Wagub Banten Optimistis Ekonomi Pulih Seiring Vaksinasi Covid-19
loading...
A
A
A
SERANG - Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten optimistis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dengan asumsi vaksin sudah tersedia dan PSBB dihentikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BPS Provinsi Banten dapat melakukan Survei Ekonomi Banten di masa pandemi Covid-19 saat ini di seluruh wilayah Provinsi Banten," ungkap Wagub dalam sambutannya pada webinar bertema Membangkitkan Industri Manufaktur sebagai Leading Sektor Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 yang digelar BPS Provinsi Banten, Selasa (17/11/2020).
"Hal ini, kami perlukan untuk membantu penyusunan kebijakan program strategis serta kegiatan pembangunan Pemprov Banten dalam rangka pemulihan ekonomi Banten," tambahnya.
Hadir sebagai pemateri dalam webinar yang dipandu oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta Hady Sutjipto tersebut yaitu Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, Kepala BPS Banten Adhi Wiriana, Kepala BI Perwakilan Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, VP Coorporate Relations & Sustainable PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso.
Dikatakan Wagub, dalam konteks perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan, urgensi tersedianya data-data sektoral menjadi kebutuhan mendasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Karena itu, Wagub berharap BPS Banten dapat melakukan pendampingan dan berkolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya berkaitan dengan capaian indikator-indikator utama pembangunan.
”Seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan indikator-indikator indeks pembangunan lainnya. Lalu, apa bentuk kebijakan, program kerja, dan penganggaran yang ideal yang dapat Pemprov Banten support dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten,” ujarnya.
Hal itu, kata Wagub, agar program dan kegiatan pembangunan berjalan optimal. Misalnya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah untuk dimensi pendidikan, usia harapan hidup untuk dimensi kesehatan, dan pengeluaran per kapita untuk dimensi ekonomi.
Dengan begitu, lanjutnya, terdapat minimal empat indikator utama pembangunan yaitu LPE, IPM, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus didiskusikan oleh BPS Provinsi Banten bersama-sama perangkat daerah Pemprov Banten, baik melalui FGD maupun melalui seminar atau workshop tematik.
Dikatakan Wagub, data-data sektoral merupakan dasar pengambilan keputusan penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan daerah. Seperti diketahui, lanjut wagub, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan ke-3 tahun 2020 mengalami terkontraksi minus 5,77 persen.
“Pertumbuhan ekonomi memang cenderung melambat pada masa pandemi, bukan hanya di Banten tapi secara nasional bahkan perekonomian dunia,” pungkasnya.(*)
"Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten berharap BPS Provinsi Banten dapat melakukan Survei Ekonomi Banten di masa pandemi Covid-19 saat ini di seluruh wilayah Provinsi Banten," ungkap Wagub dalam sambutannya pada webinar bertema Membangkitkan Industri Manufaktur sebagai Leading Sektor Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19 yang digelar BPS Provinsi Banten, Selasa (17/11/2020).
"Hal ini, kami perlukan untuk membantu penyusunan kebijakan program strategis serta kegiatan pembangunan Pemprov Banten dalam rangka pemulihan ekonomi Banten," tambahnya.
Hadir sebagai pemateri dalam webinar yang dipandu oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan FEB Untirta Hady Sutjipto tersebut yaitu Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, Kepala BPS Banten Adhi Wiriana, Kepala BI Perwakilan Provinsi Banten Erwin Soeriadimadja, VP Coorporate Relations & Sustainable PT Chandra Asri Petrochemical Edi Rivai, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten Babar Suharso.
Dikatakan Wagub, dalam konteks perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan, urgensi tersedianya data-data sektoral menjadi kebutuhan mendasar dalam penyusunan rencana pembangunan. Karena itu, Wagub berharap BPS Banten dapat melakukan pendampingan dan berkolaborasi dengan perangkat daerah, khususnya berkaitan dengan capaian indikator-indikator utama pembangunan.
”Seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan indikator-indikator indeks pembangunan lainnya. Lalu, apa bentuk kebijakan, program kerja, dan penganggaran yang ideal yang dapat Pemprov Banten support dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Banten,” ujarnya.
Hal itu, kata Wagub, agar program dan kegiatan pembangunan berjalan optimal. Misalnya dalam meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah untuk dimensi pendidikan, usia harapan hidup untuk dimensi kesehatan, dan pengeluaran per kapita untuk dimensi ekonomi.
Dengan begitu, lanjutnya, terdapat minimal empat indikator utama pembangunan yaitu LPE, IPM, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus didiskusikan oleh BPS Provinsi Banten bersama-sama perangkat daerah Pemprov Banten, baik melalui FGD maupun melalui seminar atau workshop tematik.
Dikatakan Wagub, data-data sektoral merupakan dasar pengambilan keputusan penyusunan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan daerah. Seperti diketahui, lanjut wagub, pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan ke-3 tahun 2020 mengalami terkontraksi minus 5,77 persen.
“Pertumbuhan ekonomi memang cenderung melambat pada masa pandemi, bukan hanya di Banten tapi secara nasional bahkan perekonomian dunia,” pungkasnya.(*)
(ars)