Anggaran Pembangunan RS Batua Diproyeksi Beralih ke Puskesmas dan Pustu
Selasa, 22 Desember 2020 - 08:03 WIB
loading...
Bangnan RS Batua terbengkalai karena masih dalam proses penyelidikan kepolisian terkait dugaan korupsi pada pembangunannya. Foto: Sinonews/Muchtamir Zaide
A
A
A
MAKASSAR - DPRD Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) telah menyiapkan skema pengalihan anggaran pembangunan rumah sakit (RS) Batua , anggaran Rp70 milliar tersebut diproyeksi beralih ke pengembangan puskesmas dan pustu.
Diketahui Polda Sulsel sempat menegaskan penolakan pembangunam RS tersebut lantaran dianggap masih dalam proses penyelidikan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir saat ditemui KORAN SINDO diruangannya cukup menyayangkan hal ini, meski demikian dia mengatakan akan tetap menghargai proses hukum.
Baca Juga: Pembangunan Tahap II RS Batua Dilanjut Tanpa Rekomendasi Penyidik
Skema peralihan tersebut sebelumnya sudah disiapkan pihaknya di Komisi D melalui rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) per akhir November lalu, lantaran dirinya memahami betul proses hukum yang berlaku sehingga dirinya tidak begitu kaget dengan laporan penolakan tersebut.
"Kami sudah tau ini sulit, memang dalam sebuah sengketa yang namanya alat bukti itu tidak bisa diapa-apakan, ini menurut kitab undang-undang acara pidana memang tidak memungkinkan, jadi kita memang sudah siapkan, kalau uangnya itu dialihkan ke kualitas layanan yang lain, termasuk pengembangan puskesmas dan pustu," ujarnya (21/12/2020).
Dia melanjutkan bahwa anggaran untuk pengembangan Puskesmas utamanya Puskesmas Pembantu (pustu) masih cukup minim, padahal peran kedua fasilitas kesehatan ini cukup krusial di tengah masyarakat karena menutupi wilayah yang yang tak dapat dijangkau Puskesmas atau RS , sehingga anggarannya rencana akan dialihkan kesana.
Lebih lanjut terkait penolakan, dirinya berharap penyelesaian kasus dapat secepatnya rampung di 2021, sehingga anggaran yang dipersiapkan tersebut tetap dapat dipakai.
Baca Juga: ACC Nilai Polisi Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi RS Batua
"Kita berharap penyidik bisa segera tuntaskan persoalan ini, sehingga bangunan itu bisa kita selesaikan," lanjutnya.
Wahab mengatakan dirinya telah melakukan pemantauan langsung ke RS Batua belum lama ini, di mana kondisi saat ini memang cukup memprihatinkan.
Gedung tersebut menurutnya sudah benar-benar harus diselamatkan. Genangan air di Basement gedung sampai saat ini masih ada dan hal ini berpotensi melemahkan pondasi jika tidak ada tindakan dari pemerintah.
"Kita pantau kemarin semua material sudah jadi sampah, jadi kita berharap hal seperti ini kalau tidak bisa dilanjut sementara bisalah duduk bersama dibicarakan, airnya itu disedot ke luar, gedung ditutupi supaya tidak tambah lemah," katanya.
Pihaknya sebelumnya sudah meminta adanya atensi khusus penyidik terkait hal ini. Persoalan tersebut seyogyanya dapat diselesaikan tanpa harus merusak barang bukti gedung dan juga memastikan gedung tidak mengalami penurunan kualitas.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Persiapan Proyek RS Batua Segera Diproses
"Kita kan sudah sampaikan lewat teman-teman wartawan, kami tidak punya kewajiban (kapabilitas) berkomunikasi dengan penyidik, tapi dinas kesehatan dan pemerintah kota yang kita dorong," ucap Legislator Golkar ini.
Lebih jauh Wahab mengatakan, jangan sampai penganggaran gedung yang telah menelan Rp27 milliar uang rakyat tersebut tak lagi dapat digunakan dan terbuang sia-sia.
"Ini penyidik kita minta kalau perlu naikkan satutanya, sehingga kalau menaikkan statusnya bisa kemudian dibuatkan berita acara sehingga pembangunan dapat kita lanjutkan di tahun 2021," pungkas Wahab yang juga merupakan akademisi hukum tersebut.
Diketahui Polda Sulsel sempat menegaskan penolakan pembangunam RS tersebut lantaran dianggap masih dalam proses penyelidikan.
Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar Abdul Wahab Tahir saat ditemui KORAN SINDO diruangannya cukup menyayangkan hal ini, meski demikian dia mengatakan akan tetap menghargai proses hukum.
Baca Juga: Pembangunan Tahap II RS Batua Dilanjut Tanpa Rekomendasi Penyidik
Skema peralihan tersebut sebelumnya sudah disiapkan pihaknya di Komisi D melalui rapat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) per akhir November lalu, lantaran dirinya memahami betul proses hukum yang berlaku sehingga dirinya tidak begitu kaget dengan laporan penolakan tersebut.
"Kami sudah tau ini sulit, memang dalam sebuah sengketa yang namanya alat bukti itu tidak bisa diapa-apakan, ini menurut kitab undang-undang acara pidana memang tidak memungkinkan, jadi kita memang sudah siapkan, kalau uangnya itu dialihkan ke kualitas layanan yang lain, termasuk pengembangan puskesmas dan pustu," ujarnya (21/12/2020).
Dia melanjutkan bahwa anggaran untuk pengembangan Puskesmas utamanya Puskesmas Pembantu (pustu) masih cukup minim, padahal peran kedua fasilitas kesehatan ini cukup krusial di tengah masyarakat karena menutupi wilayah yang yang tak dapat dijangkau Puskesmas atau RS , sehingga anggarannya rencana akan dialihkan kesana.
Lebih lanjut terkait penolakan, dirinya berharap penyelesaian kasus dapat secepatnya rampung di 2021, sehingga anggaran yang dipersiapkan tersebut tetap dapat dipakai.
Baca Juga: ACC Nilai Polisi Lamban Tangani Kasus Dugaan Korupsi RS Batua
"Kita berharap penyidik bisa segera tuntaskan persoalan ini, sehingga bangunan itu bisa kita selesaikan," lanjutnya.
Wahab mengatakan dirinya telah melakukan pemantauan langsung ke RS Batua belum lama ini, di mana kondisi saat ini memang cukup memprihatinkan.
Gedung tersebut menurutnya sudah benar-benar harus diselamatkan. Genangan air di Basement gedung sampai saat ini masih ada dan hal ini berpotensi melemahkan pondasi jika tidak ada tindakan dari pemerintah.
"Kita pantau kemarin semua material sudah jadi sampah, jadi kita berharap hal seperti ini kalau tidak bisa dilanjut sementara bisalah duduk bersama dibicarakan, airnya itu disedot ke luar, gedung ditutupi supaya tidak tambah lemah," katanya.
Pihaknya sebelumnya sudah meminta adanya atensi khusus penyidik terkait hal ini. Persoalan tersebut seyogyanya dapat diselesaikan tanpa harus merusak barang bukti gedung dan juga memastikan gedung tidak mengalami penurunan kualitas.
Baca Juga: DPRD Makassar Minta Persiapan Proyek RS Batua Segera Diproses
"Kita kan sudah sampaikan lewat teman-teman wartawan, kami tidak punya kewajiban (kapabilitas) berkomunikasi dengan penyidik, tapi dinas kesehatan dan pemerintah kota yang kita dorong," ucap Legislator Golkar ini.
Lebih jauh Wahab mengatakan, jangan sampai penganggaran gedung yang telah menelan Rp27 milliar uang rakyat tersebut tak lagi dapat digunakan dan terbuang sia-sia.
"Ini penyidik kita minta kalau perlu naikkan satutanya, sehingga kalau menaikkan statusnya bisa kemudian dibuatkan berita acara sehingga pembangunan dapat kita lanjutkan di tahun 2021," pungkas Wahab yang juga merupakan akademisi hukum tersebut.
(agn)
Lihat Juga :
