31.500 Rumah di Jabar Bakal Dapat Bantuan Perbaikan, Begini Prosedurnya
Jum'at, 05 Maret 2021 - 14:41 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat tahun ini mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 31.500 rumah tidak layak huni (rutilahu).
Nantinya, setiap rumah akan mendapatkan bantuan Rp17,5 juta untuk pembangunan rumah baru. Lalu bagaimana caranya mendapatkan bantuan tersebut?
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha menuturkan, perbaikan rutilahu merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar.
Untuk mendapatkan bantuan ini, usulannya dari calon penerima calon lokasi (CPCL) datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
"Selanjutnya dibuatkan proposal untuk diusulkan, nanti diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah, kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami. Setelah itu, kami akan verifikasi," beber dia.
Setelah dilakukan proses verifikasi, dan disetujui akan langsung mentransfer dana. Jadi uang itu langsung ke LPM dan BKM.
Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan.
Nantinya LPM dan BKM akan didampingi oleh lurah, dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.
Baca juga: WHO Minta Uji Klinis Vaksin Sinovac Diperpanjang, Ternyata Ini Alasannya
Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan kepolisian.
Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Baca juga: Muncul Klaster Banjir Karawang, Sehari 400 Warga Positif COVID-19
Yaitu Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, memiliki KTP dan kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap.
Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten.
Kemudian, calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta, dan syarat lainnya.
Diketahui, program kegiatan Rutilahu ini sebetulnya berhenti pada tahun 2020. Tetapi pada Agustus 2020 Pemrov Jabar melakukan pinjaman melalui Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selanjutnya tahun 2021 ini, dengan komitmen Pemprov Jabar beserta para anggota Dewan, Jabar menargetkan 31.500 unit perbaikan rutilahu, yang merupakan akumulasi kekurangan pada 2019. Target kami 100.000 unit pada 2023.
Pemkot Bandung menerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 senilai Rp7,7 miliar. Bantuan tersebut untuk memperbaiki sebanyak 440 unit. Bantuan per unitnya senilai Rp17,5 juta.
Nantinya, setiap rumah akan mendapatkan bantuan Rp17,5 juta untuk pembangunan rumah baru. Lalu bagaimana caranya mendapatkan bantuan tersebut?
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha menuturkan, perbaikan rutilahu merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar.
Untuk mendapatkan bantuan ini, usulannya dari calon penerima calon lokasi (CPCL) datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
"Selanjutnya dibuatkan proposal untuk diusulkan, nanti diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah, kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami. Setelah itu, kami akan verifikasi," beber dia.
Setelah dilakukan proses verifikasi, dan disetujui akan langsung mentransfer dana. Jadi uang itu langsung ke LPM dan BKM.
Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan.
Nantinya LPM dan BKM akan didampingi oleh lurah, dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.
Baca juga: WHO Minta Uji Klinis Vaksin Sinovac Diperpanjang, Ternyata Ini Alasannya
Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan kepolisian.
Sementara itu, untuk mendapatkan bantuan tersebut, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Baca juga: Muncul Klaster Banjir Karawang, Sehari 400 Warga Positif COVID-19
Yaitu Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga, belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni, memiliki KTP dan kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap.
Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kabupaten.
Kemudian, calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota maupun swasta, dan syarat lainnya.
Diketahui, program kegiatan Rutilahu ini sebetulnya berhenti pada tahun 2020. Tetapi pada Agustus 2020 Pemrov Jabar melakukan pinjaman melalui Pemulihan Ekonomi Nasional.
Selanjutnya tahun 2021 ini, dengan komitmen Pemprov Jabar beserta para anggota Dewan, Jabar menargetkan 31.500 unit perbaikan rutilahu, yang merupakan akumulasi kekurangan pada 2019. Target kami 100.000 unit pada 2023.
Pemkot Bandung menerima bantuan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 senilai Rp7,7 miliar. Bantuan tersebut untuk memperbaiki sebanyak 440 unit. Bantuan per unitnya senilai Rp17,5 juta.
(boy)
Lihat Juga :
