BUMDes di Pangandaran Diusulkan Jadi Kios Pupuk Bersubsidi
loading...
Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Pangandaran
A
A
A
PANGANDARAN - Untuk mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi di Pangandaran, Dinas Pertanian menggagas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diusulkan jadi kios pupuk bersubsidi.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Aep Haris mengatakan, jumlah kios pupuk di Kabupaten Pangandaran saat ini hanya ada 38 kios.
"Jumlah kios pupuk tidak berbanding lurus dengan jumlah Desa di Kabupaten Pangandaran," kata Aep Haris.
Aep Haris menambahkan, saat ini jumlah Desa ada 93 yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
"Beberapa daerah di Pangandaran mengalami kendala jauhnya jarak tempuh saat masyarakat akan bertransaksi pupuk ke kios pupuk," tambahnya.
Dijelaskan Aep Haris, sebetulnya di Pangandaran tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi hanya kesannya saja, hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam melakukan praktek transaksi antara konsumen dengan kios pupuk," jelasnya.
Kejadian dilapangan sering terjadi yang harusnya konsumen yang beralamat warga Kecamatan Langkaplancar melakukan transaksi di Kecamatan Langkaplancar malah melakukan transaksi di Kecamatan Parigi.
"Dampak dari transaksi yang salah akhirnya kuota yang ada di Kecamatan Parigi berkurang, namun kuota yang ada di Kecamatan Langkaplancar banyak tersisa," paparnya.
Agar masyarakat sebagai konsumen pupuk bersubsidi mudah mengakses saat melakukan transaksi dan stok yang didistribusikan ke kios sesuai dengan kebutuhan, maka solusi yang ditawarkan memfungsikan BUMDes disetiap Desa sebagai kios pupuk bersubsidi.
Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran Aep Haris mengatakan, jumlah kios pupuk di Kabupaten Pangandaran saat ini hanya ada 38 kios.
"Jumlah kios pupuk tidak berbanding lurus dengan jumlah Desa di Kabupaten Pangandaran," kata Aep Haris.
Aep Haris menambahkan, saat ini jumlah Desa ada 93 yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Pangandaran.
"Beberapa daerah di Pangandaran mengalami kendala jauhnya jarak tempuh saat masyarakat akan bertransaksi pupuk ke kios pupuk," tambahnya.
Dijelaskan Aep Haris, sebetulnya di Pangandaran tidak pernah terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Kelangkaan pupuk bersubsidi hanya kesannya saja, hal ini terjadi karena ada kesalahan dalam melakukan praktek transaksi antara konsumen dengan kios pupuk," jelasnya.
Kejadian dilapangan sering terjadi yang harusnya konsumen yang beralamat warga Kecamatan Langkaplancar melakukan transaksi di Kecamatan Langkaplancar malah melakukan transaksi di Kecamatan Parigi.
"Dampak dari transaksi yang salah akhirnya kuota yang ada di Kecamatan Parigi berkurang, namun kuota yang ada di Kecamatan Langkaplancar banyak tersisa," paparnya.
Agar masyarakat sebagai konsumen pupuk bersubsidi mudah mengakses saat melakukan transaksi dan stok yang didistribusikan ke kios sesuai dengan kebutuhan, maka solusi yang ditawarkan memfungsikan BUMDes disetiap Desa sebagai kios pupuk bersubsidi.
(atk)
