LHKPN Irwan Adnan Tinggi, KPK: Belum Tentu Korup
Rabu, 07 April 2021 - 19:30 WIB
loading...
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK, Niken Ariati. Foto: Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal meningkatnya harta kekayaan milik Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan .
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK , Niken Ariati mengatakan, meningkatnya kekayaan seseorang belum tentu mencerminkan telah melakukan korupsi .
Baca juga: LHKPN Melonjak, Irwan Adnan Sebut Bisa Dipertanggungjawabkan
" LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) tinggi belum tentu korup, selama penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan," kata Niken, Rabu (7/4/2021).
Meski demikian, saat ini kata Niken, bidang pencegahan KPK sedang melakukan pengecekan."Intinya KPK menindaklanjuti pengaduan yang ada. Dan semua LHKPN yang terlihat tidak wajar pasti dicek," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Makassar , Irwan Adnan menegaskan, seluruh jumlah harta yang terdata dan dilaporkan dalam bentuk LHKPN semuanya bisa dipertanggungjawabkan.
“ LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK . Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” ujarnya.
Baca juga: ACC Desak Polisi Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Pajak Hiburan Tontonan PSM
Untuk itu, pihaknya berharap pejabat lain bisa mengikuti langkahnya tersebut, utamanya pejabat di lingkup Pemkot Makassar .
Irwan Adnan menuturkan, jika nilai harta kekayaan Irwan mengalami peningkatkan dari 2017 sebesar Rp8,2 miliar melonjak menjadi Rp53,6 miliar di tahun 2018. Hal itu dipicu adanya ketidaklengkapan data.
“Pada 2017 yang saya laporkan harta kekayaan secara pribadi, kemudian terjadi perubahan pada 2018 karena diakumulasikan dengan aset keluarga termasuk istri,” ungkapnya.
Itupun, tegas dia, saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu, dirinya telah berkoordinasi dengan KPK melalui verifikasi data.
Baca juga: Bapenda Makassar Optimistis Bukukan PAD Rp1,5 Triliun
“Data yang menopang nilai harta saya itu sudah saya perlihatkan sama KPK . Jadi bukan soal besar atau kecil nilainya, tetapi ini soal transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berani pertanggungjawaban itu ke KPK dan itu saya wujudkan di laporan LHKPN ,” ungkapnya.
Makanya, dia kembali mengingatkan ke ASN lainnya unuk berani melakukan pelaporan harta, apalagi ini berkaitan dengan integritas.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Wilayah IV Korsupgah KPK , Niken Ariati mengatakan, meningkatnya kekayaan seseorang belum tentu mencerminkan telah melakukan korupsi .
Baca juga: LHKPN Melonjak, Irwan Adnan Sebut Bisa Dipertanggungjawabkan
" LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara) tinggi belum tentu korup, selama penjelasannya bisa dipertanggungjawabkan," kata Niken, Rabu (7/4/2021).
Meski demikian, saat ini kata Niken, bidang pencegahan KPK sedang melakukan pengecekan."Intinya KPK menindaklanjuti pengaduan yang ada. Dan semua LHKPN yang terlihat tidak wajar pasti dicek," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapenda Makassar , Irwan Adnan menegaskan, seluruh jumlah harta yang terdata dan dilaporkan dalam bentuk LHKPN semuanya bisa dipertanggungjawabkan.
“ LHKPN yang saya sampaikan bisa dipertanggungjawabkan dan sudah melalui proses verifikasi dari KPK . Dan apa yang saya lakukan itu tentu sebagai bentuk keterbukaan sebagai pejabat negara,” ujarnya.
Baca juga: ACC Desak Polisi Usut Kasus Dugaan Penyelewengan Pajak Hiburan Tontonan PSM
Untuk itu, pihaknya berharap pejabat lain bisa mengikuti langkahnya tersebut, utamanya pejabat di lingkup Pemkot Makassar .
Irwan Adnan menuturkan, jika nilai harta kekayaan Irwan mengalami peningkatkan dari 2017 sebesar Rp8,2 miliar melonjak menjadi Rp53,6 miliar di tahun 2018. Hal itu dipicu adanya ketidaklengkapan data.
“Pada 2017 yang saya laporkan harta kekayaan secara pribadi, kemudian terjadi perubahan pada 2018 karena diakumulasikan dengan aset keluarga termasuk istri,” ungkapnya.
Itupun, tegas dia, saat melaporkan harta kekayaan yang melonjak itu, dirinya telah berkoordinasi dengan KPK melalui verifikasi data.
Baca juga: Bapenda Makassar Optimistis Bukukan PAD Rp1,5 Triliun
“Data yang menopang nilai harta saya itu sudah saya perlihatkan sama KPK . Jadi bukan soal besar atau kecil nilainya, tetapi ini soal transparansi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan saya berani pertanggungjawaban itu ke KPK dan itu saya wujudkan di laporan LHKPN ,” ungkapnya.
Makanya, dia kembali mengingatkan ke ASN lainnya unuk berani melakukan pelaporan harta, apalagi ini berkaitan dengan integritas.
(luq)
Lihat Juga :
