Sosiolog UGM Ungkap Penyebab Carut-marut Penyaluran Bansos COVID-19
Sabtu, 16 Mei 2020 - 09:19 WIB
loading...
Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna. Foto/Dok Pribadi
A
A
A
YOGYAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) , baik berupa uang maupun paket sembako, kepada rakyat yang terdampak COVID-19. Namun dalam penyalurannya tidak berjalan mulus, beberapa masyarakat mengeluh tidak menerima bantuan tersebut.
Pengamat Sosial UGM , Hempri Suyatna mengatakan, akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan bansos salah sasaran karena proses pendataan di tingkat daerah belum valid. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya.
"Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," katanya, Jumat (15/5/2020).(Baca juga: Presiden Akui Data Bermasalah Jadi Kendala Penyaluran Bansos )
Selain itu, alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Sinkronisasi antar stakeholder masih lemah. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup dan program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden dan bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan
"Akibat tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Hal yang lebih ironis di beberapa
daerah bahkan terjadi politisasi dari bansos ini," kata dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu.
Pengamat Sosial UGM , Hempri Suyatna mengatakan, akar masalah dari permasalahan tersebut berada pada validasi data. Dari hasil pengamatannya, kebanyakan bansos salah sasaran karena proses pendataan di tingkat daerah belum valid. Misalnya, warga meninggal masih terdata, penduduk yang tidak memiliki NIK terdata, warga mampu terdata, dan sebagainya.
"Tak ayal jika banyak warga yang protes karena tidak kebagian bantuan padahal memang dalam kondisi yang sulit," katanya, Jumat (15/5/2020).(Baca juga: Presiden Akui Data Bermasalah Jadi Kendala Penyaluran Bansos )
Selain itu, alur birokrasi juga menjadi masalah tersendiri dalam pendistribusian bansos ini. Sinkronisasi antar stakeholder masih lemah. Beberapa program bantuan yang diberikan pemerintah, seperti Kartu Pra Kerja, BLT, Jaminan hidup dan program alokasi desa ditanggung oleh induk kementerian yang berbeda-beda. Belum lagi ada bantuan sembako langsung dari Presiden dan bantuan dari stakeholder lain, seperti komunitas, partai politik, organisasi sosial keagamaan, serta perusahaan
"Akibat tumpang tindih tadi menyebabkan banyak terjadinya kasus satu orang menerima hampir semua bantuan tersebut, sementara yang lain bahkan tidak menerima sama sekali. Hal yang lebih ironis di beberapa
daerah bahkan terjadi politisasi dari bansos ini," kata dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM itu.
Lihat Juga :
