Bahas LKPJ, DPRD Seruyan Bentuk Panitia Khusus
Selasa, 13 April 2021 - 14:23 WIB
loading...
Suasana saat rapat paripurna penyampaian SK Pansus pembahasan LKPJ Bupati Seruyan tahun 2020 yang dilaksanakan secara video conference di ruang rapat Serbaguna DPRD setempat, Selasa 13 April 2021. Foto/Sigit
A
A
A
SERUYAN - DPRD Seruyan , Kalteng melaksanakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Surat Keputusan (SK) Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Seruyan Tahun Anggaran 2020.
"Kita membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban APBD Seruyan tahun anggaran 2020 ini. Nanti kawan-kawan pansus mungkin akan langsung bergerak," kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo di Kuala Pembuang, Selasa (13/4/2021).
Sementara itu, berdasarkan lampiran keputusan pimpinan DPRD Seruyan tentang susunan dan nama anggota Pansus tersebut, Rudi Hartono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipercaya menjabat sebagai ketua.
Untuk posisi wakil ketua Pansus diisi Bejo Riyanto dari Fraksi Motto Gerindra PAN. Selanjutnya Syamsudin, Mutmainah, Hary Darmawan, Masfuatun, Harsandi, Sukran Ma'mun, Benyamin Pasambe, Muhtadin dan Salidin sebagai anggota serta Arniansyah jabatan dalam Pansus sebagai sekretaris bukan anggota.
Terpisah, Wakil Ketua Pansus Bejo Riyanto mengungkapkan bahwa setelah ini pihaknya akan melakukan survey ke lapangan terlebih dahulu.
"Kita akan cek dulu antara laporan administrasi dengan realisasinya di lapangan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun kebijakan serta program lainnya yang menyangkut tentang pemerintahan daerah tahun anggaran 2020," ujarnya.
Alasan dibentuknya tim pansus sebagai langkah antisipasi jika dalam prosesnya di lapangan ada terdapat suatu permasalahan, maka akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Baca juga: Pemkab Pangandaran Keluarkan Aturan Selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri di Masa Pandemi
Menurutnya, yang paling utama yakni menyangkut dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tim pansus lebih bersifat kearah pengawasan, dalam artian segala sesuatu secara administrasi dalam pertanggungjawaban APBD tahun 2020 yang disampaikan kepada pihaknya akan dilakukan pengecekan lapangan.
Baca juga: Asyik, 10 Keluarga Tak Mampu Akan Bermalam di Rumah Wali Kota Padang saat Ramadhan
"Kita akan cek langsung betul atau tidak dan tentu kita berharap agar segala kebijakan yang tertuang dalam LKPJ itu bisa sesuai dengan realisasinya, tidak ada temuan-temuan dan kalaupun nanti ada temuan, kita akan rapatkan dengan pemerintah daerah," jelasnya.
"Kita membentuk Pansus untuk melakukan pembahasan terhadap pertanggungjawaban APBD Seruyan tahun anggaran 2020 ini. Nanti kawan-kawan pansus mungkin akan langsung bergerak," kata Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo di Kuala Pembuang, Selasa (13/4/2021).
Sementara itu, berdasarkan lampiran keputusan pimpinan DPRD Seruyan tentang susunan dan nama anggota Pansus tersebut, Rudi Hartono dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dipercaya menjabat sebagai ketua.
Untuk posisi wakil ketua Pansus diisi Bejo Riyanto dari Fraksi Motto Gerindra PAN. Selanjutnya Syamsudin, Mutmainah, Hary Darmawan, Masfuatun, Harsandi, Sukran Ma'mun, Benyamin Pasambe, Muhtadin dan Salidin sebagai anggota serta Arniansyah jabatan dalam Pansus sebagai sekretaris bukan anggota.
Terpisah, Wakil Ketua Pansus Bejo Riyanto mengungkapkan bahwa setelah ini pihaknya akan melakukan survey ke lapangan terlebih dahulu.
"Kita akan cek dulu antara laporan administrasi dengan realisasinya di lapangan, baik itu pembangunan infrastruktur maupun kebijakan serta program lainnya yang menyangkut tentang pemerintahan daerah tahun anggaran 2020," ujarnya.
Alasan dibentuknya tim pansus sebagai langkah antisipasi jika dalam prosesnya di lapangan ada terdapat suatu permasalahan, maka akan dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah.
Baca juga: Pemkab Pangandaran Keluarkan Aturan Selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri di Masa Pandemi
Menurutnya, yang paling utama yakni menyangkut dengan kegiatan pembangunan infrastruktur. Tim pansus lebih bersifat kearah pengawasan, dalam artian segala sesuatu secara administrasi dalam pertanggungjawaban APBD tahun 2020 yang disampaikan kepada pihaknya akan dilakukan pengecekan lapangan.
Baca juga: Asyik, 10 Keluarga Tak Mampu Akan Bermalam di Rumah Wali Kota Padang saat Ramadhan
"Kita akan cek langsung betul atau tidak dan tentu kita berharap agar segala kebijakan yang tertuang dalam LKPJ itu bisa sesuai dengan realisasinya, tidak ada temuan-temuan dan kalaupun nanti ada temuan, kita akan rapatkan dengan pemerintah daerah," jelasnya.
(boy)
Lihat Juga :
