Gebrakan Awal Bima Arya Pimpin Apeksi, Minta Jokowi Alokasikan Dana Kelurahan
Minggu, 07 Maret 2021 - 13:40 WIB
loading...
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor, Sabtu (6/3/2021). Foto: MPI/Putra Ramadhani Astyawan
A
A
A
BOGOR - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar rapat dewan pengurus di Kota Bogor, Sabtu (6/3/2021).Dalam pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto , mengatakan, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca juga: Sah, Bima Arya Pimpin Asosiasi Wali Kota se-Indonesia
Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan. Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19.
"Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi," kata Bima, dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
Baca juga: Bima Arya Siap Maju di Pilkada DKI Jakarta, Tapi...
"Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota," tandasnya.
Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.
"Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Terkait dengan pilkada serentak, Apeksi meminta pemerintah bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
Baca juga: Akhir Pekan Tanpa Ganjil Genap, Begini Kondisi Lalu Lintas di Kota Bogor
Juga harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak jangan sampai korban berjatuhan. Lalu, harus ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lainnya.
"Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," ungkap Bima.
Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya.
"Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi," tutup Bima.
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.
Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir Marten Taha (Wali Kota Gorontalo), Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Abdullah Abu bakar (Wali Kota Kediri), Maulan Aklil (Wali Kota Pangkalpinang), Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu).
Kemudian, SN Prana Putra Sohe (Wali Kota Lubuklinggau), Jefirstson R Riwu Kore (Wali Kota Kupang), Khairul (Wali Kota Tarakan) Richard Louhenapessy (Wali Kota Ambon). Sementara secara daring hadir Firdaus (Wali Kota Pekanbaru) dan Dedy Yon Supriyono (Wali Kota Tegal).
Usai rapat, Apeksi juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Forum Rektor Indonesia, UCLG, Systemiq, Katadata dan Universitas Pertamina.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto , mengatakan, pertemuan tersebut merupakan rapat pertama kepengurusan Apeksi periode 2021-2024 yang belum lama ini dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca juga: Sah, Bima Arya Pimpin Asosiasi Wali Kota se-Indonesia
Salah satu rekomendasi yang ditekankan Apeksi adalah terkait dana kelurahan. Menurut Bima, dana kelurahan penting untuk pemulihan perekonomian warga yang terdampak pandemi Covid-19.
"Cukup banyak rekomendasinya. Tapi kami sampaikan beberapa hal saja. Apeksi meminta agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana kelurahan. Di Kabupaten ada dana desa, kami sempat menikmati dana kelurahan itu selama dua tahun tapi kemudian dihentikan. Padahal hari ini dana kelurahan diperlukan untuk economic recovery, untuk berjuang mengatasi pandemi," kata Bima, dalam keterangannya, Minggu (7/3/2021).
Rekomendasi lainnya yang dibahas dalam rapat tersebut adalah terkait dengan bantuan sosial. Apeksi ingin pemerintah betul-betul memperhatikan, memfokuskan aspek pendataan untuk bantuan sosial.
Baca juga: Bima Arya Siap Maju di Pilkada DKI Jakarta, Tapi...
"Data harus transparan, data harus update, sehingga tidak ada persoalan bahwa data tidak valid, data tidak akurat. Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Sosial Ibu Risma yang tentunya sudah punya pengalaman banyak juga sebagai Wali Kota Surabaya. Jadi, dana bansos, pendataan warga tidak mampu menjadi kepedulian pertama kami para wali kota," tandasnya.
Apeksi juga siap bersama-sama pemerintah pusat untuk fokus kepada economic recovery, di mana banyak kota-kota yang memiliki potensi dibidang pariwisata dan perdagangan.
"Ini sebagian agenda yang diperjuangkan sebagai rekomendasi eksternal yang akan disampaikan kepada bapak Presiden. Waktunya sedang diatur, kami akan bertemu dengan bapak Presiden dan para menteri untuk menyampaikan aspirasi dari 98 kota anggota Apeksi di seluruh Indonesia," jelasnya.
Terkait dengan pilkada serentak, Apeksi meminta pemerintah bisa mengantisipasi persoalan yang tercipta hingga edukasi dan sosialisasi yang perlu dilakukan secara masif agar publik mengetahui tujuan dilakukannya Pilkada serentak.
Baca juga: Akhir Pekan Tanpa Ganjil Genap, Begini Kondisi Lalu Lintas di Kota Bogor
Juga harus ada solusi bagi persoalan tentang sumber daya pelaksana pilkada serentak jangan sampai korban berjatuhan. Lalu, harus ada sistem teknologi IT yang canggih sehingga pilkada serentak itu tidak pemborosan dan lainnya.
"Tahapan-tahapannya pun sebaiknya dihitung cermat supaya tidak beraturan dan tidak ada kekosongan pemerintahan yang mengganggu dampak. Kami juga sepakat agar edukasi dan sosialisasi tentang pilkada serentak, supaya publik memahami mengapa perlu diselenggarakan Pilkada serentak. Jadi ada konstruksi berpikir yang sudah ada, perlu disosialisasikan kepada warga," ungkap Bima.
Selain rekomendasi kepada Presiden, Apeksi juga siap mendorong penguatan kapasitas dari sesama anggotanya.
"Banyak wali kota baru yang perlu kami support. Kami ucapkan selamat atas dilantiknya kawan-kawan baru kami, para wali kota baru. Kami akan mendorong sharing session, Apeksi adalah wadah kekeluargaan, saling berbagi," tutup Bima.
Rapat tersebut dihadiri 13 wali kota yang merupakan Dewan Pengurus dan Ketua Komisariat Wilayah Apeksi, dua diantaranya hadir secara daring.
Selain tuan rumah Wali Kota Bogor Bima Arya, tampak hadir Marten Taha (Wali Kota Gorontalo), Aminullah Usman (Wali Kota Banda Aceh), Hendrar Prihadi (Wali Kota Semarang), Abdullah Abu bakar (Wali Kota Kediri), Maulan Aklil (Wali Kota Pangkalpinang), Dewanti Rumpoko (Wali Kota Batu).
Kemudian, SN Prana Putra Sohe (Wali Kota Lubuklinggau), Jefirstson R Riwu Kore (Wali Kota Kupang), Khairul (Wali Kota Tarakan) Richard Louhenapessy (Wali Kota Ambon). Sementara secara daring hadir Firdaus (Wali Kota Pekanbaru) dan Dedy Yon Supriyono (Wali Kota Tegal).
Usai rapat, Apeksi juga melakukan sinergi dan kolaborasi bersama Forum Rektor Indonesia, UCLG, Systemiq, Katadata dan Universitas Pertamina.
(thm)
Lihat Juga :
