31.500 Rumah di Jabar Bakal Dapat Bantuan Perbaikan, Begini Prosedurnya
loading...
Ilustrasi/SINDOnews/Dok
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat tahun ini mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 31.500 rumah tidak layak huni (rutilahu).
Nantinya, setiap rumah akan mendapatkan bantuan Rp17,5 juta untuk pembangunan rumah baru. Lalu bagaimana caranya mendapatkan bantuan tersebut?
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha menuturkan, perbaikan rutilahu merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar.
Untuk mendapatkan bantuan ini, usulannya dari calon penerima calon lokasi (CPCL) datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
"Selanjutnya dibuatkan proposal untuk diusulkan, nanti diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah, kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami. Setelah itu, kami akan verifikasi," beber dia.
Setelah dilakukan proses verifikasi, dan disetujui akan langsung mentransfer dana. Jadi uang itu langsung ke LPM dan BKM.
Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan.
Nantinya LPM dan BKM akan didampingi oleh lurah, dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.
Baca juga: WHO Minta Uji Klinis Vaksin Sinovac Diperpanjang, Ternyata Ini Alasannya
Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan kepolisian.
Nantinya, setiap rumah akan mendapatkan bantuan Rp17,5 juta untuk pembangunan rumah baru. Lalu bagaimana caranya mendapatkan bantuan tersebut?
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jawa Barat, Boy Iman Nugraha menuturkan, perbaikan rutilahu merupakan bantuan sosial Pemprov Jabar.
Untuk mendapatkan bantuan ini, usulannya dari calon penerima calon lokasi (CPCL) datang langsung ke Kelurahan atau Desa melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
"Selanjutnya dibuatkan proposal untuk diusulkan, nanti diverifikasi oleh Dinas, dan diusulkan ke Kepala Daerah, kemudian diterima dan diverifikasi oleh kami. Setelah itu, kami akan verifikasi," beber dia.
Setelah dilakukan proses verifikasi, dan disetujui akan langsung mentransfer dana. Jadi uang itu langsung ke LPM dan BKM.
Pertanggungjawabannya secara keseluruhan ada di LPM dan BKM. Nanti ada juga tenaga fasilitator lapangan.
Nantinya LPM dan BKM akan didampingi oleh lurah, dan juga Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai tim teknis di tingkat kewilayahan.
Baca juga: WHO Minta Uji Klinis Vaksin Sinovac Diperpanjang, Ternyata Ini Alasannya
Sedangkan di tingkat Kota, didampingi oleh Dinas termasuk pendampingan dari Kejati dan kepolisian.
Lihat Juga :
