Khawatir Banjir Kiriman, DKI Berharap Pembangunan Tanggul dari Pemerintah Pusat
Senin, 02 November 2020 - 19:02 WIB
loading...
Pemprov DKI Jakarta khawatir akan adanya banjir kiriman yang melanda wilayah bantaran kali pada musim hujan kali ini.Foto/SINDOnews/Ilustrasi.dok
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta khawatir akan adanya banjir kiriman yang melanda wilayah bantaran kali pada musim hujan kali ini. Salah satu solusi untuk mengatasi banjir kiriman di bantaran kali yaitu dengan pembangunan tanggul yang akan dikerjakan Pemerintah Pusat .
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini mengatakan, hal yang paling dikhawatirkan pada musim hujan saat ini adalah banjir kiriman yang akan melanda sejumlah wilayah bantaran kali. Menurutnya, banjir kiriman itu disebabkan karena belum selesainya tanggul yang menjadi bagian dari program normalisasi Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi banjir kiriman," kata Juaini Yusuf saat dihubungi, Senin (2/11/2020). (Baca: Sepakati Besaran APBD Perubahan DKI Rp63,2 Triliun, DPRD Sorot Kegiatan Dana PEN)
Juaini menjelaskan, untuk mengantisipasi banjir kiriman di wilayah bantaran kali memerlukan waktu lama. Sebab, salah satu caranya yaitu dengan pembuatan tanggul yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelum mengerjakan tanggul, kata Juaini, harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Menurutnya, untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di 13 sungai tidak bisa dikerjakan secara langsung dan harus bertahap.
"Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar. Tahun ini kita bebaskan lahan di enam sungai. Setelah selesai kami akan laporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar segera dikerjakan normalisasi," pungkasnya.
Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta, Juaini mengatakan, hal yang paling dikhawatirkan pada musim hujan saat ini adalah banjir kiriman yang akan melanda sejumlah wilayah bantaran kali. Menurutnya, banjir kiriman itu disebabkan karena belum selesainya tanggul yang menjadi bagian dari program normalisasi Kementerian Pekerjaan Umum.
"Kami terus berkordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mengatasi banjir kiriman," kata Juaini Yusuf saat dihubungi, Senin (2/11/2020). (Baca: Sepakati Besaran APBD Perubahan DKI Rp63,2 Triliun, DPRD Sorot Kegiatan Dana PEN)
Juaini menjelaskan, untuk mengantisipasi banjir kiriman di wilayah bantaran kali memerlukan waktu lama. Sebab, salah satu caranya yaitu dengan pembuatan tanggul yang akan dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Sebelum mengerjakan tanggul, kata Juaini, harus dilakukan pembebasan lahan terlebih dahulu. Menurutnya, untuk membebaskan lahan sepanjang 16 kilometer di 13 sungai tidak bisa dikerjakan secara langsung dan harus bertahap.
"Ini masih terus kami upayakan percepatannya karena untuk pembebasan lahan perlu kehati-hatian. Karena surat harus diteliti benar. Kami harus kerja sama dengan BPN. Kalau BPN menganggap suratnya komplit baru kami bayar. Tahun ini kita bebaskan lahan di enam sungai. Setelah selesai kami akan laporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum agar segera dikerjakan normalisasi," pungkasnya.
(hab)
Lihat Juga :
