Hingga 2023, Jabar Optimistis Angkat Tiga Juta Pengangguran

BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis mampu mengangkat tiga juta pengangguran hingga tahun 2023. Langkah ini diharapkan mampu mengatasi tingginya pengangguran akibat pandemi COVID-19 .

Baca juga: Angka Pengangguran di Jatim Naik, Wagub Emil Ajak Semua Pihak Gali Potensi Investasi

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Taufik Garsadi mengatakan, tiga juta pengangguran. Pihaknya optimistis 2023 masalah pengangguran tertangani karena pemulihan pandemi COVID-19 terus berlangsung.

Baca juga: Airlangga: Industri Kreatif dan Digital Kembangkan Potensi, Gerakkan Ekonomi serta Ciptakan Lapangan Kerja

"Kalau dunia usaha kita pulih, dua tahun ini sudah pemulihan sampai 2023 selesai. Tapi tidak seperti yang lalu, perusahaan pulih yang direkrut dari luar, tetap saja pengangguran," kata Taufik dalam keterangan resminya, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Produk Lokal Bantu Membuka Lapangan Kerja

Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka situs jabarjawara.id. Portal ini membuka lowongan pekerjaan dari seluruh perusahaan di Jawa Barat dapat diakses para peminat.

Selain itu, para peminat inipun bisa mengikuti tes minat dan bakat di portal tersebut untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Menurutnya, terdapat 80 ribu perusahaan yang bermitra dalam program ini.



Taufik mengaku akan terus menambah perusahaan untuk memperluas pasar lapangan kerja. "Berharap seluruh perusahaan masuk ke sana, ini menjadi hal yang sangat krusial, (penambahan) ini bergerak terus. Semakin lama perusahaan semakin sadar. Selama ini, data itu baru sebagian, ini sangat vital," katanya.

Portal dalam jaringan (online) inipun diharapkan bisa menghimpun berbagai data yang diperlukan terkait industri dan ketenagakerjaan. Selama ini pihaknya kesulitan untuk menghimpun data ketenagakerjaan.

"Selama ini data kita hanya baru sebagian, jadi data penganggur yang baru itu hanya berdasarkan data BPS, 2,53 juta. By name by addres baru 80 ribu yang dirumahkan, 18 ribu yang di-PHK," katanya.

Sulitnya menghimpun data ini dikarenakan setiap pihak memegang datanya secara masing-masing. "Perguruan tinggi, dinas pendidikan, mereka memegang data sendiri-sendiri. Demikian juga perusahaan, pegang data sendiri-sendiri," katanya

Padahal, menurut dia secara aturan setiap perusahaan wajib menginformasikan kepada pemerintah terkait penerimaan dan pemberhentian tenaga kerja. "Setiap perusahaan, kalau merekrut tenaga kerja, harus disampaikan ke pemerintah," ujarnya.

Adanya data yang terhimpun ini akan memudahkan dalam berbagai hal terutama dalam mengambil kebijakan. Sebagai contoh, menurutnya perusahaan akan lebih mudah mencari tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.

Kepala Bidang Perwakilan UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Zoelkifli M. Adam, menyambut baik adanya jabarjawara.id. Melalui portal tersebut, pihaknya berharap akan lebih mudah dalam merekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industrinya.

"Ini solusi bagi pengusaha. Kami ada kesulitan dalam merekrut tenaga kerja, kami biasanya dengan bursa kerja, tapi belum maksimal," katanya.