Organda Kecewa Pemerintah Anak Emaskan Ojol
Kamis, 16 April 2020 - 11:39 WIB
loading...
Foto/ilustrasi
A
A
A
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jawa Barat mengaku kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan dampak pandemi virus corona (COVID-19). Organisasi yang menaungi ribuan pekerja angkutan umum di Jawa Barat itu menilai Pemprov Jabar belum bersikap adil.
Ketua Pertimbangan DPD Organda Jabar, Aldo Fantinus mengatakan kebijakan Gubernur Ridwan Kamil terlalu condong kepada ojek online (ojol). Sikap Ridwan Kamil kepada ojol dianggap sangat berseberangan dengan sikapnya terhadap anggota organda.
Aldo mencontohkan kebijakan Ridwan Kamil untuk melibatkan ojol dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19. Sementara di sisi lain, nasib sopir angkutan kota (angkot), taksi, bus antarkota, hingga bus antarprovinsi juga tak menentu.
Kebijakan social distancing mengakibatkan pendapatan sopir angkot, taksi, travel, bus AKDP, AKAP, termasuk bus wisata drop hampir 100 persen. Bahkan hingga saat ini mereka belum mendapat kepastian soal bantuan, khususnya dari Pemprov Jabar.
"Sopir-sopirnya hampir semua tidak bekerja. Pemerintah menjanjikan BLT (bantuan langsung tunai) untuk mereka, tapi sampai sekarang belum ada realisasi," papar Aldo.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah justru memberikan diskon harga bahan bakar 50% untuk pengemudi ojol. ”Ini sangat memalukan karena pemberi kebijakan tidak mengerti bahwa di transportasi itu tidak hanya ada ojol," ungkap Aldo, Kamis (16/4/2020).
Organda merasa pemerintah pusat dan daerah sekadar mengumbar janji manis di media massa. Namun, realisasinya tidak dirasakan para anggota organda. Menurut Aldo bantuan untuk pekerja di sektor angkutan umum baru datang dari Ditlantas Polda Jabar. Namun Dinas Perhubungan Jabar atau kabupaten/kota masih nihil.
Aldo berharap, pemerintah dan Pemprov Jabar bersikap adil dengan membuat program bantuan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat terdampak secara menyeluruh. "Jangan hanya orang atau kelompok tertentu saja yang dibantu. Pekerja yang terdampak pandemi corona itu banyak," tegasnya.
Ketua Pertimbangan DPD Organda Jabar, Aldo Fantinus mengatakan kebijakan Gubernur Ridwan Kamil terlalu condong kepada ojek online (ojol). Sikap Ridwan Kamil kepada ojol dianggap sangat berseberangan dengan sikapnya terhadap anggota organda.
Aldo mencontohkan kebijakan Ridwan Kamil untuk melibatkan ojol dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19. Sementara di sisi lain, nasib sopir angkutan kota (angkot), taksi, bus antarkota, hingga bus antarprovinsi juga tak menentu.
Kebijakan social distancing mengakibatkan pendapatan sopir angkot, taksi, travel, bus AKDP, AKAP, termasuk bus wisata drop hampir 100 persen. Bahkan hingga saat ini mereka belum mendapat kepastian soal bantuan, khususnya dari Pemprov Jabar.
"Sopir-sopirnya hampir semua tidak bekerja. Pemerintah menjanjikan BLT (bantuan langsung tunai) untuk mereka, tapi sampai sekarang belum ada realisasi," papar Aldo.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah justru memberikan diskon harga bahan bakar 50% untuk pengemudi ojol. ”Ini sangat memalukan karena pemberi kebijakan tidak mengerti bahwa di transportasi itu tidak hanya ada ojol," ungkap Aldo, Kamis (16/4/2020).
Organda merasa pemerintah pusat dan daerah sekadar mengumbar janji manis di media massa. Namun, realisasinya tidak dirasakan para anggota organda. Menurut Aldo bantuan untuk pekerja di sektor angkutan umum baru datang dari Ditlantas Polda Jabar. Namun Dinas Perhubungan Jabar atau kabupaten/kota masih nihil.
Aldo berharap, pemerintah dan Pemprov Jabar bersikap adil dengan membuat program bantuan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat terdampak secara menyeluruh. "Jangan hanya orang atau kelompok tertentu saja yang dibantu. Pekerja yang terdampak pandemi corona itu banyak," tegasnya.
(muh)
Lihat Juga :
