Novita Hardini Mochamad Serahkan Bantuan untuk Pejuang PAUD
Kamis, 07 Mei 2020 - 11:51 WIB
loading...
Novita Hardini Mochamad memberikan bantuan kepada pejuang PAUD. Foto/Ist
A
A
A
TRENGGALEK - Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek serahkan bantuan ke sejumlah pejuang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan Pule, Trenggalek.
Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban hidup para guru PAUD ini selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan gaji akibat pemberlakuan belajar di rumah.
Ternyata tidak hanya sektor mikro dan kaum buruh yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan Physical Distancing. Sektor usaha lain seperti pejuang PAUD ini juga ikut terdampak.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek ini tidak mau tinggal diam, sebagai Bunda PAUD Kabupaten, dirinya merasa punya tanggungjawab untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini. Mulai dari mengerakkan peran masyarakat hingga mendorong dana desa untuk bisa memperhatikan nasib para guru PAUD.
"Dari data yang saya terima, ada 500 lebih guru paud yang terdaftar, 200 di antaranya masih menerima gaji di bawah Rp50.000 dalam per bulan. Biasanya didapat dari uang SPP walimurid. Saya menangis sejak bulan April karena banyak dari mereka yang belum menerima gaji sejak imbauan belajar di rumah karena banyak para wali murid tidak membayar SPP," ungkap istri Bupati Trenggalek ini saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/5/2020).
Di Kantor Kecamatan Pule, ibu dari gadis cantik bernama Sia ini mengatakan, bila ditanya siapa yang salah tentunya tidak ada yang salah, karena hal ini tentu wajar membuat kebingungan para wali murid untuk membayar SPP atau tidak.
Di sisi lain kondisi ekonomi disetiap daerah selama pandemi ini cukup sulit karena tidak semua orang bisa bekerja seperti sediakala. Sehingga tidak semua wali murid punya kemampuan untuk membayar SPP.
Ada beberapa langkah yang saya lakukan, baik berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan, guna mencari solusi yang paling mudah untuk bisa melindungi hak-hak para guru PAUD ini.
"Pertama yang kami bahas bagaimana mengedukasi para wali murid yang masih bisa membayar SPP untuk bisa membayar SPP. Kemudian yang kedua saya mengedukasi Ketua PKK desa untuk menggerakkan dana desa untuk bisa memenuhi hak hak yang dimiliki Guru PAUD selama masa pandemi Corona ini," kata dia.
Kalau membahas Guru PAUD, kata dia, meskipun suasana belajar dirumah bukan berarti mereka tidak bekerja sama sekali. Mereka tetap harus memikirkan tema selama belajar di rumah, kemudian memikirkan tugas-tugas selama dirumah, lalu daring dengan para orang tua dan juga memantau anak didik selama dirumah.
Kemudian saya juga menugaskan kepada guru-guru PAUD ini untuk bisa memperhatikan sekolah masing-masing mulai kebersihannya ataupun melakukan disinfeksi dan lain sebagainya.
Kemudian melihat tugas-tugas yang dibebankan kepada guru-guru ini menurut saya memang sudah sepatutnya mereka diberikan hak-haknya. Bagaimana tidak menangis sebelum COVID-19 ini datang, mereka satu bulan ada yang menerima gaji Rp35.000.
"Kenapa saya bilang Rp35.000, karena saya sudah menerima datanya," ujar Novita.
Ada sekitar 500 lebih guru PAUD yang non PNS, kurang lebih sekitar 200-an guru menerima gaji di bawah Rp50.000, itu sebelum pandemi COVID-19 ada. Mengingat pandemi ini muncul dan mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali, jangankan Rp35.000 atau Rp50.000, Rp10.000 saja tidak dapat. PKK berusaha keras memperjuangkan hak hak mereka.
"Selama dana desa bisa dipakai, atau swadaya masyarakat itu masih bisa digerakkan kami akan tetap terus berjuang," kata Ketua TP PKK Trenggalek ini.
Pendidik PAUD di Pertiwi Pule, Sarti, membenarkan selama pandemi corona ini dirinya belum menerima gaji sama sekali. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya mengandalkan kegiatan di hutan. "Kami menanam beberapa sayuran di hutan untuk sekedar mengurangi beban hidup setiap hari," kata dia.
Kondisi ini diperparah karena adanya pembelajaran di rumah tentunya harus banyak pulsa untuk mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa. Bahkan juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua untuk menanyakan perkembangan anak selama pembelajaran dirumah berlangsung.
Belum lagi bila orang tua murid yang tidak memiliki alat komunikasi telepon seluler (ponsel) atau ponselnya tidak mendukung, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih. Meskipun ikhlas dan tetap semangat untuk menjalankan tugas ini, Sarti berharap ada uluran pemerintah untuk meringankan beban hidupnya.
Bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban hidup para guru PAUD ini selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, dikarenakan sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan gaji akibat pemberlakuan belajar di rumah.
Ternyata tidak hanya sektor mikro dan kaum buruh yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 dan pemberlakuan Physical Distancing. Sektor usaha lain seperti pejuang PAUD ini juga ikut terdampak.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Trenggalek ini tidak mau tinggal diam, sebagai Bunda PAUD Kabupaten, dirinya merasa punya tanggungjawab untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan ini. Mulai dari mengerakkan peran masyarakat hingga mendorong dana desa untuk bisa memperhatikan nasib para guru PAUD.
"Dari data yang saya terima, ada 500 lebih guru paud yang terdaftar, 200 di antaranya masih menerima gaji di bawah Rp50.000 dalam per bulan. Biasanya didapat dari uang SPP walimurid. Saya menangis sejak bulan April karena banyak dari mereka yang belum menerima gaji sejak imbauan belajar di rumah karena banyak para wali murid tidak membayar SPP," ungkap istri Bupati Trenggalek ini saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/5/2020).
Di Kantor Kecamatan Pule, ibu dari gadis cantik bernama Sia ini mengatakan, bila ditanya siapa yang salah tentunya tidak ada yang salah, karena hal ini tentu wajar membuat kebingungan para wali murid untuk membayar SPP atau tidak.
Di sisi lain kondisi ekonomi disetiap daerah selama pandemi ini cukup sulit karena tidak semua orang bisa bekerja seperti sediakala. Sehingga tidak semua wali murid punya kemampuan untuk membayar SPP.
Ada beberapa langkah yang saya lakukan, baik berdiskusi langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan, guna mencari solusi yang paling mudah untuk bisa melindungi hak-hak para guru PAUD ini.
"Pertama yang kami bahas bagaimana mengedukasi para wali murid yang masih bisa membayar SPP untuk bisa membayar SPP. Kemudian yang kedua saya mengedukasi Ketua PKK desa untuk menggerakkan dana desa untuk bisa memenuhi hak hak yang dimiliki Guru PAUD selama masa pandemi Corona ini," kata dia.
Kalau membahas Guru PAUD, kata dia, meskipun suasana belajar dirumah bukan berarti mereka tidak bekerja sama sekali. Mereka tetap harus memikirkan tema selama belajar di rumah, kemudian memikirkan tugas-tugas selama dirumah, lalu daring dengan para orang tua dan juga memantau anak didik selama dirumah.
Kemudian saya juga menugaskan kepada guru-guru PAUD ini untuk bisa memperhatikan sekolah masing-masing mulai kebersihannya ataupun melakukan disinfeksi dan lain sebagainya.
Kemudian melihat tugas-tugas yang dibebankan kepada guru-guru ini menurut saya memang sudah sepatutnya mereka diberikan hak-haknya. Bagaimana tidak menangis sebelum COVID-19 ini datang, mereka satu bulan ada yang menerima gaji Rp35.000.
"Kenapa saya bilang Rp35.000, karena saya sudah menerima datanya," ujar Novita.
Ada sekitar 500 lebih guru PAUD yang non PNS, kurang lebih sekitar 200-an guru menerima gaji di bawah Rp50.000, itu sebelum pandemi COVID-19 ada. Mengingat pandemi ini muncul dan mereka tidak mendapatkan gaji sama sekali, jangankan Rp35.000 atau Rp50.000, Rp10.000 saja tidak dapat. PKK berusaha keras memperjuangkan hak hak mereka.
"Selama dana desa bisa dipakai, atau swadaya masyarakat itu masih bisa digerakkan kami akan tetap terus berjuang," kata Ketua TP PKK Trenggalek ini.
Pendidik PAUD di Pertiwi Pule, Sarti, membenarkan selama pandemi corona ini dirinya belum menerima gaji sama sekali. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya mengandalkan kegiatan di hutan. "Kami menanam beberapa sayuran di hutan untuk sekedar mengurangi beban hidup setiap hari," kata dia.
Kondisi ini diperparah karena adanya pembelajaran di rumah tentunya harus banyak pulsa untuk mengirimkan materi pembelajaran kepada siswa. Bahkan juga untuk berkomunikasi dengan para orang tua untuk menanyakan perkembangan anak selama pembelajaran dirumah berlangsung.
Belum lagi bila orang tua murid yang tidak memiliki alat komunikasi telepon seluler (ponsel) atau ponselnya tidak mendukung, sehingga perlu dilakukan pendekatan lebih. Meskipun ikhlas dan tetap semangat untuk menjalankan tugas ini, Sarti berharap ada uluran pemerintah untuk meringankan beban hidupnya.
(nth)
