Kejari Akui Tak Ada Intervensi Terkait Dugaan Korupsi Damkar Depok
Sabtu, 17 April 2021 - 13:18 WIB
loading...
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok. Foto/Ilustrasi/MPI
A
A
A
DEPOK - Kasie Intel Kejaksaan Negeri Depok Herlangga Wisnu Murdianto mengatakan, dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok terus didalami hingga menemukan titk terang. Pihaknya akan melakukan penyelidikan secara profesional untuk mengungkap dugaan kasus korupsi yang diterima pihaknya dari masyarakat pada 31 Maret 2021.
“Enggak perbah ada permasalahan hukum ada intervensi, itu hanya berita di luar yang dikembangkan oknum,” kata Herlangga kepada wartawan di Depok, Sabtu (17/4/2021). Baca juga: Kejari Belum Butuh Keterangan Kadis Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Depok
Dia mengatakan, selama dirinya menjadi jaksa tidak pernah menerima intervensi dari pihak manapun. Sebagai penyidik, kata dia, lembaga kejaksaan berdiri secara independen.
“Selama saya jadi jaksa ngga pernah ada intervensi dari manapun, karena kita penyidik kejaksaan dan polisi itu independen. Pelapor ya pelapor. Tugas kita membuka, memperjelas duduk persoalan,” katanya.
Dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga Sandi sebagai pegawai honorer di Dinas DPKP bukan berarti juga pihaknya menelan mentah-mentah. Yang dilakukan pihaknya adalah mengecek kebenaran informasi tersebut.
“Caranya? Panggil pihak terkait dengerin versi mereka, kita independen netral profesional. Kalau ternata cukup bukti pasti akan kita tingkatkan. Tapi kalau ngga cukup ya kita gabisa paksa,” bebernya. Baca juga: Kejari Sudah Periksa 12 Orang di Kasus Damkar Depok, 4 Diantaranya Pegawai Honorer
Pendalaman laporan dugaan korupsi di dinas tersebut juga didalami oleh penyidik Polres Metro Depok. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Krimsus yang datang. Intinya kita akan berikan surat pada Polres bahwa sprin kita tanggal 6 April, mereka tetap jalan tidak apa-apa. Setelah surat diterimamungkin akan stop karena kita lebih dulu,” tuturnya.
“Enggak perbah ada permasalahan hukum ada intervensi, itu hanya berita di luar yang dikembangkan oknum,” kata Herlangga kepada wartawan di Depok, Sabtu (17/4/2021). Baca juga: Kejari Belum Butuh Keterangan Kadis Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Damkar Depok
Dia mengatakan, selama dirinya menjadi jaksa tidak pernah menerima intervensi dari pihak manapun. Sebagai penyidik, kata dia, lembaga kejaksaan berdiri secara independen.
“Selama saya jadi jaksa ngga pernah ada intervensi dari manapun, karena kita penyidik kejaksaan dan polisi itu independen. Pelapor ya pelapor. Tugas kita membuka, memperjelas duduk persoalan,” katanya.
Dengan menerima laporan dari masyarakat dan juga Sandi sebagai pegawai honorer di Dinas DPKP bukan berarti juga pihaknya menelan mentah-mentah. Yang dilakukan pihaknya adalah mengecek kebenaran informasi tersebut.
“Caranya? Panggil pihak terkait dengerin versi mereka, kita independen netral profesional. Kalau ternata cukup bukti pasti akan kita tingkatkan. Tapi kalau ngga cukup ya kita gabisa paksa,” bebernya. Baca juga: Kejari Sudah Periksa 12 Orang di Kasus Damkar Depok, 4 Diantaranya Pegawai Honorer
Pendalaman laporan dugaan korupsi di dinas tersebut juga didalami oleh penyidik Polres Metro Depok. Namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres sehingga tidak terjadi tumpang tindih.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Tim Krimsus yang datang. Intinya kita akan berikan surat pada Polres bahwa sprin kita tanggal 6 April, mereka tetap jalan tidak apa-apa. Setelah surat diterimamungkin akan stop karena kita lebih dulu,” tuturnya.
(mhd)
Lihat Juga :
