Kasus COVID-19 Kian Mencemaskan, Jateng Sepakat PPKM Diperpanjang
Kamis, 21 Januari 2021 - 03:17 WIB
loading...
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bakal diperpanjang. Foto/Ilustrasi
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah pusat berencana memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) setelah 25 Januari 2021. Seperti diketahui, PPKM diberlakukan sejak 11 Januari 2021, dan akan berakhir pada 25 Januari 2021.
Baca juga: PPKM Telah Digelar Sepekan, di Sleman Belum Kasus COVID-19 Masih Tinggi
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menyambut baik rencana perpanjangan PPKM . Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat hanya dua pekan.
"Perlu ( diperpanjang PPKM ), karena perubahan perilaku dua minggu itu belum cukup. Ini butuh waktu," kata Yulianto kepada awak media, Rabu (20/1/2021).
Dia menyebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan PPKM tak hanya dilakukan selama dua pekan. "Jadi Pak Gubernur sendiri juga sudah mengusulkan bahwa memberlakukan PPKM tidak hanya dua minggu tapi perlu diperpanjang," lugasnya.
"Jadi kalau itu (PPKM) diperpanjang, maka prinsipnya Jawa Tengah sepakat karena memang perubahan perilaku dua minggu itu kelihatannya belum mempunyai efek yang cukup," tegas dia.
Baca juga: Gempa Berpusat di Daratan Kembali Guncang Wilayah Sulawesi Barat
Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga memberikan sinyal kemungkinan pembatasan aktivitas masyarakat dilanjutkan. Hal ini dilakukan jika hasil evaluasi dari pembatasan selama dua pekan ini belum maksimal.
"Kalau nanti dalam dua minggu itu ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, disiplinnya semakin hari semakin menurun dan seterusnya pasti akan ada langkah-langkah berikutnya yang ya sifatnya sama bagaimana pembatasan itu," ungkapnya.
Baca juga: Sikka Gempar, Pria Tambun Tanpa Baju Nekad Bakar SPBU di Jalan Trans Flores
"Case-case yang selama ini berjalan seperti PSBB kan itu menggunakan pertimbangan dua minggu. Setelah itu baru dievaluasi kembali selama dua minggu diikuti dengan bagus dengan baik, dimonev ya, dimonitor dan dievaluasi. Setelah itu akan ada kebijakan baru lagi. Itu bukan berarti dua minggu itu selesai. Ya itu poinnya bukan di situ. Tapi selama dua minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan," paparnya.
Baca juga: PPKM Telah Digelar Sepekan, di Sleman Belum Kasus COVID-19 Masih Tinggi
Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah, Yulianto Prabowo menyambut baik rencana perpanjangan PPKM . Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat hanya dua pekan.
"Perlu ( diperpanjang PPKM ), karena perubahan perilaku dua minggu itu belum cukup. Ini butuh waktu," kata Yulianto kepada awak media, Rabu (20/1/2021).
Dia menyebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan PPKM tak hanya dilakukan selama dua pekan. "Jadi Pak Gubernur sendiri juga sudah mengusulkan bahwa memberlakukan PPKM tidak hanya dua minggu tapi perlu diperpanjang," lugasnya.
"Jadi kalau itu (PPKM) diperpanjang, maka prinsipnya Jawa Tengah sepakat karena memang perubahan perilaku dua minggu itu kelihatannya belum mempunyai efek yang cukup," tegas dia.
Baca juga: Gempa Berpusat di Daratan Kembali Guncang Wilayah Sulawesi Barat
Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga memberikan sinyal kemungkinan pembatasan aktivitas masyarakat dilanjutkan. Hal ini dilakukan jika hasil evaluasi dari pembatasan selama dua pekan ini belum maksimal.
"Kalau nanti dalam dua minggu itu ternyata tingkat kesadaran masyarakat belum tinggi, disiplinnya semakin hari semakin menurun dan seterusnya pasti akan ada langkah-langkah berikutnya yang ya sifatnya sama bagaimana pembatasan itu," ungkapnya.
Baca juga: Sikka Gempar, Pria Tambun Tanpa Baju Nekad Bakar SPBU di Jalan Trans Flores
"Case-case yang selama ini berjalan seperti PSBB kan itu menggunakan pertimbangan dua minggu. Setelah itu baru dievaluasi kembali selama dua minggu diikuti dengan bagus dengan baik, dimonev ya, dimonitor dan dievaluasi. Setelah itu akan ada kebijakan baru lagi. Itu bukan berarti dua minggu itu selesai. Ya itu poinnya bukan di situ. Tapi selama dua minggu inilah sebuah upaya keras untuk menurunkan," paparnya.
(eyt)
Lihat Juga :
