Tenaga Pendidik di Pelosok Banyak Mangkir Kerja, Anggota DPRD Seruyan Kecewa
Sabtu, 16 Januari 2021 - 12:44 WIB
loading...
Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko (kiri) saat menghadiri kick off pemungutan pajak dan retribusi daerah di Aula BPPRD Seruyan belum lama ini yang juga dihadiri oleh Bupati Seruyan Yulhaidir (tengah). iNews TV/Sigit
A
A
A
SERUYAN - DPRD Seruyan, Kalteng menyoroti tentang adanya tenaga pendidik khususnya yang ada di wilayah pelosok atau pedesaan Seruyan kerap kali mangkir dalam melaksanakan tugasnya.
"Itu sejatinya bukan merupakan rahasia umum lagi dan lumrah terjadi dipelosok-pelosok atau pedesaan, dia satu atau dua hari turun bekerja nanti satu bahkan sampai tiga bulan tidak ada ditempat," kata Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko.
Bahkan, di suatu daerah pelosok pernah terjadi hanya ada satu guru honorer yang turun bekerja, sedangkan kepala sekolah dan yang lainnya tidak pernah hadir di tempat. "Orangnya tidak ada, coba sekali-sekali nanti ikut saya ke daerah Kahui segala macam itu.”
Dirinya menjelaskan, berkenaan dengan instruksi Bupati Seruyan yang meminta peran kepala desa (kades) dalam mengawasi kehadiran baik itu tenaga medis maupun tenaga pendidik juga dinilai tidak terlalu efektif.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut secara umum merupakan kebijakan yang sangat bagus untuk memantau kedisiplinan khususnya kehadiran para tenaga medis terlebih tenaga pengajar yang ada di pelosok dengan melibatkan pangsung peran seorang kades. Baca: Cewek Asal Subang Ditemukan Meninggal di Homestay Bali. "Tentang kebijakan Pak Bupati yang bahkan dalam daftar hadir kades harus ikut menandatangani absensi tenaga medis dan pendidik, itu sudah dilakukan dan saya setiap reses selalu mengingatkan dan memberitahu ke desa tentang kebijakan itu, namun nyatanya masih belum efektif," sebutnya.
Berkenaan dengan masalah itu, dirinya mempunyai saran kepada intansi terkait agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan bisa dihidupkan kembali untuk memantau kedisiplinan tenaga-tenaga tersebut. Baca Juga: Buronan Kasus Cabul di Polres Minut Ini Ditangkap di Papua Barat.
"Karena jika kita hanya mengandalkan pengawasan dari tingkat kabupaten sudah pasti tidak akan bisa efektif dan juga yang tidak kalah pentingnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) itu harus bisa tegas dan jangan hanya berpangku di kantor saja, dia kan punya banyak staf-staf di bidang-bidangnya itu, turun ke lapangan, kalau ngga ada anggaran nanti minta ke DPRD, kalau memang mau berbenah ayo sama-sama kita," ajaknya.
"Itu sejatinya bukan merupakan rahasia umum lagi dan lumrah terjadi dipelosok-pelosok atau pedesaan, dia satu atau dua hari turun bekerja nanti satu bahkan sampai tiga bulan tidak ada ditempat," kata Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko.
Bahkan, di suatu daerah pelosok pernah terjadi hanya ada satu guru honorer yang turun bekerja, sedangkan kepala sekolah dan yang lainnya tidak pernah hadir di tempat. "Orangnya tidak ada, coba sekali-sekali nanti ikut saya ke daerah Kahui segala macam itu.”
Dirinya menjelaskan, berkenaan dengan instruksi Bupati Seruyan yang meminta peran kepala desa (kades) dalam mengawasi kehadiran baik itu tenaga medis maupun tenaga pendidik juga dinilai tidak terlalu efektif.
Ia menilai bahwa kebijakan tersebut secara umum merupakan kebijakan yang sangat bagus untuk memantau kedisiplinan khususnya kehadiran para tenaga medis terlebih tenaga pengajar yang ada di pelosok dengan melibatkan pangsung peran seorang kades. Baca: Cewek Asal Subang Ditemukan Meninggal di Homestay Bali. "Tentang kebijakan Pak Bupati yang bahkan dalam daftar hadir kades harus ikut menandatangani absensi tenaga medis dan pendidik, itu sudah dilakukan dan saya setiap reses selalu mengingatkan dan memberitahu ke desa tentang kebijakan itu, namun nyatanya masih belum efektif," sebutnya.
Berkenaan dengan masalah itu, dirinya mempunyai saran kepada intansi terkait agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di kecamatan bisa dihidupkan kembali untuk memantau kedisiplinan tenaga-tenaga tersebut. Baca Juga: Buronan Kasus Cabul di Polres Minut Ini Ditangkap di Papua Barat.
"Karena jika kita hanya mengandalkan pengawasan dari tingkat kabupaten sudah pasti tidak akan bisa efektif dan juga yang tidak kalah pentingnya Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) itu harus bisa tegas dan jangan hanya berpangku di kantor saja, dia kan punya banyak staf-staf di bidang-bidangnya itu, turun ke lapangan, kalau ngga ada anggaran nanti minta ke DPRD, kalau memang mau berbenah ayo sama-sama kita," ajaknya.
(nag)
Lihat Juga :
