Pemprov DKI Jakarta Raih Penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020
Sabtu, 19 Desember 2020 - 11:48 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2020 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) . DKI dinobatkan sebagai provinsi terinovatif berdasarkan indeks inovasi daerah tahun 2020.
Selain Pemprov DKI, penghargaan yang sama juga diberikan bersama Provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Selatan dan Lampung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian. Jakarta meraih penghargaan tersebut karena dinilai mampu menciptakan iklim yang kompetitif di bidang inovasi, terutama dalam pelayanan publik.
"Terlebih saat ini dunia bergerak dengan dinamis. Globalisasi di segala bidang menuntut setiap negara untuk berinovasi. Saat dunia bergerak dinamis dan cepat, ditambah dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan," ujar Ariza dalam keterangannya, Sabtu (19/12/2020).
Ariza mengatakan, Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk berinovasi dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan pusat. Menurut dia, peran Pemda yang diamanatkan oleh Kemendagri semakin besar. "Karena sebagian besar kekuasaan diserahkan kepada daerah, terutama urusan pemerintahan yang konkuren, di luar pemerintahan yang absolut dan pemerintahan umum," sambungnya.
"Dengan kewenangan yang lebih besar pada pemerintahan daerah, spiritnya adalah daerah mampu untuk mandiri dan berkreasi mengembangkan segala sumber daya yang ada, dengan kewenangan yang ada," tambahnya. (Baca: Pemprov DKI Uji Coba Kebijakan Rendah Emisi di Kota Tua)
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah mampu mandiri di berbagai bidang agar pelayanan publik mampu dijalankan secara maksimal, seperti urusan keuangan fiskal. Dia menjelaskan, terdapat tiga tipologi daerah dari kemampuan fiskal yang menjadi komponen utama menjalankan pembangunan daerah. Hal pertama adalah kemampuan fiskal yang tinggi atau kuat yang ditandai dengan adanya PAD-nya lebih tinggi daripada dana transfer pusat, lalu ada pendapatan asli daerah sumber lainnya seperti BUMD.
"Selain itu ada juga kapasitas fiskal yang sedang, artinya imbang, lebih kurang sama antara transfer pusat dengan PAD, fifty fifty atau 60-40. Tapi banyak juga daerah yang sangat tergantung kepada transfer pusat PAD," tutur Tito.
Selain Pemprov DKI, penghargaan yang sama juga diberikan bersama Provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Selatan dan Lampung. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menerima penghargaan yang diserahkan langsung oleh Mendagri, Tito Karnavian. Jakarta meraih penghargaan tersebut karena dinilai mampu menciptakan iklim yang kompetitif di bidang inovasi, terutama dalam pelayanan publik.
"Terlebih saat ini dunia bergerak dengan dinamis. Globalisasi di segala bidang menuntut setiap negara untuk berinovasi. Saat dunia bergerak dinamis dan cepat, ditambah dengan adanya globalisasi dan perubahan revolusi di bidang informasi teknologi, inovasi menjadi sebuah keharusan," ujar Ariza dalam keterangannya, Sabtu (19/12/2020).
Ariza mengatakan, Kemendagri meminta pemerintah daerah untuk berinovasi dengan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh pemerintahan pusat. Menurut dia, peran Pemda yang diamanatkan oleh Kemendagri semakin besar. "Karena sebagian besar kekuasaan diserahkan kepada daerah, terutama urusan pemerintahan yang konkuren, di luar pemerintahan yang absolut dan pemerintahan umum," sambungnya.
"Dengan kewenangan yang lebih besar pada pemerintahan daerah, spiritnya adalah daerah mampu untuk mandiri dan berkreasi mengembangkan segala sumber daya yang ada, dengan kewenangan yang ada," tambahnya. (Baca: Pemprov DKI Uji Coba Kebijakan Rendah Emisi di Kota Tua)
Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya berharap pemerintah daerah mampu mandiri di berbagai bidang agar pelayanan publik mampu dijalankan secara maksimal, seperti urusan keuangan fiskal. Dia menjelaskan, terdapat tiga tipologi daerah dari kemampuan fiskal yang menjadi komponen utama menjalankan pembangunan daerah. Hal pertama adalah kemampuan fiskal yang tinggi atau kuat yang ditandai dengan adanya PAD-nya lebih tinggi daripada dana transfer pusat, lalu ada pendapatan asli daerah sumber lainnya seperti BUMD.
"Selain itu ada juga kapasitas fiskal yang sedang, artinya imbang, lebih kurang sama antara transfer pusat dengan PAD, fifty fifty atau 60-40. Tapi banyak juga daerah yang sangat tergantung kepada transfer pusat PAD," tutur Tito.
Lihat Juga :
