Sekum PP Muhammadiyah Ajak Pengunjuk Rasa Tetap Jaga Situasi Kondusif
Selasa, 13 Oktober 2020 - 15:15 WIB
loading...
Elemen mahasiswa maupun buruh di wilayah Jabodetabek, kembali turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa, Selasa (13/10/2020). Foto: SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Unjuk rasa dalam rangka menolak Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja masih berlangsung. Setelah aksi unjuk rasa pekan lalu berujung anarkis, hari ini elemen mahasiswa maupun buruh di wilayah Jabodetabek, kembali turun ke jalan menggelar aksi serupa.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat muslim, untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.
“Soal kontroversi UU Cipta Kerja seharusnya tidak menguras dan menghabiskan energi kita semua. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, saya kira itu sesuatu yang wajar karena dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan,” ujar Abdul Mu'ti, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020). Antisipasi Demonstran, Polda Metro Jaya Tutup Ruas Jalan Menuju Istana Negara)
Meski demikian, ia tidak setuju ada demo lanjutan, apalagi dibumbui dengan aksi anarkis. Bagi masyarakat yang berkeberatan, bisa menembuh tiga jalur. Jalur pertama, menunggu hingga 30 hari hingga RUU ini resmi diundangkan oleh pemerintah, dan DPR sendiri masih melakukan revisi karena banyak masukan dari partai-partai dalam sidang paripurna.
Jalur kedua, melakukan telaah pada pasal-pasal yang dalam RUU tersebut. Kalau memang ada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, maka masyarakat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jalur ketiga, semua masyarakat diharapkan untuk bersikap dewasa, arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini.
“Janganlah karena persoalan (pengesahan RUU Cipta Kerja) ini, persatuan dan kesatuan kita terkoyak-koyak,” kata Guru Besar Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu. (Baca juga: Antisipasi Perusuh, Polda Metro Akan Razia Peserta Unjuk Rasa)
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengimbau kepada masyarakat, khususnya umat muslim, untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif.
“Soal kontroversi UU Cipta Kerja seharusnya tidak menguras dan menghabiskan energi kita semua. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat, saya kira itu sesuatu yang wajar karena dalam demokrasi perbedaan pendapat adalah sebuah keniscayaan,” ujar Abdul Mu'ti, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020). Antisipasi Demonstran, Polda Metro Jaya Tutup Ruas Jalan Menuju Istana Negara)
Meski demikian, ia tidak setuju ada demo lanjutan, apalagi dibumbui dengan aksi anarkis. Bagi masyarakat yang berkeberatan, bisa menembuh tiga jalur. Jalur pertama, menunggu hingga 30 hari hingga RUU ini resmi diundangkan oleh pemerintah, dan DPR sendiri masih melakukan revisi karena banyak masukan dari partai-partai dalam sidang paripurna.
Jalur kedua, melakukan telaah pada pasal-pasal yang dalam RUU tersebut. Kalau memang ada pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, maka masyarakat bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jalur ketiga, semua masyarakat diharapkan untuk bersikap dewasa, arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan ini.
“Janganlah karena persoalan (pengesahan RUU Cipta Kerja) ini, persatuan dan kesatuan kita terkoyak-koyak,” kata Guru Besar Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu. (Baca juga: Antisipasi Perusuh, Polda Metro Akan Razia Peserta Unjuk Rasa)
Lihat Juga :
