Desakan Kader Gerindra Minta Anies Mundur Dinilai karena Kian Dekatnya Pilkada DKI
Rabu, 27 Januari 2021 - 01:39 WIB
loading...
Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis, mendadak bikin heboh setelah meminta Anies Baswedan mundur dari jabatan Gubernur DKI. Foto: Twitter/Dok
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center, Research, and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menduga, Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur dari jabatannya karena semakin dekatnya pelaksanaan Pilkada DKI 2022 .
"Ada kaitan dengan sensitifitas dengan pilkada. Apapun itu kalau salah ambil kebijakan, salah statement itu bisa dipolitisasi. Jadi harus hati-hati karena sudah dekat menjelang pilkada dan semuanya bisa digoreng," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (27/1/2021)
Menurut Pangi, DPR RI belum memutuskan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, jabatan Anies akan berakhir pada 2022. Di sisi lain, KPU akan mengikuti amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Pangi melanjutkan, pihaknya mendukung Pilkada DKI dilakukan pada 2022. Dia tak bisa membayangkan Pemprov DKI akan diisi jabatan Plt selama dua tahun.
"Informasi yang menurut saya dapat tetap 2022 sekarang masih di Komisi II. Kita enggak mau ada Plt. Karena enggak kebayang Plt 2 tahun," ujarnya. Baca: Anies Baswedan Diminta Mundur, Fraksi PKS DPRD DKI Sebut Ali Lubis Gagal Faham
Pangi menilai, pernyataan Ali Lubis yang meminta Anies mundur bukan sikap Partai Gerindra. Pasalnya, sikap politik Gerindra bisa dibaca jika adanya pernyataan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau elite lainnya dari partai berlambang Garuda tersebut.
Meski demikian, Pangi meminta Gerindra dan Pemprov DKI Jakarta juga harus bisa menghargai pendapat dari Ali Lubis sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. "Kalau suara kader yang seperti itu bisa saja mereka alasan dan punya kebebasan pikiran mereka. Ada mungkin yang membuat mereka tidak nyaman dan puas. Jadi ada sesuatu yang menurut mereka yang tidak sesuai dengan ekspektasi terhadap Anies yang sudah diusung Gerindra," ucapnya.
Untuk diketahui Ali Lubis meminta Anies mundur dari jabatannya setelah kecewa karena menilai Anies menyerahkan penanggulangan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat.
"Ada kaitan dengan sensitifitas dengan pilkada. Apapun itu kalau salah ambil kebijakan, salah statement itu bisa dipolitisasi. Jadi harus hati-hati karena sudah dekat menjelang pilkada dan semuanya bisa digoreng," kata Pangi saat dihubungi, Rabu (27/1/2021)
Menurut Pangi, DPR RI belum memutuskan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, jabatan Anies akan berakhir pada 2022. Di sisi lain, KPU akan mengikuti amanat UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur pelaksanaan pilkada serentak akan diselenggarakan pada 2024 mendatang.
Pangi melanjutkan, pihaknya mendukung Pilkada DKI dilakukan pada 2022. Dia tak bisa membayangkan Pemprov DKI akan diisi jabatan Plt selama dua tahun.
"Informasi yang menurut saya dapat tetap 2022 sekarang masih di Komisi II. Kita enggak mau ada Plt. Karena enggak kebayang Plt 2 tahun," ujarnya. Baca: Anies Baswedan Diminta Mundur, Fraksi PKS DPRD DKI Sebut Ali Lubis Gagal Faham
Pangi menilai, pernyataan Ali Lubis yang meminta Anies mundur bukan sikap Partai Gerindra. Pasalnya, sikap politik Gerindra bisa dibaca jika adanya pernyataan dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto atau elite lainnya dari partai berlambang Garuda tersebut.
Meski demikian, Pangi meminta Gerindra dan Pemprov DKI Jakarta juga harus bisa menghargai pendapat dari Ali Lubis sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik. "Kalau suara kader yang seperti itu bisa saja mereka alasan dan punya kebebasan pikiran mereka. Ada mungkin yang membuat mereka tidak nyaman dan puas. Jadi ada sesuatu yang menurut mereka yang tidak sesuai dengan ekspektasi terhadap Anies yang sudah diusung Gerindra," ucapnya.
Untuk diketahui Ali Lubis meminta Anies mundur dari jabatannya setelah kecewa karena menilai Anies menyerahkan penanggulangan pandemi Covid-19 ke pemerintah pusat.
(hab)
Lihat Juga :
