Puluhan Rumah Baru di Kavling Polri Jelambar Dicurigai Langgar Perizinan
Selasa, 06 April 2021 - 20:07 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tak tegasnya Pemkot Jakarta Barat membuat puluhan rumah di Kavling Polri, Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dipenuhi pelanggaran. Sejumlah rumah mewah telah berdiri tegak di jalanan sempit.
Tidak adanya tindakan tegas membuat masyarakat merugi. Bangunan tua di sana menjadi rusak dan kebanjiran akibat atap bangunan yang bocor lantaran proses pembangunan.
Baca juga: Wah! Sebulan Keluar dari Penjara, Lucinta Luna Langsung Beli Rumah Mewah Cash
Ketua RW 01 Tika Sinaga mengakui sejak 2018 lalu sudah banyak pemilik rumah di wilayahnya yang melanggar izin. Mereka membangun rumah tanpa mengindahkan batas maksimal ketinggian maupun garis sepadan jalan (GSJ).
"Padahal sudah dijelaskan maksimal ketinggian yakni 12 meter dengan adanya jarak antara bangunan dengan jalan," kata Tika, Selasa (6/4/2021).
Dalam aturannya mendirikan bangunan telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2030 serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR PZ. Sementara, untuk penindakan, aturan merujuk pada Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan.
Tidak adanya tindakan tegas membuat masyarakat merugi. Bangunan tua di sana menjadi rusak dan kebanjiran akibat atap bangunan yang bocor lantaran proses pembangunan.
Baca juga: Wah! Sebulan Keluar dari Penjara, Lucinta Luna Langsung Beli Rumah Mewah Cash
Ketua RW 01 Tika Sinaga mengakui sejak 2018 lalu sudah banyak pemilik rumah di wilayahnya yang melanggar izin. Mereka membangun rumah tanpa mengindahkan batas maksimal ketinggian maupun garis sepadan jalan (GSJ).
"Padahal sudah dijelaskan maksimal ketinggian yakni 12 meter dengan adanya jarak antara bangunan dengan jalan," kata Tika, Selasa (6/4/2021).
Dalam aturannya mendirikan bangunan telah diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2030 serta Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR PZ. Sementara, untuk penindakan, aturan merujuk pada Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Penyelenggaraan Bangunan.
Lihat Juga :
