Tiga Tahun Kepemimpinan Anies, Banyak Janji Belum Terpenuhi
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 08:05 WIB
loading...
A
A
A
Menurut dia, Anies juga terlihat tidak harmonis dengan pemerintah pusat, khususnya dalam menangani masalah sungai, juga Covid-19, termasuk revitalisasi kawasan Monas. Tiga tahun kepemimpinannya, Anies telah menjadikan Monas sebagai arena pertarungan politik oleh sejumlah pihak. (Baca juga: Kemendikbud Akan kembangkan SMK untuk Membangun Desa)
“Kemudian Anies mengizinkan PKL berdagang di trotoar jalan. Hal ini dinilai tak selaras dengan Permen PU 03/2014. Di lain sisi melanggar Undang-Undang 38/2004 serta Undang-Undang 22/2009 tentang Angkutan Jalan, serta Perda 8/2007 tentang Ketertiban Bangunan Umum di DKI Jakarta,” ungkapnya.
Kalangan DPRD DKI Jakarta juga menyoroti kinerja tiga tahun kepemimpinan Anies. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.
Menurut dia, dalam kacamata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000 unit, penanganan banjir hingga rumah DP 0 Rupiah.
“Kalau kita mencermati tiga tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota 350.000 unit, di tahun ketiga ini belum mencapai 50.000. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena, pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP 0 Rupiah, padahal banyak masalah dalam implementasi DP 0 Rupiah,” ungkap Gembong. (Baca juga: Perkuat Imuitas Agar Tetap Sehat Selama Pandemi)
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyoroti program hunian rumah DP 0 Rupiah. Dia mengharapkan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat terealisasikan kepada masyarakat Ibu Kota. “Rumah 0 Persen sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 Persen,” kata Hasbiallah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai kepemimpinan Gubernur Anies membawa berbagai kemunduran di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kemunduran dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Kemudian Anies mengizinkan PKL berdagang di trotoar jalan. Hal ini dinilai tak selaras dengan Permen PU 03/2014. Di lain sisi melanggar Undang-Undang 38/2004 serta Undang-Undang 22/2009 tentang Angkutan Jalan, serta Perda 8/2007 tentang Ketertiban Bangunan Umum di DKI Jakarta,” ungkapnya.
Kalangan DPRD DKI Jakarta juga menyoroti kinerja tiga tahun kepemimpinan Anies. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies telah gagal memenuhi janji kampanyenya.
Menurut dia, dalam kacamata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Anies gagal memenuhi janji-janji dalam kampanye yang tertuang dalam Perda RPJMD. Gembong mengatakan beberapa janji kampanye Anies masih jauh dari pencapaian. Janji Anies yang disoroti Gembong seperti penyediaan hunian bagi warga sebanyak 350.000 unit, penanganan banjir hingga rumah DP 0 Rupiah.
“Kalau kita mencermati tiga tahun kepemimpinan Anies dan berpedoman pada RPJMD, masih sangat jauh dari target pencapaian. Contoh target penyediaan hunian layak bagi warga Ibu Kota 350.000 unit, di tahun ketiga ini belum mencapai 50.000. Penanganan banjir, program yang digadang, yaitu naturalisasi kali, masih nol, program drainase vertikal juga belum jalan maksimal. Kenapa ini terjadi? Karena, pemprov hanya fokus pada penyediaan rumah DP 0 Rupiah, padahal banyak masalah dalam implementasi DP 0 Rupiah,” ungkap Gembong. (Baca juga: Perkuat Imuitas Agar Tetap Sehat Selama Pandemi)
Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas menyoroti program hunian rumah DP 0 Rupiah. Dia mengharapkan janji-janji kampanye saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat terealisasikan kepada masyarakat Ibu Kota. “Rumah 0 Persen sampai hari ini belum maksimal, padahal sebelum pandemi ini kan seharusnya ada sesuatu yang bisa dilakukan tentang DP 0 Persen,” kata Hasbiallah.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menilai kepemimpinan Gubernur Anies membawa berbagai kemunduran di Pemprov DKI Jakarta. Pertama, kemunduran dari kondisi saat ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kedua, membandingkan apa yang telah dicapai dengan potensi yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
Lihat Juga :
