Jakarta Harus Menambah Jangkauan Transportasi Umum dan Jalur Sepeda
Rabu, 11 November 2020 - 09:45 WIB
loading...
Pemerintah pusat diminta membantu daerah dalam membangun dan mengembangkan jaringan transportasi massal.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat diminta membantu daerah dalam membangun dan mengembangkan jaringan transportasi massal . DKI Jakarta yang sudah memiliki aneka moda harus terus menambah jangkauan dan memperbaiki jalur sepeda.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, ada peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Awal penataan commuter line (CL) pada tahun 2013, jumlah penumpangnya 350.000 orang per hari.
Sekarang, jumlah penumpang transportasi berbasis rel itu telah mencapai 1.000.000 per hari. “Agar kesuksesan Jakarta membangun dan mengembangkan dapat terjadi di daerah lain, perlu komitmen bersama, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Agak susah kalau tidak dibantu (pemerintah) pusat,” kata Djoko kepada SINDOnews, Rabu (11/11/2020).
Intervensi pemerintah pusat saja tidak cukup karena dalam pembangunan sistem transportasi massal, kepala daerah juga harus memiliki komitmen kuat. Tantangan lain pembangunan transportasi massal di daerah adalah anggaran minim, tidak sebesar DKI Jakarta. (Baca: Jakarta Bisa Jadi Laboratorium Transportasi Umum di Tanah Air)
Tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp605 triliun untuk menambah armada, jangkauan Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), dan light rail transit (LRT). Dana itu akan digunakan dalam waktu 10 tahun ke depan.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, ada peran PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Awal penataan commuter line (CL) pada tahun 2013, jumlah penumpangnya 350.000 orang per hari.
Sekarang, jumlah penumpang transportasi berbasis rel itu telah mencapai 1.000.000 per hari. “Agar kesuksesan Jakarta membangun dan mengembangkan dapat terjadi di daerah lain, perlu komitmen bersama, khususnya dari pemerintah pusat dan daerah. Agak susah kalau tidak dibantu (pemerintah) pusat,” kata Djoko kepada SINDOnews, Rabu (11/11/2020).
Intervensi pemerintah pusat saja tidak cukup karena dalam pembangunan sistem transportasi massal, kepala daerah juga harus memiliki komitmen kuat. Tantangan lain pembangunan transportasi massal di daerah adalah anggaran minim, tidak sebesar DKI Jakarta. (Baca: Jakarta Bisa Jadi Laboratorium Transportasi Umum di Tanah Air)
Tahun lalu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dibutuhkan anggaran sebesar Rp605 triliun untuk menambah armada, jangkauan Transjakarta, moda raya terpadu (MRT), dan light rail transit (LRT). Dana itu akan digunakan dalam waktu 10 tahun ke depan.
Lihat Juga :
