Karang Taruna Ajak Masyarakat Perangi Politik Uang di Pilkada Bantul

BANTUL - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul, 9 Desember mendatang, Karang Taruna Bantul mendeklarasikan Gerakan Anti Money Politic.

Gerakan tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat Bantul untuk berperan aktif dalam hajatan pilkada tanpa didasari iming-iming uang.

“Gerakan ini sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat agar dapat menentukan pilihan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas calon,” kata Ketua Karang Taruna Kabupaten Bantul Nur Kholis dalam siaran pers, Kamis (12/11/2020).

Nur Kholis juga mengajak masyarakat Bantul khususnya pemuda, menolak segala bentuk jual beli suara. “Kita mengajak seluruh pemuda Karang Taruna di semua tingkatan mulai dari tingkat pedukuhan, desa, hingga kabupaten, secara bersama-sama memantau dan mencegah jangan sampai terjadi politik uang dalam Pilkada Kabupaten Bantul,” ujarnya.

Nur Kholis menambahkan, gerakan bebas politik uang sepenuhnya didukung karang taruna di 933 dusun se-Bantul. (Baca juga: Pandemi COVID-19, Pilkada Serentak 2020 Dinilai Kurang Heroik)

Jika nanti ditemukan adanya politik uang, tidak peduli pasangan manapun akan dilaporkan ke aparat. Nur Kholis menekankan pentingnya kepemimpinan yang bersih untuk Bantul ke depan.

Terlalu berisiko ketika memilih calon pemimpin yang akan menjadi nahkoda Bantul ke depan, hanya didasarkan pada uang. (Baca juga: Peringati Hari Kesehatan Nasional, PMI Kota Solo Bagikan Paket Alat untuk Hidup Sehat)

“Kita akan awasi. Jika kita menemukan praktik ini akan kita laporkan ke Bawaslu. Tidak peduli dari calon nomor 01 atau nomor 02, selama kita mendapatkan bukti praktik politik uang akan kita laporkan biar diproses hukum,” katanya.