Komisi C DPRD Kendal Desak Pembangunan Infrastruktur yang Tertunda Dilanjutkan

KENDAL - Komisi C DPRD Kendal mendesak sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana di tahun 2020 dapat dianggarkan kembali dalam anggaran 2021. Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) nantinya dapat digunakan untuk mengkover kegiatan yang tertunda akibat refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kendal, M Zainudin, mengatakan anggaran untuk kegiatan fisik pada tahun 2021 jumlahnya di bawah Rp15 miliar. Menurutnya, alokasi anggaran tersebut jauh lebih kecil dari anggaran tahun 2020. Hanya saja, kegiatan yang telah direncanakan di tahun 2020 sebagian tidak terlaksana karena adanya kebijakan untuk penanggulangan pandemi.

“Harapan kami, DAK nanti dapat mengkover kegiatan yang belum dapat dilaksanakan di tahun 2020 mengingat anggaran untuk kegiatan fisik tahun 2021 jumlahnya jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya,” terangnya, usai memimpin rapat kerja dengan mitra OPD, Senin (9/11/2020).

Terpisah, Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun, menyatakan pihaknya saat ini masih menunggu hasil dari rapat kerja komisi-komisi dengan mitra OPD masing-masing. Terkait desakan dari komisi C agar kegiatan pembangunan infrastruktur yang belum terlaksana di tahun 2020 agar dianggarkan kembali, pihaknya menyatakan akan menegaskan kembali sebelum pengesahan APBD TA 2021.

“Terutama infrastruktur yang kondisinya sudah mendesak karena sudah mengalami kerusakan berat, kami minta untuk diprioritaskan dalam APBD perubahan 2020 ini. Kegiatan lain yang sudah direncanakan di tahun 2020 tapi belum bisa dilaksanakan akan diupayakan agar dapat direcovery dalam APBD 2021,” tegasnya.

Ketua DPC PKB itu lebih lanjut menyampaikan, di sisi lain anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi perhatian di tahun 2021. Menurutnya, terkait hal ini, pihaknya telah meminta komisi terkait untuk melakukan pembahasan secara lebih mendetail dengan mitra OPD terkait.

Seperti diketahui, komisi-komisi di DPRD Kendal dalam dua pekan ini menggelar rapat kerja dengan mitra OPD masing-masing untuk membahas rencana kegiatan dan penganggaran di tahun 2021. Selain itu, juga mengevaluasi kegiatan di tahun 2020 terutama yang mengalami pergeseran akibat kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Komisi C yang mitra kerja OPDnya banyak terkait dengan sarana dan infrastruktur paling banyak mengalami pemotongan anggaran. Hal ini menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan RAPBD tahun 2021. Sejumlah OPD yang menjadi mitra dari Komisi C diundang untuk membahas masing-masing rencana kegiatannya. Antara lain, Dinas PUPR, Perhubungan, Perkim, Lingkungan Hidup, dan bagian Pembagunan Setda Kendal.