Banjir Jakarta Antara Sutiyoso, Jokowi, Ahok dan Anies
Senin, 22 Februari 2021 - 11:44 WIB
loading...
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur 2015 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto/Dok/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan membandingkan debit curah hujan dan jumlah wilayah yang tergenang saat banjir 2002 hingga sekarang. Lalu bagaimana penanganan banjir sejak Kepemimpinan Gubernur DKI Sutiyoso, Joko Widodo, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) hingga Anies Baswedan?
Berdasarkan infografik yang diunggah akun media sosial Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta pada Senin 20 Februari kemarin, curah hujan yang menyebabkan banjir pada 2002 sekitat 168 mm per hari dan menyebabkan 353 RW tergenang. Kemudian pada 2007, curah hujan mencapai 340 mm perhari dan menggenangi 955 RW. (Baca juga: BNPB Sebut Banjir Besar di Jakarta Sudah Terjadi Sejak Tahun 1600-an
Pada 2013, curah hujan hanya sekitar 100 mm perhari dan menggenangi 599 RW, sedangkan pada 2015 yang mengalami curah hujan sekitar 277 menggenangi 702 RW. Sementara pada 2020 dengan curah hujan mencapai angka tertinggi yaitu 377 mm per hari, hanya 390 RE yang tergenang dan kemarin pada 20 Februari 2021 dengan curah hujan sekitar 226 mm perhari, hanya 113 RW yanga tergenang.
#Banjir 2002
Banjir 2002, Jakarta saat itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Dilansir dari berbagai sumber, Sutiyoso saat itu telah mengantisipasi sebelum jatuh musim hujan pada akhir Januari dan awal Februari 2002. Di antaranya, melakukan pengerukan dan mempersiapkan pompa.
Nyatanya, saat itu hujan deras terus mengguyur Ibu Kota dan menenggelamkan 168 kelurahan di 42 kecamatan dengan menelan korban 32 orang tewas. Baca juga: Netizen Puji Jakarta Tidak Banjir meski Hujan Deras, Apa Sih yang Dilakukan Anies?
Pemerintah Pusat turun tangan dan membentuk tim kementerian terkait, pimpinan daerah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta hingga akhirnya membentuk sebuah program Penanganan Banjir.
Kesepakatan itu melahirkan tiga program mendesak untuk mengatasi banjir Ibu Kota. Pertama, program jangka pendek dengan anggaran Rp731,95 miliar. Kedua, program jangka menengah berbiaya Rp4,334 triliun. Ketiga, program jangka panjang dengan dana Rp11,58 triliun.
Sayangnya, kesepakatan itu tidak mendapatkan persetujuan lantaran menunggu hasil Pemilihan Umum 2004. Banjir pun kembali merendam pada 2007.
Berdasarkan infografik yang diunggah akun media sosial Pemprov DKI Jakarta, @dkijakarta pada Senin 20 Februari kemarin, curah hujan yang menyebabkan banjir pada 2002 sekitat 168 mm per hari dan menyebabkan 353 RW tergenang. Kemudian pada 2007, curah hujan mencapai 340 mm perhari dan menggenangi 955 RW. (Baca juga: BNPB Sebut Banjir Besar di Jakarta Sudah Terjadi Sejak Tahun 1600-an
Pada 2013, curah hujan hanya sekitar 100 mm perhari dan menggenangi 599 RW, sedangkan pada 2015 yang mengalami curah hujan sekitar 277 menggenangi 702 RW. Sementara pada 2020 dengan curah hujan mencapai angka tertinggi yaitu 377 mm per hari, hanya 390 RE yang tergenang dan kemarin pada 20 Februari 2021 dengan curah hujan sekitar 226 mm perhari, hanya 113 RW yanga tergenang.
#Banjir 2002
Banjir 2002, Jakarta saat itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso. Dilansir dari berbagai sumber, Sutiyoso saat itu telah mengantisipasi sebelum jatuh musim hujan pada akhir Januari dan awal Februari 2002. Di antaranya, melakukan pengerukan dan mempersiapkan pompa.
Nyatanya, saat itu hujan deras terus mengguyur Ibu Kota dan menenggelamkan 168 kelurahan di 42 kecamatan dengan menelan korban 32 orang tewas. Baca juga: Netizen Puji Jakarta Tidak Banjir meski Hujan Deras, Apa Sih yang Dilakukan Anies?
Pemerintah Pusat turun tangan dan membentuk tim kementerian terkait, pimpinan daerah Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta hingga akhirnya membentuk sebuah program Penanganan Banjir.
Kesepakatan itu melahirkan tiga program mendesak untuk mengatasi banjir Ibu Kota. Pertama, program jangka pendek dengan anggaran Rp731,95 miliar. Kedua, program jangka menengah berbiaya Rp4,334 triliun. Ketiga, program jangka panjang dengan dana Rp11,58 triliun.
Sayangnya, kesepakatan itu tidak mendapatkan persetujuan lantaran menunggu hasil Pemilihan Umum 2004. Banjir pun kembali merendam pada 2007.
Lihat Juga :
