Jabar Raih Penghargaan dari Badan Siber dan Sandi Negara
Rabu, 11 November 2020 - 12:35 WIB
loading...
Penghargaan yang diterima Pemprov Jabar dari Badan Siber dan Sandi Negara. Foto/Humas Pemprov Jabar
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terpilih sebagai Pemda Terbaik Kategori Tingkat Profil Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Sektor Pemerintah Periode 2018-2020.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Focus Group Discussion (FGD) Sektor Pemerintah di Auditorium BSSN, Kota Depok, Selasa (10/11/20).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Setiaji menyatakan, penghargaan tersebut membuktikan bahwa Pemprov Jabar berhasil melakukan pencegahan atau meminimalisasi risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola.
"Kami dinilai berhasil dan menjadi yang terbaik dalam meminimalisasi risiko tercurinya data atau informasi dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Celah-celah aplikasi diretas dapat kami tambal," terang Setiaji melalui siaran persnya, Rabu (11/11/2020).
Setiaji memaparkan, terdapat empat indikator yang menjadi penilaian. Pertama, perhitungan penilaian profil risiko yang diperoleh dari hasil kegiatan information technology (IT) security assessment atau aktivitas pengamanan, agar aplikasi tidak mudah diretas.
"Kemudian, jumlah sistem yang dikerjakan selama IT security assessment. Indikator ketiga, penilaian responsif diperoleh dari kemudahan dan frekuensi koordinasi stakeholder kepada BSSN, serta dihitung dari respons hasil kegiatan IT security assessment," katanya.
"Indikator keempat adalah inovatif. Ada penilaian inovatif berdasarkan dari publikasi dan penyampaian informasi keamanan siber dan kegiatan IT security assessment," imbuh Setiaji.
Setelah mendapatkan penghargaan, kata Setiaji, pihaknya akan intens meminimalisir risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola dengan proses edukasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). (Baca juga: Cegah Kantor Dinas Jadi Klaster Baru, WFH Diberlakukan)
Selain itu, pihaknya pun akan memperkuat edukasi, khususnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengembangan aplikasi bisa mengutamakan keamanan informasi. (Baca juga: Hidup Serba Terbatas, Ibu Penjual Gorengan Ini Dapat Kadedeuh dan Modal Usaha)
"Kami juga akan buat standardisasi pengembangan aplikasi, kemudian kami akan meningkatkan SDM yang ada di Jabar. Bukan hanya Pemda Provinsi Jabar, tapi juga pemerintah kabupaten/kota supaya rutin melakukan security assessment," katanya.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam Focus Group Discussion (FGD) Sektor Pemerintah di Auditorium BSSN, Kota Depok, Selasa (10/11/20).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jabar Setiaji menyatakan, penghargaan tersebut membuktikan bahwa Pemprov Jabar berhasil melakukan pencegahan atau meminimalisasi risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola.
"Kami dinilai berhasil dan menjadi yang terbaik dalam meminimalisasi risiko tercurinya data atau informasi dari aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Celah-celah aplikasi diretas dapat kami tambal," terang Setiaji melalui siaran persnya, Rabu (11/11/2020).
Setiaji memaparkan, terdapat empat indikator yang menjadi penilaian. Pertama, perhitungan penilaian profil risiko yang diperoleh dari hasil kegiatan information technology (IT) security assessment atau aktivitas pengamanan, agar aplikasi tidak mudah diretas.
"Kemudian, jumlah sistem yang dikerjakan selama IT security assessment. Indikator ketiga, penilaian responsif diperoleh dari kemudahan dan frekuensi koordinasi stakeholder kepada BSSN, serta dihitung dari respons hasil kegiatan IT security assessment," katanya.
"Indikator keempat adalah inovatif. Ada penilaian inovatif berdasarkan dari publikasi dan penyampaian informasi keamanan siber dan kegiatan IT security assessment," imbuh Setiaji.
Setelah mendapatkan penghargaan, kata Setiaji, pihaknya akan intens meminimalisir risiko kerentanan terhadap aplikasi yang dikelola dengan proses edukasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). (Baca juga: Cegah Kantor Dinas Jadi Klaster Baru, WFH Diberlakukan)
Selain itu, pihaknya pun akan memperkuat edukasi, khususnya kepada organisasi perangkat daerah (OPD), agar pengembangan aplikasi bisa mengutamakan keamanan informasi. (Baca juga: Hidup Serba Terbatas, Ibu Penjual Gorengan Ini Dapat Kadedeuh dan Modal Usaha)
"Kami juga akan buat standardisasi pengembangan aplikasi, kemudian kami akan meningkatkan SDM yang ada di Jabar. Bukan hanya Pemda Provinsi Jabar, tapi juga pemerintah kabupaten/kota supaya rutin melakukan security assessment," katanya.
(boy)
Lihat Juga :
