkenalkan reviupbj.sulselprov.go.id. Aplikasi ini salah satu sistem yang dibuat pemprov untuk reviu pengadaan barang dan jasa.
"Itu untuk mempercepat dan mengefektifkan. Pengadaan barang dan jasa ini kita mau sistem dan sumber daya manusianya kita perbaiki. Sistem kita perbaiki, SDM kita tingkatkan," ujarnya.
Baca juga: KSP Minta Proyek Kereta Api Sulsel dan MNP Segera Rampung
Sedangkan Asisten III Tautoto, menyampaikan progres tugas yang diberikan oleh Plt Gubernur bersama tim BKD untuk merampungkan berbagai permasalah keuangan atau hutang yang tertunda.
Jika ini sudah dilakukan oleh OPD dengan memanfaatkan data kependudukan, maka layanan akan tepat sasaran. Hingga saat ini misalnya, kemelut penanggulangan kemiskinan karena data yang tidak tepat.
"Akhirnya ujung-ujungnya harus menjadi mitra strategis Dukcapil. Jadi menentukan bantuan itu ketika KTP sudah ada di tangan apa betul, ia penerima bantuan, karena banyak salah sasaran. Sehingga Dukcapil oleh Mensos dan Menko PMK menjadi perhatian untuk sinergitas dengan lembaga ini," paparnya.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sulsel , Muhammad Firda menyebutkan, agar penyerapan anggaran dapat dicapai, maka OPD dapat memperhatikan progres pengadaan barang dan jasa.
Guna mendukung hal ini juga diperkenalkan reviupbj.sulselprov.go.id. Aplikasi ini salah satu sistem yang dibuat pemprov untuk reviu pengadaan barang dan jasa.
"Itu untuk mempercepat dan mengefektifkan. Pengadaan barang dan jasa ini kita mau sistem dan sumber daya manusianya kita perbaiki. Sistem kita perbaiki, SDM kita tingkatkan," ujarnya.
Baca juga: KSP Minta Proyek Kereta Api Sulsel dan MNP Segera Rampung
Sedangkan Asisten III Tautoto, menyampaikan progres tugas yang diberikan oleh Plt Gubernur bersama tim BKD untuk merampungkan berbagai permasalah keuangan atau hutang yang tertunda.
Lihat Juga :
