Luruskan Anggaran Janggal DKI, Kemendagri: Kesalahan Memasukkan Disistem

Rabu, 23 Desember 2020 - 17:54 WIB
loading...
Luruskan Anggaran Janggal...
Foto: Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Bahri meluruskan pernyataan soal dugaan anggaran janggal di Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ( RAPBD) DKI Jakarta 2021.

Menurut dia, terdapat kesalahan penginputan data dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) RAPBD DKI Jakarta mulai pengadaan alat kedokteran hingga pembelian baju. "Kesalahan memasukkan disistem," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/12/2020). (Baca juga: Pengamat: Aksi Walk Out Fraksi DPRD DKI saat PSI Berbicara di Rapat Paripurna Bukti Belum Dewasa Berpolitik)

"Jadi mohon izin saya sampaikan bukan janggal, ada terdapat kesalahan kode rekening saja. Kode rekening kan sekarang baru nih ada salah penempatan rumahnya aja. Jadi bukan janggal, mohon izin diluruskan," tambahnya.

Kemendagri akan mengevaluasi kesalahan memasukkan kode rekening dalam anggaran DKI. "Jadi kode rekeningnya itu kan kode rekening sub kegiatannya penyusunan rancangan APBD. Isinya di dalam ada belanja alat kedokteran, nah itu kita luruskan, ada kesalahan penempatan karena berlaku sekarang kode rekening baru berdasarkan Permendagri 90," jelasnya.

Bahuri meminta media menanyakan langsung anggaran apa saja yang sebelumnya diduga janggal di RAPBD DKI 2021 kepada Kapuspen Kemendagri Benny Irawan. "Nanti konfirmasi ke Pak Beni ya karena sudah diarahkan ke sana," ucapnya. (Baca juga: DPRD-Pemprov Bahas APBD Perubahan 2020 dan RAPBD DKI 2021 secara Pararel di Puncak)

Sebelumnya, Kemendagri masih menemukan anggaran janggal dalam putusan RAPBD DKI Jakarta dalam rapat paripurna pada Senin 7 Desember 2020. Kemendagri menemukan total Rp580 miliar anggaran janggal dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) mulai pengadaan alat kedokteran hingga pembelian baju.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menuturkan Kemendagri masih terus mengevaluasi RAPBD DKI. Menurutnya, evaluasi anggaran juga dilakukan Kemendagri untuk provinsi lainnya.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
DPR Sesalkan Anggaran...
DPR Sesalkan Anggaran Komnas HAM yang Substantif Hanya 6 Persen, Sisanya Administratif
Ajukan Tambahan Anggaran...
Ajukan Tambahan Anggaran Rp762 Miliar, KPK: Kami Tidak Muluk-muluk
Menhub Minta Tambahan...
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun, Buat Apa?
Rekomendasi
Bidik Pasar Indonesia...
Bidik Pasar Indonesia Timur, Jafran Indonesia Kenalkan JR 737 di PENAS XVII
Pasukan Israel Gagal...
Pasukan Israel Gagal Ambil Tank Komandan yang Gugur di Lebanon Selatan
Starmer Didesak Mundur...
Starmer Didesak Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Inggris
Berita Terkini
Jelang Hari Bhayangkara,...
Jelang Hari Bhayangkara, Kapolri Ziarah ke Makam Gus Dur
Sambut 5 Abad Jakarta,...
Sambut 5 Abad Jakarta, Pramono Anung Siapkan 500 Ondel-ondel Karya Desainer Top
Warga Rawa Buaya Bersyukur...
Warga Rawa Buaya Bersyukur Terima Bantuan Kursi Roda dari Dina Masyusin dan Dinsos
Kisah Cinta Sutan Sjahrir...
Kisah Cinta Sutan Sjahrir dan Maria Mieske, Dipisahkan Penjara hingga Politik Kolonial Belanda
Almamater Lima Soroti...
Almamater Lima Soroti Dugaan Penyusutan Lahan Taman Potret Tangerang
Dokter Tifa Pakai Kursi...
Dokter Tifa Pakai Kursi Roda hingga Dibopong usai Pemeriksaan Kesehatan di RS Polri
Infografis
Gubernur DKI Dorong...
Gubernur DKI Dorong Pasar di Jakarta Lakukan Digitalisasi
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved