Tangkal Gangguan Kamtibmas, Wagub Jabar Minta Intelijen Berbaur dengan Masyarakat
Kamis, 17 Desember 2020 - 19:30 WIB
loading...
Wagub Jabar, Uu Ruzhanul Ulum saat menjadi keynote speech dalam Rapat Koordinasi Kominda Jabar di Hotel Grand Preanger, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (17/12/2020). Foto/Istimewa
A
A
A
BANDUNG - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta intelijen di Jabar lebih berbaur dengan masyarakat guna menangkal potensi gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Provinsi Jabar.
Hal itu dikatakan Uu dalam Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jabar yang digelar di Hotel Grand Preanger, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (17/12/2020).
Uu sebagai keynote speech dalam kegiatan itu menuturkan, Jabar memiliki karekteristik yang berbeda dengan provinsi lainnya. Menurutnya, pemikiran masyarakat Jabar lebih maju, baik dalam politik, ideologi, maupun lainnya sehingga menimbulkan dinamika yang beraneka ragam.
(Baca juga: Kecelakaan Maut Grand Max Tabrak Truk di Tol Cipali, 4 Orang Tewas 3 Luka )
Dengan kondisi tersebut, lanjut Uu, Jabar sangat membutuhkan peran serta berbagai unsur, termasuk intelijen, agar stabilitas kamtibmas Jabar selalu kondusif. Apalagi, kata Uu, Jabar merupakan wilayah penyangga ibu kota Negara yang dapat memengaruhi kondusivitas nasional.
"Intelijen bisa menditeksi dini situasi dan kondisi masyarakat di Jawa Barat, sehingga stabilitas kamtibmas di Jawa Barat dapat terus terjaga," tegas Uu.
Uu pun mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Kominda Jabar. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena dapat memunculkan ide maupun inovasi terbaru demi terjaganya kondusivitas Jabar.
"Selain itu, juga bisa bersilaturahmi denga Kominda di seluruh Jawa Barat," imbuh Uu.
Lebih lanjut Uu meminta, intelejen dapat lebih berbaur dengan berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, agama, pengusaha, maupun unsur lainnya dalam upaya menyerap berbagai informasi untuk dapat segera ditindaklanjuti.
"Kami berharap, intelijen bisa lebih bersatu dengan masyarakat, dapat memanfaatkan tokoh masyarakat untuk mendekati mereka-meraka yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi," pintanya.
(Baca juga: Asita Jabar Keberatan Penerapan Swab dan Rapid Antigen )
Sementara itu, dalam paparannya yang bertema "Peran Intelijen di Daerah", Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Jabar, Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto juga menyatakan, peran intelijen di Jabar masih sangat diperlukan.
Diakuinya, Jabar merupakan provinsi yang dinamis, baik dari aspek keamanan, ketertiban, politik, hingga isu strategi, seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2010 di Jabar. Di ajang pesta demokrasi tersebut, kata Dedy, pihaknya merekomendasikan pengawalan protokol kesehatan secara ketat.
"Dalam deteksi dini kerawanan Pilkada Serentak 2020 di Jabar, kami rekomendasikan imbauan, agar tidak melakukan euforia kemenangan berlebihan, apalagi melakukan pengumpulan massa yang banyak. Kami juga rekomendasikan pasangan calon (kepala daerah) menunggu hasil (penghitungan suara) resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)," paparnya.
Selain itu, dalam upaya penanggulangan serta memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, pihaknya juga menyarankan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengoptimalkan pemanfaatan ruang isolasi terpusat.
Agus juga menyebut, operasi yustisi yang diperkuat dapat memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan penerapan protokol kesehatan berjalan optimal.
"Kami juga menyarankan agar pemerintah daerah memperketat pembatasan sosial, pembatasan operasi tempat makan, lokasi hiburan atau mall sampai pukul 20.00 WIB dan implementasi pembatasan sosial berskala mikro," tandasnya.
Hal itu dikatakan Uu dalam Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Jabar yang digelar di Hotel Grand Preanger, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Kamis (17/12/2020).
Uu sebagai keynote speech dalam kegiatan itu menuturkan, Jabar memiliki karekteristik yang berbeda dengan provinsi lainnya. Menurutnya, pemikiran masyarakat Jabar lebih maju, baik dalam politik, ideologi, maupun lainnya sehingga menimbulkan dinamika yang beraneka ragam.
(Baca juga: Kecelakaan Maut Grand Max Tabrak Truk di Tol Cipali, 4 Orang Tewas 3 Luka )
Dengan kondisi tersebut, lanjut Uu, Jabar sangat membutuhkan peran serta berbagai unsur, termasuk intelijen, agar stabilitas kamtibmas Jabar selalu kondusif. Apalagi, kata Uu, Jabar merupakan wilayah penyangga ibu kota Negara yang dapat memengaruhi kondusivitas nasional.
"Intelijen bisa menditeksi dini situasi dan kondisi masyarakat di Jawa Barat, sehingga stabilitas kamtibmas di Jawa Barat dapat terus terjaga," tegas Uu.
Uu pun mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Kominda Jabar. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena dapat memunculkan ide maupun inovasi terbaru demi terjaganya kondusivitas Jabar.
"Selain itu, juga bisa bersilaturahmi denga Kominda di seluruh Jawa Barat," imbuh Uu.
Lebih lanjut Uu meminta, intelejen dapat lebih berbaur dengan berbagai unsur, baik tokoh masyarakat, agama, pengusaha, maupun unsur lainnya dalam upaya menyerap berbagai informasi untuk dapat segera ditindaklanjuti.
"Kami berharap, intelijen bisa lebih bersatu dengan masyarakat, dapat memanfaatkan tokoh masyarakat untuk mendekati mereka-meraka yang dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi," pintanya.
(Baca juga: Asita Jabar Keberatan Penerapan Swab dan Rapid Antigen )
Sementara itu, dalam paparannya yang bertema "Peran Intelijen di Daerah", Kepala Badan Intelejen Negara Daerah (Kabinda) Jabar, Brigjen TNI Dedy Agus Purwanto juga menyatakan, peran intelijen di Jabar masih sangat diperlukan.
Diakuinya, Jabar merupakan provinsi yang dinamis, baik dari aspek keamanan, ketertiban, politik, hingga isu strategi, seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2010 di Jabar. Di ajang pesta demokrasi tersebut, kata Dedy, pihaknya merekomendasikan pengawalan protokol kesehatan secara ketat.
"Dalam deteksi dini kerawanan Pilkada Serentak 2020 di Jabar, kami rekomendasikan imbauan, agar tidak melakukan euforia kemenangan berlebihan, apalagi melakukan pengumpulan massa yang banyak. Kami juga rekomendasikan pasangan calon (kepala daerah) menunggu hasil (penghitungan suara) resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum)," paparnya.
Selain itu, dalam upaya penanggulangan serta memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, pihaknya juga menyarankan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mengoptimalkan pemanfaatan ruang isolasi terpusat.
Agus juga menyebut, operasi yustisi yang diperkuat dapat memastikan pelaksanaan isolasi terpusat dan penerapan protokol kesehatan berjalan optimal.
"Kami juga menyarankan agar pemerintah daerah memperketat pembatasan sosial, pembatasan operasi tempat makan, lokasi hiburan atau mall sampai pukul 20.00 WIB dan implementasi pembatasan sosial berskala mikro," tandasnya.
(msd)
Lihat Juga :
