Papua Perlu Investasi agar Masyarakat Sejahtera
Jum'at, 20 November 2020 - 09:11 WIB
loading...
Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Masyarakat Adat Papua dan sejumlah LSM mendukung upaya berbagai pihak untuk menyetop kampanye hitam terkait perkebunan sawit di Papua . Salah satunya LSM Papua Bangkit yang menegaskan bahwa Papua perlu mendatangkan investasi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H Jokhu M, mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra-investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. (Baca: Doa-doa Para Nabi yang Tercantum dalam Alquran)
“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. “Hanya, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir,” keluhnya.
Bila pemerintah konsisten, kata Hengky, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan. “Saat ini sektor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di Papua bukan lagi menjadi pilihan karena tidak ramah lingkungan,” ungkapnya. (Baca juga: Menggagas Pengganti Terbaik UN)
Ketua LSM Papua Bangkit, Hengky H Jokhu M, mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra-investasi. Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerja sama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Dengan begitu, kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. (Baca: Doa-doa Para Nabi yang Tercantum dalam Alquran)
“Belum adanya pendekatan dan kerja sama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky dalam webinar di Jakarta, Rabu (18/11/2020).
Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. “Hanya, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektare baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena pemerintah belum sepenuhnya hadir,” keluhnya.
Bila pemerintah konsisten, kata Hengky, seharusnya sektor perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi salah satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan. “Saat ini sektor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di Papua bukan lagi menjadi pilihan karena tidak ramah lingkungan,” ungkapnya. (Baca juga: Menggagas Pengganti Terbaik UN)
Lihat Juga :
