Berdalih Ruangan Tertutup, DPRD DKI Bahas APBD di Puncak
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:48 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) DKI Jakarta 2020 mulai dibahas. Berbeda dari sebelumnya, pembahasan APBD Perubahan itu digelar di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).
Berdasarkan surat undangan DPRD DKI Jakarta nomor 924 dan 925 perihal undangan rapat kerja komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang tersebar, pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD digelar mulai pukul 09.00 WIB di ruang rapat grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17 Cipayung, Mega Mendung Bogor, Jawa Barat.
Undangan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada 20 Oktober itu hanya berlaku pada satu hari dan turut mengundang seluruh perangkat daerah terkait. Termasuk juga seluruh direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Baca juga: Akibat Pandemi Covid-19, APBD DKI Jakarta Turun 50% )
Pelaksana Tugas (PLT) Sekertaris Dewan, Hadameon menjelaskan, alasan penyelenggaraan rapat DPRD DKI di kawasan Puncak lantaran ruang rapat di sana bisa diatur secara terbuka. Berbeda dengan Gedung DPRD yang tertutup dan menggunakan ruangan ber-AC.
"Alasan rapat di kawasan Puncak karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19. Di sana, semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela. Kalau di sini kan bisa," jelasnya. (Baca juga: Perda P2APBD DKI Jakarta 2019 Disahkan, Anies Berpantun )
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak juga memiliki alasan yang menyebabkan DPRD menggelar rapat di luar kantornya. Menurutnya, saat ini Kantor DPRD sedang ditutup. Padahal, beberapa waktu lalu ada pengesahan Raperda menjadi Perda Tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta.
Apalagi, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) iitu saat ini hampir semua wilayah sedang diterpa pandemi Covid-19. Di mana, harus ada pembatasan kapasitas orang yang berada dalam satu ruangan.
"Hari ini kantor kan ditutup. Kalau kita pakai restoran di Jakarta, nanti orang-orang (publik) pada ribut. Kita harus tetap bekerja di masa pandemi. Sementara pembahasan mengenai anggaran ini kan harus selesai cepat, "pungkasnya.
Berdasarkan surat undangan DPRD DKI Jakarta nomor 924 dan 925 perihal undangan rapat kerja komisi B dan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang tersebar, pembahasan dan pendalaman terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta prioritas plafon anggaran sementara perubahan APBD digelar mulai pukul 09.00 WIB di ruang rapat grand Cempaka Cipayung Bogor, Jalan Raya Puncak Pass KM 17 Cipayung, Mega Mendung Bogor, Jawa Barat.
Undangan yang ditandatangani oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi pada 20 Oktober itu hanya berlaku pada satu hari dan turut mengundang seluruh perangkat daerah terkait. Termasuk juga seluruh direktur utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (Baca juga: Akibat Pandemi Covid-19, APBD DKI Jakarta Turun 50% )
Pelaksana Tugas (PLT) Sekertaris Dewan, Hadameon menjelaskan, alasan penyelenggaraan rapat DPRD DKI di kawasan Puncak lantaran ruang rapat di sana bisa diatur secara terbuka. Berbeda dengan Gedung DPRD yang tertutup dan menggunakan ruangan ber-AC.
"Alasan rapat di kawasan Puncak karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19. Di sana, semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela. Kalau di sini kan bisa," jelasnya. (Baca juga: Perda P2APBD DKI Jakarta 2019 Disahkan, Anies Berpantun )
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak juga memiliki alasan yang menyebabkan DPRD menggelar rapat di luar kantornya. Menurutnya, saat ini Kantor DPRD sedang ditutup. Padahal, beberapa waktu lalu ada pengesahan Raperda menjadi Perda Tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta.
Apalagi, kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) iitu saat ini hampir semua wilayah sedang diterpa pandemi Covid-19. Di mana, harus ada pembatasan kapasitas orang yang berada dalam satu ruangan.
"Hari ini kantor kan ditutup. Kalau kita pakai restoran di Jakarta, nanti orang-orang (publik) pada ribut. Kita harus tetap bekerja di masa pandemi. Sementara pembahasan mengenai anggaran ini kan harus selesai cepat, "pungkasnya.
(mhd)
Lihat Juga :
