Papua Perlu Investasi agar Masyarakat Sejahtera

JAKARTA - Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua . Salah satunya LSM Papua Bangkit yang menegaskan bahwa Papua perlu mendatangkan investasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H Jokhu M, mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra-investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. (Baca: Doa-doa Para Nabi yang Tercantum dalam Alquran)

“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).

Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. “Hanya, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir,” keluhnya.

Bila pemerintah konsisten, kata Hengky, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan. “Saat ini sektor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di Papua bukan lagi menjadi pilihan karena tidak ramah lingkungan,” ungkapnya. (Baca juga: Menggagas Pengganti Terbaik UN)

Pernyataan senada dikemukakan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lennis Kogoya. Pendekatan terhadap masyarakat Papua bisa dilakukan dari “hati ke hati” karena orang Papua punya rasa persaudaraan yang tinggi. “Papua bisa dibangun dengan konsep persaudaraan. Harus diakui, selama ini masyarakat adat Papua kurang dilibatkan dalam pembangunan. Orang Papua seolah-olah tinggal di atas pohon. Semua keperluan mulai dari bawang hingga sayur-sayuran dibawa dari Jawa. Ini persoalan besar yang harus kita benahi bersama,” tuturnya.

Lennis, yang juga tenaga ahli KSP (Kantor Staf Presiden), mengingatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menghentikan provokasi di Papua. “Masyarakat Papua berhak sejahtera. Jika masyarakat memilih perkebunan sawit tidak ada pihak mana pun yang boleh mengganggu,” katanya.

Menurut Lennis, dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya, persoalan izin masih menghambat. Jika pemerintah bersedia membangun kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK, Kementerian Pertanian, BPKM, dan sebagainya, dia menjamin tidak ada lagi kampanye hitam. “Jika ada kelompok yang mengganggu pembangunan perkebunan dan pertanian, silakan angkat kaki dari Papua sebelum saya usir. Masyarakat Papua berhak sejahtera,” ujarnya. (Lihat videonya: Bupati Bogor Ade Yasin Terkonfirmasi Positif Covid-19)

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan, pemerintah terus mendorong kemitraan inti-plasma, kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi, termasuk Papua. (Sudarsono)