DPRD Jabar Soroti LKPj Gubernur soal Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan
loading...
Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Banggar DPRD Jabar, Senin (11/5/2020). Foto/Dok.DPRD Jabar
A
A
A
BANDUNG - DPRD Jawa Barat memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPj) Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terutama soal pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kerakyatan.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Senin (11/5/2020).
Ketua Komisi III DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, LKPj Gubernur Jabar menjadi momentum untuk evaluasi demi kemajuan pembangunan di Jabar.
Terlebih, pembangunan ekonomi Jabar masih banyak yang perlu dibenahi. "Alhamdulillah, kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi, ini masukan yang luar biasa," kata Rahmat.
Rahmat mecontohkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar yang meminta Pemprov Jabar membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama penggerak perekonomian daerah.
"Alasannya, hingga saat ini, aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di Jabar belum optimal, padahal potensi pariwisata di Jabar sangat besar," ujarnya.
Diakuinya, pembangunan sektor pariwisata di Jabar hingga kini belum tergali optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja Pemprov Jabar dalam pembangunan pariwisata cenderung stagnan.
"Jika berbicara secara umum, kita harus kerja keras dengan kondisi sekarang karena (kondisinya) tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelum. Apalagi, saat ini, akibat COVID-19 sudah lebih dari 500 hotel tutup dan 15.000 karyawan terpaksa harus di rumahkan. Dalam recovery, dibutuhkan pendekatan yang utuh," tutur dia.
Menurut Rahmat, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tidak menyenangkan tersebut, di antaranya keseriusan Pemprov Jabar dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Tatar Priangan. (BACA JUGA: Jabar Nihil Klaster Baru Penyebaran COVID-19 )
Dia menyatakan, meskipun Jabar memiliki sejumlah destinasi wisata yang cukup tua dan terkenal di Tanah Air, namun kegiatan promosi harus tetap dilakukan, agar informasi mengenai berbagai destinasi wisata di Jabar terus diperbarui.
"Harapannya, pemerintah paham betul kondisinya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut," tegasnya.
Meski demikian, kata Rahmat, dalam upaya membenahi kekurangan tersebut, Pemprov Jabar harus tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pariwisata di Jabar secara keseluruhan.
"Sehingga, dengan sendirinya, semua bidang juga terdorong dan secara otomatis pembangunan pariwisata akan meningkat," katanya. (BACA JUGA: 6 Laboratorium di Jabar Siap Dukung Pemeriksaan Swab Test Massal )
Lebih lanjut Rahmat mengatakan, selain sektor pariwisata, pihaknya juga menyoroti soal pembangunan ekonomi kerakyatan seperti yang menjadi masukan dari Saudagar Santri. Menurutnya, pendampingan pengembangan produk unggulan di setiap kabupaten/kota di Jabar harus dibarengi dengan penelitian yang objektif.
"Potensi alam ini harus di-list karena hasil bumi dari alam bisa disebarkan kepada seluruh sektor ekonomi baik formal maupun non-formal. Hasil bumi ini belum ada perlindungan secara khusus, akibatnya tidak ada perhatian, tidak ada perubahan. Buktinya, para petani holtikultura di Jabar hingga sekarang belum sejahtera," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar, Sidqon Djampi mengatakan, penyusunan LKPj Gubernur Jabar harus memperhatikan posisi legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga, LKPj harus dibuat dengan baik dan benar dan selalu mengedepankan objektivitas.
"ASN (aparatur sipil negara) dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jabar. Jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk. Lewat dengar pendapat ini, pembangunan ekonomi di Jabar ke depan diharapkan lebih baik lagi," tandasnya.
Diketahui, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil telah menyampaikan LKPj di hadapan anggota DPRD Jabar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 20 April 2020 lalu. (BACA JUGA: Pemprov Jabar Dorong Perusahaan-Pekerja Berunding soal THR )
Dalam paparannya, Gubernur mengatakan, selama 2019, Pemprov Jabar berhasil meraih 131 penghargaan pembangunan yang terdiri dari enam penghargaan internasional, 100 penghargaan dari pemerintah pusat, dan 25 penghargaan dari lembaga non pemerintah.
"Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi Jabar dengan dukungan yang kuat dari DPRD serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat Jabar," katanya.
Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat antara DPRD Jabar bersama perwakilan Kadin, Apindo, APPSI, PHRI, GIPPI, Hipmi, HPN, ISSI, dan Saudagar Santri di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar, Senin (11/5/2020).
Ketua Komisi III DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati mengatakan, LKPj Gubernur Jabar menjadi momentum untuk evaluasi demi kemajuan pembangunan di Jabar.
Terlebih, pembangunan ekonomi Jabar masih banyak yang perlu dibenahi. "Alhamdulillah, kami dapat banyak masukan dari para asosiasi ekonomi, ini masukan yang luar biasa," kata Rahmat.
Rahmat mecontohkan masukan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar yang meminta Pemprov Jabar membenahi aspek sumber daya manusia (SDM), destinasi, dan promosi jika ingin menjadikan pariwisata sebagai motor utama penggerak perekonomian daerah.
"Alasannya, hingga saat ini, aspek tersebut dinilai masih belum baik yang menyebabkan potensi pariwisata di Jabar belum optimal, padahal potensi pariwisata di Jabar sangat besar," ujarnya.
Diakuinya, pembangunan sektor pariwisata di Jabar hingga kini belum tergali optimal. Bahkan, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, kinerja Pemprov Jabar dalam pembangunan pariwisata cenderung stagnan.
"Jika berbicara secara umum, kita harus kerja keras dengan kondisi sekarang karena (kondisinya) tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu atau tahun sebelum. Apalagi, saat ini, akibat COVID-19 sudah lebih dari 500 hotel tutup dan 15.000 karyawan terpaksa harus di rumahkan. Dalam recovery, dibutuhkan pendekatan yang utuh," tutur dia.
Menurut Rahmat, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tidak menyenangkan tersebut, di antaranya keseriusan Pemprov Jabar dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata di Tatar Priangan. (BACA JUGA: Jabar Nihil Klaster Baru Penyebaran COVID-19 )
Dia menyatakan, meskipun Jabar memiliki sejumlah destinasi wisata yang cukup tua dan terkenal di Tanah Air, namun kegiatan promosi harus tetap dilakukan, agar informasi mengenai berbagai destinasi wisata di Jabar terus diperbarui.
"Harapannya, pemerintah paham betul kondisinya, masalah yang dihadapi, dan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut," tegasnya.
Meski demikian, kata Rahmat, dalam upaya membenahi kekurangan tersebut, Pemprov Jabar harus tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap pembangunan sektor pariwisata di Jabar secara keseluruhan.
"Sehingga, dengan sendirinya, semua bidang juga terdorong dan secara otomatis pembangunan pariwisata akan meningkat," katanya. (BACA JUGA: 6 Laboratorium di Jabar Siap Dukung Pemeriksaan Swab Test Massal )
Lebih lanjut Rahmat mengatakan, selain sektor pariwisata, pihaknya juga menyoroti soal pembangunan ekonomi kerakyatan seperti yang menjadi masukan dari Saudagar Santri. Menurutnya, pendampingan pengembangan produk unggulan di setiap kabupaten/kota di Jabar harus dibarengi dengan penelitian yang objektif.
"Potensi alam ini harus di-list karena hasil bumi dari alam bisa disebarkan kepada seluruh sektor ekonomi baik formal maupun non-formal. Hasil bumi ini belum ada perlindungan secara khusus, akibatnya tidak ada perhatian, tidak ada perubahan. Buktinya, para petani holtikultura di Jabar hingga sekarang belum sejahtera," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar, Sidqon Djampi mengatakan, penyusunan LKPj Gubernur Jabar harus memperhatikan posisi legislatif dan ekeskutif terikat oleh sumpah jabatan. Sehingga, LKPj harus dibuat dengan baik dan benar dan selalu mengedepankan objektivitas.
"ASN (aparatur sipil negara) dan dewan harus bersinergi untuk mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat Jabar. Jangan sampai diibaratkan jeruk makan jeruk. Lewat dengar pendapat ini, pembangunan ekonomi di Jabar ke depan diharapkan lebih baik lagi," tandasnya.
Diketahui, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil telah menyampaikan LKPj di hadapan anggota DPRD Jabar dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 20 April 2020 lalu. (BACA JUGA: Pemprov Jabar Dorong Perusahaan-Pekerja Berunding soal THR )
Dalam paparannya, Gubernur mengatakan, selama 2019, Pemprov Jabar berhasil meraih 131 penghargaan pembangunan yang terdiri dari enam penghargaan internasional, 100 penghargaan dari pemerintah pusat, dan 25 penghargaan dari lembaga non pemerintah.
"Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap prestasi kolektif Pemda Provinsi Jabar dengan dukungan yang kuat dari DPRD serta kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, dan seluruh masyarakat Jabar," katanya.
(awd)
Explore More